Zonasi Bikin Sensi

Hot News

Hotline

Zonasi Bikin Sensi

(Sumber ilustrasi: pixabay.com)


Oleh: Sri Indrianti

"Ke depan tidak ada lagi sekolah favorit atau bukan favorit. Hal inilah yang menciptakan 'sistem kasta'. Nanti semua sekolah akan memiliki kualitas yang sama," Ujar Mendikbud.

Yups, tahun ini PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru ) kembali menggunakan Sistem Zonasi. Tepatnya, Sistem Zonasi untuk PPDB memasuki tahun kedua. Namun kekisruhan PPDB akibat Sistem Zonasi ini tetap terjadi sebagaimana tahun sebelumnya. Sistem ini memicu aksi protes dari masyarakat karena dinilai tidak efektif dan menimbulkan peluang  praktik ilegal seperti jual beli kursi.

Pemerintah merancang Sistem Zonasi dengan tujuan meratakan kualitas pendidikan, menyebar calon siswa dengan kemampuan di atas rata-rata, dan  mengurangi status sekolah favorit atau unggulan. Dengan Sistem Zonasi diharapkan tidak ada lagi label sekolah favorit dan sekolah non favorit. Semua sama. Karena nantinya antara sekolah yang lokasi di perkotaan dan di pedesaan memiliki kualitas yang sama. 

Terdengar cukup bagus dan memberikan hawa sejuk bagi masyarakat yang anaknya mengikuti PPDB tahun ini. Namun, teori jauh berbeda dengan realita. Teori Sistem Zonasi memang sangat bagus karena berupaya menghapus label sekolah favorit dan non favorit. Dengan menjaring sekitar 70 % siswa melalui jalur zonasi memang sangat memudahkan siswa yang tinggal di sekitar sekolah negeri tersebut. Bahkan tak perlu memiliki NEM tinggi asalkan tinggal dalam radius zona yang ditetapkan sekolah maka bisa diterima di sekolah tersebut. 

Realitanya, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah siswa dengan jumlah sekolah yang ada. Selain itu, lokasi sekolah juga tidak tersebar merata di berbagai wilayah. Misalnya, di lingkup perkotaan yang notabene padat penduduk terdapat beberapa sekolah negeri. Namun, di lingkup pedesaan dan pinggiran kota jumlah sekolahnya tidak sebanyak di perkotaan. Sehingga daya tampung sekolah dengan jumlah siswa tidak seimbang. Inilah yang memicu protes dari masyarakat. Bahkan ada orang tua  yang sudah mempersiapkan jauh sebelumnya  dengan membuat Kartu Keluarga pindah domisili demi memudahkan sekolah anaknya. 

Jual beli kursi pun tidak terelakkan lagi. Karena ada beberapa kejanggalan dengan tempat tinggal yang tidak masuk radius zona sekolah, NEM tidak terlalu tinggi, pun tidak ada prestasi yang menonjol namun bisa diterima di sekolah negeri. Lalu jalur apa yang harus digunakan agar siswa bisa diterima? Bagi orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri akhirnya dengan berat hati mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta. Akibatnya, mereka harus merogoh kocek yang tidak sedikit untuk sekolah. 

Pemerintah utamanya Kemendikbud seharusnya banyak berbenah dengan Sistem Zonasi yang telah memasuki tahun kedua ini. Kemendikbud jangan terlalu fokus dengan teknis PPDB. Sebaiknya, Kemendikbud konsentrasi pada penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau untuk seluruh masyarakat,   memperbaiki kualitas dari sekolah-sekolah yang ada baik fasilitas yang memadai  maupun guru-guru pengajarnya. Pun juga memperbaiki kurikulum yang ada dengan kurikulum berasaskan Islam. Karena terbukti dengan menggunakan Kurikulum yang terkesan plin-plan ini hanya bisa menghasilkan output siswa yang jauh dari nilai-nilai moral dan tidak berkualitas. 

Sistem Zonasi ini bisa diterapkan dengan baik apabila jumlah sekolah sudah tersebar merata di berbagai wilayah. Tentu saja dengan kualitas pengajar yang baik dan fasilitas yang memadai. Apabila unsur ini belum terpenuhi maka penerapan Sistem Zonasi ini akan mendapat banyak hambatan. Penerapan Sistem Zonasi ini tidak lebih hanya terkesan menunjukkan ketergesa-gesaan Kemendikbud. Ironis.



Penulis adalah Pemerhati Masyarakat dan Generasi - Tulungagung

Editor: Lulu W



This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.