Freeport Dalam Jebakan Asing

Hot News

Hotline

Freeport Dalam Jebakan Asing



Oleh: Iin Susianti
Zamrut Khatulistiwa itulah julukan Indonesia, karena  masuk dalam kategori  6 negara terkaya di dunia yang memiliki  sumber daya alam  hayati maupun non hayati yang sangat melimpah. Yakni mulai dari bahan tambang (emas, minyak, tembaga, nikel, dll), kekayaan hutan bahkan kekayaan  laut Indonesia ada yang  tersebar  dari  kepulauan sabang sampai kepulauan merauke. Pakar migas Abdul Muin menyatakan saat ini Indonesia memiliki cadangan minyak 4 miliar barel yang cukup untuk ketersediaan 10 tahun kedepan.

 Tapi faktanya hampir 90 % kekayaan alam negeri ini dikelola oleh Asing. Karena pengelolaan sumber daya alam diserahkan ke asing sejak tahun 1967, dan rezim Orde Baru mulai meliberalisasi perekonomian nasional dengan mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru. Di area pertambangan yang dikuasai Freeport diperkirakan cadangan emas mencapai 63,7 juta pon, sedangkan tembaga 50,9 milyar pon.

 Liputan6. Jakarta (15/7/12018) Menjelaskan bahwa  PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan  McMoran Inc telah meneken pokok-pokok kesepakatan divestasi atau Head of Agreement (HoA) saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam kesepakatan ini Inalum akan menguasai 41,64 persen PT Freeport Indonesia. Langkah ini untuk menggenapi 51 persen kepemilikan saham oleh pihak PTFI.

Proses yang akan dilakukan, Inalum mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di Freeport Indonesia dan 100 persen saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di Freport Indonesia.

Ada banyak isu dan komentar menyusul penandatanganan HoA tersebut. Salah satu isu yang paling banyak dipertanyakan publik yaitu mengenai mengapa pemerintah tidak menunggu kontrak Freeport habis tahun 2021 sehingga untuk menguasai tambang Gresberg di Mimika, Papua, Inalum tidak perlu merogoh kocek alias gratis.

Lalu apakah benar gratis setelah kontrak Freeport habis 2021, pemerintah tidak perlu membayar?
Rendy Witoelar Head of Corporate Communication and Goverment Relation Inalum, menjawab pertanyaan publik tersebut.

Menurut dia, Freeport Indonesia mempunyai interpretasi Kontrak Karya (KK) yang berbeda dengan pemerintah. PTFI mengakui kalau KK akan berakhir pada 2021. Namun mereka beranggapan berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun dan pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara wajar.

Sehingga berakhir atau tidaknya pada 2021 akan tetap menjadi perdebatan karena PTFI menafsirkan harus adanya perpanjangan KK hingga 2041. Perdebatan ini akan berpotensi berakhir di arbitrase dan tidak ada jaminan 100 persen, Indonesia akan menang.

Lepasnya kepemilikan Sumber Daya Alam Indonesia ketangan asing disebabkan oleh penjajahan rezim kapitalisme  yang memaksakan aturan neoliberal pada pemimpin negri ini sehingga harus melakukan kebijakan privatisasi sumber daya alam kepada asing. 

Privatisasi sumberdaya alam secara besar besaran dilakukan pada waktu terjadi krisis pada tahun 1997 sampai puncaknya saat ini dikarenakan hutang negara yang semakin tinggi, sehingga memaksa pemimpin negri ini untuk menutupi hutang dengan melakukan pinjaman kepada IMF dengan perjanjian-perjanjian tertentu.

Kebijakan privatisasi yang dibangun  merupakan upaya dan starategi politik IMF dan World, World Bank menjalankan program penyesuaian struktural dan menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi lewat asistensi teknis dan finansial sedangkan IMF menerapkan Instumental Letter Of Intent (LoI) dan yang menggalakkan pendanaan program pengurangan kemiskinan dan fasilitas pertumbuhan (poverty reduction and growth fasility) di negara-negara berkembang pada tahun 1980-an. Indonesia telah menjadi salah satu negara berkembang yang telah menandatangai LoI dan menyepakati terhadap program penyesuain struktural SAP sehingga secara politik, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban struktural untuk melakukan reformasi birokrasi, keuangan, perdagangan dan hukum yang bersesuaian dengan substansi ideologi neoliberalisme yang ada dalam LoI dan SAP.

Privatisasi  yang ber ideologi neoliberalisme  bukan saja dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam dan BUMN semata melainkan meliputi liberalisasi sektor keuangan,  liberalisasi perdagangan, pengetatan dan efisiensi anggaran belanja negara sehingga subsidi publik harus dicabut.

Beberapa dampak dari privatisasi adalah banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, baik yang terjadi dalam masyarakat antara yang pro dan yang kontra, banyaknya masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan sehingga menimbulkan kemiskinan dan perusakan lingkungan akibat ekploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam. Dampak dari ekploitasi alam adalah  merusak keseimbangan ekosistem pada daratan maupun lautan sehingga dapat mendatangkan bencana alam.

 Islam Mengatur Pegelolaan Sumber Daya Alam

Islam hadir tidak hanya sebagai agama tapi juga sebagai sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam. Allah SWT berfirman : " Kami telah menurunkan kepadamu (Muhammad) al quran sebagai penjelas atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri" (Qs. an-Nahl:39)
Dalam Islam kekayaan alam adalah kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh penguasa dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu.  

Dalam Islam dijelaskan bahwa,  “Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah).
Sebab  kepemilikan ketiga hak tersebut (air, padang, rumput dan api) karena manfaat hak ketiganya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Rasulullah SAW pada suatu kesempatan bersabda :
 “Bahwa ia datang kepada Rasulullah saw meminta (tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah saw pun menarik kembali tambang itu darinya” (HR Abu Dawud).

Sebab-sebab kehadiran hadist ini dijelaskan oleh Abu Ubaid, ia mengatakan : Pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab yang kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh. Sesungguhnya Rasulullah mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh lalu dia mengelolanya.

Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali. Karena dalam sunnah Rasulullah SAW bahwa padang rumput, api dan air, semua manusia berserikat dalam masalah tersebut. Maka beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya.

Taqiyuddin An-Nabhani membagi kepemilikan dalam Islam menjadi tiga bagian, sebagai berikut:
Kepemilikan individu (Milkiya Fardhiya)
 Kekayaan yang dapat dimiliki oleh setiap individu masyarakat melalui sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan oleh Allah seperti hak hasil bekerja, waris, dan pemberian harta negara kepada rakyat.

Kepemilikan umum (Milkiya 'ammah)

 Kekayaan yang oleh Allah diperuntukkan bagi seluruh umat seperti kekayaan alam yang tidak boleh dimiliki secara perseorangan. kepemilikan umum termasuk benda-benda yang dipergunakan komunitas secara bersama, dimana masing-masing dalam komunitas tersebut saling membutuhkan dan dilarang benda-benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang. Kepemilikan umum diantaranya adalah rumah sakit milik pemerintah, sekolah milik pemerintah, jalan umum, laut, sungai, termasuk bahan tambang( minyak, emas, tembaga, batubara, dll), listrik dan hutan.

Kepemilikan negara (Milkiya Dawla)
Kekayaan yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang negara seperti harta fa’i, kharaj, jizyah dan lain sebagainya.
Dengan sistem kapitalisme yang berbasis neoliberalisme ini jelas-jelas tidak mampu dalam mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara, sebagai muslim sudah wajib untuk kembali kepada syari'at islam secara kaffah termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur dalam Alquran yang terbukti mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat baik muslim maupun non muslim, karena Islam adalah Rahmatan Lil'aalamiin.



Penulis adalah seorang Ibu Rumah Tangga
Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.