Neolibkah Pemimpin Kita?

Hot News

Hotline

Neolibkah Pemimpin Kita?



Oleh: Maftucha Ismail



Banyak kalangan yang menilai Indonesia adalah negara yang menerapkan neoliberalisme walaupun masih dibungkus rapi dengan jargon ekonomi kerakyatan. Apa itu neoliberalisme? 

Neoliberalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah hanya menjalankan fungsi deregulasi bagi mekanisme pasar dan hanya untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Coen Husain Pontoh, Malapetaka Demokrasi Pasar, Yogyakarta, Resist Book, 2005, Hal. 67

Jika BBM naik berkali-kali, privatisasi BUMN, biaya kesehatan dan pendidikan harus ditanggung rakyat sendiri, itulah indikasi pemerintahan yang neolib. Neoliberalisme menghendaki negara tidak mengurusi hal-hal yang menyangkut kekayaan alam negara atau hajat hidup orang banyak. Maka kekayaan negara harus dijual kepada swasta (termasuk asing) seperti Freeport, Telkom, listrik, PAM, tambang-tambang minyak dan gas yang menjadi kebutuhan masyarakat. 
Ketika semua dijual kepada swasta atau asing, maka kenaikan harga tidak mungkin dihindari karena pemerintah sudah bukan pemilik maka tidak bisa intervensi. Dampaknya rakyat yang menjadi korban. Rakyat dalam paham neoliberalisme adalah konsumen sedangkan pemilik modal adalah produsen. 

Perlu diingat semua kebijakan neolib ini memakai payung hukum, contohnya adalah UU penanaman modal asing untuk jadi payung hukum investasi. Jika sudah demikian, selamanya wakil rakyat yang katanya dipilih langsung oleh rakyat tidak bisa berbuat apa apa karena mereka harus menjalankan keputusan UU. Menjalankan sistem neolib itu sendiri. 

Kita sudah berkali kali mendengar dan menyaksikan bagaimana para wakil rakyat memberikan solusi ketika kenaikan harga BBM, listrik, elpiji, beras, daging sapi dan lain-lain. Mereka mengatakan untuk mengonsumsi keong, diet, copot meteran listrik atau ketika BBM dinaikkan kembali mereka mengatakan ganti kendaraan yang memakai listrik. Solusi mereka tidak mewakili lulusan pendidikan mana mereka dahulu.

Wajar saja karena watak wakil rakyat juga neolib. Untuk menjadi penguasa dalam sistem demokrasi tidaklah mudah dan murah. Semuanya butuh uang yang besar. Maka kasus korupsi yang melanda para pejabat sudah menjadi berita sehari-hari karena hanya dengan itu modal kampanye mereka bisa kembali. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korbannya. 

Dalam sistem Islam, penguasa ibarat perisai. Dia adalah pelindung rakyat. Selain itu penguasa dalam pandangan Islam adalah pelayan ummat bukan pemeras rakyat. Karena dia adalah pelindung maka setiap warga negara dalam pemerintahan Islam wajib dilindungi jiwa, kehormatan dan hartanya. Apakah dia muslim atau tidak?

Islam telah memimpin dunia selama 12 abad dan meninggalkan kesejahteraan yang luar biasa dan belum pernah dicapai oleh peradaban manapun. Di bidang pertanian, ada Revolusi Pertanian Muslim yang menyinergikan semua teknologi baik cuaca, peralatan untuk mempersiapkan lahan, teknologi irigasi, pemumpukan, pengendalian hama, teknologi pengolahan pasca panen hingga manajemen perusahaan pertanian. Revolusi ini menaikkan panen hingga 100% pada tanah yang sama. 

Dalam hal pendidikan Khalifah al-Hakam II selain telah mendirikan 80 sekolah umum Cordoba pada 965 M, masih ada 27 sekolah khusus anak-anak miskin. Di Kairo, al-Mansur Qalawun mendirikan sekolah anak yatim. Ia juga menganggarkan setiap hari ransum makanan yang cukup serta satu stel baju untuk musim dingin dan satu stel baju untuk musim panas. 

Bahkan untuk orang badui yang berpindah-pindah, dikirim guru yang juga siap berpindah-pindah mengikuti tempat tinggal muridnya. Tidak ada lagi celah dalam jejaring sekolah seperti ini. 

Najeebabadi (2001) mengungkapkan bahwa pada masa Khilafah Harun al-Rasyid, surplus anggaran negara sebesar 900 juta dinar emas. Pada saat sekarang, nilai ini setara dengan Rp 1.530 triliun (asumsi: harga mas Rp 400.000/gram). Jumlah yang luar biasa. APBN 2018 saja yang baru disahkan DPR, pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). 

Dalam Islam untuk menjadi pemimpin, dorongannya adalah keimanan bukan kekuasaan, sehingga sang pemimpin menyadari bahwa apa yang diamanahkan kepadanya adalah sebuah tanggung jawab yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Inilah salah satu faktor penting yang menjadikan seorang pemimpin bisa bersikap adil dan melayani rakyatnya. 

Pemimpin yang merakyat dan adil hanya bisa ditemukan ketika sebuah negara menerapkan sistem Islam yakni menerapkan hukum Quran dan sunnah sebagai hukum tertinggi bukan hukum yang disepakati oleh manusia.



Editor : Riyan P

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.