Ketahanan Pangan Bukan untuk Sekedar Stok

Hot News

Hotline

Ketahanan Pangan Bukan untuk Sekedar Stok


Oleh: Rina Yulistina, S.E

Beras, merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Jadi jangan heran bila ada yang mengatakan, belum makan kalau belum makan nasi.

Ditahun 2018 ini Kabupaten Madiun mengalami surplus hingga 270 ribu ton beras, bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 575 ribu ton. Hal ini sangat membanggakan mengingat Madiun bukanlah daerah agraris. Dengan surplus itulah Muhtarom, selaku Bupati Madiun menjamin kebutuhan pangan masyarakat Madiun selama 2018 aman. (surya.co.id)

Didalam UU Nomor 18 Tahun 2012 sendiri telah di atur keterjaminan masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

UU tersebut pun telah disambut hangat oleh Wali Kota Madiun dalam acara Jambore Pangan yang digelar Pemkot Madiun bersama PKK se-Kota Madiun pada hari Kamis (3/5/2018). Sugeng Rismiyanto selaku Walikota Madiun menyatakan perlunya dilakukan divertifikasi pangan yang dilakukan masyarakat Madiun dengan memanfaatkan pekarangan. Yakni dengan ditanami tanaman pangan sehingga kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi. (madiunkota.go.id)

Diharapkan dengan adanya Jambore Ketahanan Pangan dan juga surplus beras yang terjadi di Kabupaten Madiun, ketahanan pangan di kota maupun kabupaten dalam kondisi aman dan tercukupi untuk seluruh elemen masyarakat, baik golongan kaya sampai miskin. Jangan sampai terjadi ketimpangan, ketika surplus beras malah rakyat miskin tak mampu membelinya. Sebagaimana kondisi yang pernah terjadi.

Berdasarkan FIVIMS (Food Insencurity and Vulnerability Information and Mapping Sistems) menyatakan bahwa ketahanan pangan akan tercapai jika semua orang disegala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi, memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, sesuai dengan seleranya demi kehidupan yang aktif dan sehat.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan pangan yang layak untuk memenuhi gizi dalam tubuhnya, pada faktanya bertolak belakang dengan kenyataan di masyarakat. Khususnya Madiun. Berdasarkan data harga pangan, harga beras di kota Madiun saat ini berkisar 12.350/kg. Harga ini cukup tinggi bagi golongan kurang mampu, belum lagi kebutuhan yang lain yang ikut meroket akibat kenaikan harga BBM dan TDL. Bukan rahasia umum lagi jika banyak rakyat miskin yang seharusnya mendapatkan jatah raskin malah tak mendapatkannya. Pada akhirnya masyarakat miskin harus makan nasi dengan kualitas beras yang kurang layak makan. Bahkan nasi aking pun terpaksa menjadi santapan. Kasus gizi buruk juga tak lekang oleh zaman, terjadi tiap tahun. Malnutrisi yang akan berefek pada tingkat kecerdasaan dan ketahanan terhadap penyakit. Intinya, berbicara ketahanan pangan, sama dengan bicara tentang kondisi bangsa kedepannya.

Menjadi sebuah pertanyaan mengapa kasus tersebut menjadi masalah klasik? Padahal ketersediaan pangan dalam jumlah cukup. Ini karena dalam sistem ekonomi Kapitalis, ketersediaan pangan dilihat secara makro. Artinya, cukup dihitung ketersediaan pangan di suatu wilayah dikurangi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Jika terdapat selisih atau surplus maka ketersediaan pangan dianggap cukup. Tanpa memandang bagaimana ketersediaan pangan ini mampu diakses dan didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Selain itu permainan monopoli, penimbunan pangan, tingkat daya beli masyarakat dan  ketergantungan pada impor yang turut mempengaruhi, tidak mendapat perhatian untuk diselesaikan. Padahal justru disini faktor pentingnya, mengapa masih saja ada kasus rakyat kelaparan meski ketersediaan pangan melimpah.

Oleh karena itu mengharapkan ketahanan pangan lewat sistem kapitalis hanyalah isapan jempol. Karena sistem ini telah menyebabkan subsistem ketahanan pangan tidak berjalan. Subsistem ketahanan pangan terdiri dari tiga yaitu (1) ketersediaan pangan, (2) akses atau distribusi dalam mendapatkan pangan, dan (3) kecukupan gizi. Ketiga subsistem ini perlu untuk di penuhi secara utuh. Jika salah satu tidak terpenuhi maka suatu negara maupun daerah manapun, belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik.

Sehingga jelas didalam subsistem pangan, ketersediaan dikatakan cukup bukan hanya memandang jumlahnya namun juga dilihat bagaimana ia didistribusikan dan didapatkan dengan merata keseluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat miskin pun tak akan pusing kepala hanya untuk sekedar membeli beras. Harga yang terjangkau oleh mereka dengan kualitas oke. Keterjangkauan harga ini pun di pengaruhi oleh supply dan demand sehingga komoditi pangan tidak selayaknya untuk dimonopolikan atau malah ditimbun karena dua praktik ini akan sangat mempengaruhi naik turunnya harga dipasaran. 

Disinilah dibutuhkan peran pemerintah pusat maupun daerah untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakatnya. Hidup dalam kesejahteraan, kemakmuaran, keadilan dan yang terpenting keimanan. Teringat pada sebuah ayat Alquran "Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman." (Al An'am: 99). 

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.