Dibalik UU Anti Terorisme

Hot News

Hotline

Dibalik UU Anti Terorisme

Oleh: Sarinah Aulia

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo optimis Revisi  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme bisa segera selesai pada masa mendatang. Bambang berharap pemerintah segera sepakat terhadap definisi terorisme yang menjadi kendala penyelesaian Revisi UU yang digagas  sejak 2016 lalu. Adapun desakan penyelesaian Revisi Undang-undang Nomor  15 Tahun 2003 tentang Pemberatasan Tindak Pidana  Terorisme  kembali mencuat  menyusul aksi bom beruntun di Surabaya, Ahad (13/5). Diketahui RUU yang digagas sejak 2016 lalu hingga saat ini belum juga rampung (REPUBLIKA.CO.ID/2015/05/13/).

Namun menerbitkan RUU Anti Teror lewat jalur cepat memicu kekhawatiran aktivis HAM.  Pasalnya revisi terhadap UU No. 15/2003 yang terbit sejak era  Megawati itu ditenggarai sarat pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya saja pada pasal mengenai masa penahanan, di sana dijelaskan selama 781 hari tersangka teroris bisa ditahan sejak masa pemeriksaan hingga proses persidangan. Namun lamanya masa  penahanan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM menyusul  masih adanya “praktik penyiksaan di Lingkungan Penegak Hukum”. Pasal tersebut juga ditenggarai mencederai hak tersangka untuk mendapat proses peradilan yang cepat dan sederhana (https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/2018/05/15/  ). Dari penjelesan tersebut , dapat dikatakan bahwa sebenarnya  UU Terorisme dinilai represif karena tidak menjamin hak asasi manusia. 

Banyaknya penangkapan terduga teroris yang tidak disertai dengan bukti yang jelas, apakah dia benar teroris atau bukan, merupakan salah satu langkah pemerintah yang juga dianggap represif. Padahal seharusnya kalau dalam islam, kita tidak boleh langsung menangkap maupun menghukum seseorang, tapi terlebih dahulu kita perlu melakukan tabayyun (meneliti). Jika hanya masih terduga, seharusnya jangan langsung di tembak mati di tempat atau melakukan kekerasan lainnya. 

Menurut Pengamat Kontra Terorisme Harits Abu Ulya yang dikutip dari https://news.okezone.com/2015/04/11/ Rencana Revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang  Terorisme dianggap sebagai legal frame yang sudah lama direncanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dia menambahkan dengan UU Terorisme yang ada saja, banyak melahirkan tragedi kedzaliman terhadap umat islam. Apalagi kalau mereka punya payung legal untuk bertindak lebih dari itu.
“Dan jika RUU Terorisme goal, maka glorifikasi kekerasan dikaitkan dengan mudah disematkan kepada individu atau kelompok-kelompok gerakan islam. Umat islam, para intelektual dan tokohnya harus mencermati langkah legislasi yang diinisiasi oleh pemerintah (BNPT) dan terkesan akan diaminkan oleh DPR tersebut. Bagi yang melek politik,” papar Direktur CIIA itu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa langkah revisi ini cukup menjadi “early warning” bagi dinamika dakwah dan kekuatan politik Umat Islam ke depan di Indonesia.

Jika UU ini dilegalkan maka sama saja akan menghalangi perubahan hakiki yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang terpuruk saat ini karena cengkraman sekulerisme dan kapitalisme. Bisa saja para aktivis dakwah yang memperjuangkan islam yang kaffah (totalitas) dianggap terduga terorisme. Padahal sejatinya dalam islam, terorisme bukanlah ajaran islam. Jika jihad disebut sebagai terorisme, maka ini salah besar. Jihad adalah jihad bukan terorisme, tidak ada korelasi jihad dengan terorisme. Dalam Islam, jihad memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti tidak memboleh membunuh wanita dan anak-anak, dilarang membakar pepohonan dan merusak ladang atau kebun, dilarang menghancurkan desa atau kota, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah dan lain-lain.

Terkait dengan bom bunuh diri, Islam melarang yang namanya bunuh diri. Larangan itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29, yang artinya “Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Bunuh diri saja dilarang apalagi sampai membunuh orang lain tanpa hak. Karena membunuh orang lain tanpa hak sama saja membunuh seluruh manusia. Perbuatan bunuh diri merupakan perbuatan yang jauh dari rahmat Allah. Seharusnya seorang muslim tidak mengerjakan perbuatan bunuh diri karena takut akan jauh dari rahmat Allah. Dan seharusnya seorang pemimpin juga takut kepada Allah karena telah berbuat dzalim terhadap rakyatnya. Wallahua’lam.




Penulis adalah mahasiswa FISIP ULM
Editor: Hamka*

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.