Jeratan Hutang Menutup Mimpi Indonesia Menjadi Negara Maju dan Berdaulat

Hot News

Hotline

Jeratan Hutang Menutup Mimpi Indonesia Menjadi Negara Maju dan Berdaulat



Oleh: Rifana, S.Pd*

Mengutip data dari liputan6.com dari data APBN kita, Jakarta, Kamis (17/5/2018), utang pemerintah Indonesia per April ini sebesar Rp.4.180,61 triliun, terdiri dari pinjaman Rp. 773,47 triliun, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp. 3.407,14 triliun. 

Sangat ironi bahwa negeri yang dijuluki jamrud khatulistiwa dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah saat ini terjerat hutang yang membuatnya lemah secara ekonomi. Meskipun presiden kita mengatakan bahwa hutang yang melonjak pesat tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi menurut peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, kenyataannya dalam struktur APBN struktur belanja modal relatif stagnan, dan peningkatan proporsi signifikan justru terjadi pada pos belanja pegawai. Sementara itu subsidi dan bantuan sosial proporsinya terus menyusut dari tahun ke tahun.

Menurut Heri, hutang pemerintah Indonesia seharusnya dapat mempercepat peningkatan output nasional, juga mengurangi ketergantungan impor, tetapi nyatanya impor terus meningkat dan tidak mampu dikompensasi dengan peningkatan ekspor. Miris pada negara yang kaya sumber daya alamnya ini, kini masuk dalam jeratan utang karena sumber potensialnya justru dikuasai asing. Bahkan perusahaan milik negara pun tidak lepas dari cengkeraman asing. Karena atas nama LOI, asing memainkan intervensinya sebagai syarat pemberian hutang. 

Selain itu ancaman bunga hutang yang terus mencekik. Sementara yang menikmati uang hasil hutang hanya segelintir orang saja, dan seluruh rakyat yang harus menanggung pembayaran hutang penguasa tersebut dengan pungutan pajak. Dengan kenyataan tersebut, sampai kapanpun negara ini akan terus didikte dan tidak bisa mandiri. 

Padahal jika penguasa mampu mengelola sumber daya alam negeri ini dengan baik, akan didapatkan sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk berbagai kebutuhan negara. Selain itu negara diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan negara. Hal ini sangat potensial untuk dilakukan negeri ini. 

Tetapi mengapa negeri yang mayoritas Muslim ini, bahkan penguasa pun sebagian besarnya adalah Muslim juga, tetapi tidak mampu menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur? Karena memang saat ini yang diterapkan adalah sistem kapitalis. Termasuk sistem ekonominya pun akhirnya menerapkan sistem ekonomi berbasis riba dan pajak untuk membiayai pembangunan negara, dan SDA kita sdh dikuasai asing dengan berbagai UU yg zalim terhadap rakyat. Seperti UU SDA ,UU Migas, dan UU penanaman modal yang sangat liberal dan menguntungkan pihak asing. 

Semua dapat diperbaiki, dan harapan negeri ini menjadi negeri maju dan mandiri hanya dengan mengganti sistem yang zalim ini dengan sistem Islam. Karena dalam Islam, negara harus memastikan bahwa dalam kegiatan ekonomi baik yang menyangkut produksi, distribusi, maupun konsumsi dari barang dan jasa berlangsung sesuai dengan ketentuan syariah dan didalamnya tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Karena itu Islam menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi, industri, distribusi, pertanian, dan perdagangan), investasi, mata uang, dan perpajakan, dll, yang memungkinkan setiap orang mempunyai akses untuk mendapatkan kekayaan tanpa merugikan atau dirugikan oleh orang lain.
Negara juga menggunakan pola distribusi non ekonomi guna mendistribusikan kekayaan, melalui instrumen seperti zakat, shadaqoh, hibah, dan pemberian negara. Dengan cara ini, pihak yang secara ekonomi tertinggal tidak semakin tersisihkan.

Selain itu, Islam menetapkan sumber daya alam, khususnya energi, sebagai sumber kekayaan alam milik umum. Maka seluruh rakyat harus bisa menikmati hasil dari sumber daya alam tersebut. Karena itu negara wajib mengelola sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan tidak boleh sama sekali menyerahkan aset sumber daya alamnya kepada pihak swasta atau pun asing. Seperti itulah kurang lebih saat Islam mengatur urusan ekonomi negerinya. In syaa Allah negeri ini akan mampu untuk menjadi negeri yang maju dan berdaulat jika Islam diterapkan di negeri ini.
Wallahu 'alam bisshowab.


Editor: Dwi R*

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.