Impor dan Kenaikan Harga, Siapa yang Untung?

Hot News

Hotline

Impor dan Kenaikan Harga, Siapa yang Untung?



Oleh: Iin Susianti, S.Pt
Beberapa kasus terkait kebijakan impor yang diberlakukan oleh Pemerintah mengundang sejumlah pertanyaan. Sebenarnya kebijakan impor Indonesia untuk siapa? Kenapa selalu menimbulkan  berbagai pertanyaan, khususnya bagi para pelaku ekonomi, terutama para pengusaha kecil dan para petani.

Dilansir dari merdeka.com/15/5/2018,  Bulog menjelaskan bahwa stok beras nasional aman menghadapi Ramadan dan lebaran 2018. Kok pemerintah tambah impor beras 500.000 ton? Padahal stok beras yang berada di gudang saat ini tercatat melebihi 1juta ton, yakni 1,2juta ton.

Menjelang bulan puasa harga beberapa komoditas pangan cenderung  mengalami kenaikan harga. Seperti: daging sapi, daging ayam, cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, bawang putih, bawang merah. Belum lagi untuk komoditas sayuran dan biji-bijian juga mengalami kenaikan yang signifikan (DetikFinance/15/5/2018)

Kebijakan impor yang dilakukan pemerintah serta naiknya harga pangan dan komoditas pertanian termasuk sayuran, dan biji-bijian (kedelai) mengakibatkan para petani dan pelaku ekonomi kecil harus mengelus dada karena akan membuat rakyat semakin menderita. Sementara pihak kapitalis tetap memainkan perannya untuk menguasai sektor industri. Karena pemerintah hanya berpihak pada kepentingan para kapitalis dalam memainkan harga di pasar dengan demikian implikasinya adalah kebijakan pemerintah hanya berpihak pada kapitalis.

Sistem kapitalisme adalah sistem sosial yang didasarkan pada pengakuan hak-hak individu. Dalam ranah ekonomi, Kapitalisme memisahkan intervensi negara dengan perekonomian, seperti halnya sistem sekuler yang memisahkan agama dengan negaranya. Dalam perekonomian kapitalisme menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya.

Dampak dari sistem kapitalisme adalah memberikan efek buruk bagi perekonomian dan kesenjangan sosial yang semakin menganga, akibatnya timbul jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dan demokrasi merupakan turunan dari kapitalis, karena negara dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalis, yang dalam mengambil keputusan harus menguntungkan para pihak yang mempunyai kepentingan. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah para pemilik modal (kapitalis), sedangkan masyarakat kecil tetap berada dalam bingkai kemiskinan.

Sistem sekuler ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan kepada rakyat dan tidak mampu mengatasi banyaknya angka pengangguran karena tujuan dari kapitalis adalah keuntungan dan hasil produksi, bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia melainkan untuk memproduksi secepat mungkin dan  mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang murah, sehingga perusahaan mampu memaksimalkan keuntungan.

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang rusak dari akarnya dan merupakan ideologi dari barat yang mengesampingkan peran agama untuk mengatur manusia. Agama hanya boleh mengurusi masalah ritual saja dan tidak boleh mengurusi urusan umat, sehingga bukan kesejahteraan yang diperoleh melainkan kemiskinan, kelaparan, pengangguran menjadi hal biasa ditengah-tengah masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama negara hanyalah fatamorgana saja. Kebijakan impor seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan petani dan pelaku ekonomi kecil di dalam negeri. Justru Pemerintah berpihak kepada para pemilik modal.


Islam Mengatur Cara Menjaga Kestabilan Harga

Islam dalam sistem khilafahnya menjaga kestabilan harga dengan cara menghilangkan distorsi mekanisme pasar syariah seperti melarang barang untuk ditimbun,  Abu Umamah al-Bahili berkata: “Rasulullah SAW melarang penimbunan makanan” (HR al-Hakim dan al-Baihaqi).

Islam juga melarang adanya intervensi terhadap harga. Rasul bersabda: “Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak (HR Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi)

Negara menjaga keseimbangan supply dan demand. Jika terjadi ketidakseimbangan supply dan demand (harga naik/turun drastis), melalui lembaga pengendali seperti Bulog, segera menyeimbangkannya dengan mendatangkan barang baik dari daerah lain.


Islam dalam Mengatur Perdagangan Dengan Luar Negeri

Perdagangan negara khilafah dengan luar negeri baik impor maupun ekspor dengan negara muslim dan negara non muslim bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik dalam negeri, dakwah Islam dan perekonomian dalam negeri.

Negara khilafah dalam melakukan hubungan dagang dengan luar negeri dilakukan kontrol sepenuhnya oleh negara. Warga negara khilafah, baik muslim maupun non-muslim, dilarang melakukan perdagangan luar negeri dengan negara kafir, tanpa seizin khalifah. Pada perbatasan wilayah khilafah dengan negara-negara kafir, harus ada pengawas (mashalih) yang bertugas memantau lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari khilafah.

Selain kontrol dari negara juga dilakukan proteksi untuk melindungi stabilitas ekonomi, bertujuan demi mewujudkan stabilitas politik dan tugas mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

Mengenai cukai atas komoditas perdagangan yang keluar masuk di wilayah khilafah pelaku perdagangan dari warga negara khilafah, baik muslim atau kafir dzimmi, maka sama sekali tidak dikenakan cukai, baik komoditas yang mereka ekspor maupun yang mereka impor ke negara kafir.

Ditetapkannya sistem emas dan perak sebagai standar baku mata uang, maka terjadinya defisit neraca perdagangan negara khilafah juga bisa dihindari. Karena, kurs valuta bersifat tetap, sehingga inflasi nol. Dengan tidak terjadinya inflasi, berarti neraca perdangan dari aspek selisih pertukaran mata uang pun bisa dihindarkan. Dengan begitu, defisit neraca perdagangan pun bisa dihindari.

Negara khilafah juga mempunyai stok bahan-bahan mentah yang dibutuhkan umat dan negara, sehingga tidak perlu impor barang dari negara lain lagi. Karena negara sudah mampu melakukan swasembada. Dengan demikian negara tidak perlu mengeluarkan emas dan perak karena negara mempunyai cadangan minyak, gas, batubara dan tambang lainnya. maka negara bisa menjual keluar dengan dibayar emas, atau barter dengan barang yang dibutuhkan, atau dengan mata uang keras untuk mengimpor barang dari luar.

Semuanya ini akan menjadikan perekonomian negara sangat kuat. Inflasi di dalam negeri, baik karena faktor kurs valuta asing maupun impor dengan menggunakan valuta asing bisa dihindari. Dengan begitu, neraca perdagangan negara Khilafah tidak akan pernah mengalami defisit, akibat nilai tukar.

Demikianlah sekilas bagaimana syariah Islam mengatasi masalah pangan. Masih banyak hukum-hukum syariah lainnya, yang bila diterapkan secara kaffah niscaya kestabilan harga pangan dapat dijamin, ketersediaan komoditas, swasembada, dan pertumbuhan yang disertai kestabilan ekonomi dapat diwujudkan.



Penulis adalah seorang Ibu Rumah Tangga
Editor: Vinci P*

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.