Ilusi Pemberantasan Korupsi Di Alam Demokrasi

Hot News

Hotline

Ilusi Pemberantasan Korupsi Di Alam Demokrasi





Oleh: Deslina Zahra Nauli, S.Pi*

Bagai mencencang air tak putus. Begitulah gambaran penanganan korupsi di alam demokrasi. Menggambarkan sebuah pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan. Pasalnya telah nampak bukti nyata hukum di negeri ini tak mampu menuntaskan masalah korupsi. Dimana beredar berita yang mengejutkan justru para koruptor ternyata mendapat perlakuan istimewa ketika berada di lapas.

Uang hingga mobil, itulah yang diberikan suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawangsa kepada Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen untuk bisa membeli hunian lapas yang nyaman dengan segala kemewahannya. Saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menayangkan dalam sebuah konferensi pers, di dalam Lapas Sukamiskin bisa dilihat pendingin ruangan (AC), kamar mandi beserta toilet duduk, televisi, rak buku dan lain-lain. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, untuk mendapatkan sel mewah ala Lapas Sukamiskin harganya terbilang fantastis bisa mencapai Rp 500 juta, itu belum termasuk jika sang napi ingin menambah fasilitas lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa para narapidana koruptor suka sekali dimanjakan dengan kemewahan (liputan6.com, 24 Juli 2018).

Hal senadapun dikemukakan oleh Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (IWC) Almas Sjafrina, Bagaimana koruptor bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kalau fasilitas yang mereka peroleh di lapas masih dalam tanda kutip istimewa dibandingkan napi lain?. Bahkan terbongkarnya kasus fasilitas mewah lapas napi bukan kali ini terjadi.  Tahun 2010, fasilitas mewah pernah juga  ditemukan di sel narkoba Artalyta Suryani atau Ayin di Rutan Kelas II A Pondok Bambu , Jakarta Timur (kompas.com, 29 Juli 2018).

Fakta ini menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi di alam demokrasi hanyalah ilusi. Karena akar masalah korupsi sejatinya lahir dari rahim demokrasi itu sendiri. Sistem politik demokrasi yang mahal meniscayakan para pelakunya ingin balik modal ketika mereka berkuasa. Maka jadilah korupsi sebagai jalan pintas untuk memenuhinya. Berikutnya corak kehidupan sekuler materialistik turut menjadi faktor pendukung. Dimana peran agama dalam kehidupan sosial terus direduksi bahkan dihilangkan. Peran agama terbatas pada ibadah ritual yang bersifat individual. Iman tak lagi jadi landasan dalam perbuatan sehingga standar halal dan haram pun tergilas oleh nafsu beringas. Corak ini pun mewarnai kiprah para pejabat. Sehingga korupsi jadi tabiat yang terbentuk karena tuntutan sistem politik yang jahat.

Hanya Islam yang mampu memberantas korupsi. Islam akan mengembalikan seseorang menjadi sosok muslim sejati dimana iman dan amal menjadi dua sisi yang tak terpisahkan. Iman menjadi landasan dalam perbuatan sehingga standar halal dan haram akan dilakukan. Corak kehidupan yang diwarnai iman ini akan menjadi pengontrol pertama dan utama bagi setiap individu. Selanjutnya akan sinergi dengan lingkungan masyarakat dan politik yang kondusif. Islam memandang politik adalah aktivitas yang mulia yaitu aktivitas dalam rangka mengurus urusan umat dengan Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW Adalah Bani Israil yang mengatur urusan mereka (politik) adalah para Nabi. Bila wafat seorang Nabi, diganti Nabi berikutnya. Tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Akan ada para Khalifah (HR. Muslim dari Abi Hurairah ra).

Sistem politik Islam tegak di atas iman. Para pejabat baik pusat maupun daerah sadar betul bahwa mereka berkewajiban mengurus urusan rakyat dengan Islam. Dalam praktik mulai dari pemilihan, seleksi dan pengangkatan pejabat tak akan butuh biaya mahal sehingga kasus korupsi dapat dicegah.  Tak butuh pencitraan dengan kampanye yang mahal bahkan suap agar terpilih, cukup adil dan amanah. Setelah menjabat berkewajiban mengurus dan melayani rakyat dengan Islam, tak akan disibukkan dengan aktivitas mengumpulkan harta agar balik modal. 

Di sisi lain negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya termasuk pejabat. Baik kebutuhan yang bersifat individual berupa sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan masyarakat berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sehingga pejabat akan tenang dalam menjalankan tugas. Sistem politik ini langsung mencegah terjadinya praktik korupsi. Jika pun korupsi masih terjadi, Islam memiliki sistem hukum tegas yang akan memberikan efek jera sehingga korupsi tak akan kembali terjadi. Dalam Islam korupsi adalah tindakan kriminal. Sanksi yang akan diberikan terkategori ta’zir yaitu kejahatan yang sanksinya diserahkan kepada ijtihad hakim. Sanksinya dapat berupa publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Islam akan memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku kriminal tak terkecuali pejabat. Hal ini semata-mata karena dorongan perintah Allah yang tak akan terbeli oleh harta. 



Penulis adalah Pemerhati Sosial
Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.