Kunjungan Bagi Sebuah Keloyalitasan

Hot News

Hotline

Kunjungan Bagi Sebuah Keloyalitasan



Oleh: Rut Sri Wahyuningsih


Presiden Jokowi  dengan didampingi Mentri Luar Negri Retno Marsudi menerima kunjungan Mentri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo di Istana merdeka, Jakarta, Ahad 5 Agustus 2018. Sebagai rangkaian kunjungannya di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu , keduanya terlibat pembicaraan mulai dari kerjasama ekonomi hingga isu perdamaian. Presiden menyampaikan agar Amerika memberikan peran yang kontributif kepada proses perdamaian (tempo.com, 5/8/2018).

Menlu Pompeo dalam kunjungannya bertujuan membahas upaya untuk memperkuat hubungan kemitraan strategis Amerika-Indonesia di masa depan. Indonesia dan Amerika akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik dan bilateral pada tahun 2019 (antara news, 31/7/2018). Hubungan bilateral itu ditingkatkan menjadi kesepakatan US-Indonesia Comprehensive Partnership yang ditandatangai Obama dan SBY pada November 2010.  

Amerika  sebagai negara adi daya yang mampu mengendalikan dunia mana mungkin benar-benar menganggap Indonesia mempunyai posisi sejajar. Indonesia adalah salah satu negara pengikut, yang menuruti apapun kebijakan yang diputuskan oleh tuannya. Maka tak berlebihan jika Pompeo datang ke Indonesia memang dalam rangka mengontrol konsistensi pemerintah Indonesia menunaikan 'amanah' Amerika terutama dalam agenda demokratisasi. Mencakup tindak lanjut negosiasi tambang emas tembaga di Papua. Ancaman penarikan preferensi khusus AS terhadap beberapa produk Indonesia, di samping juga kepastian tetap terciptanya perdamaian di kawasan (BBC News/4/8/2018).

Bukan kali ini saja Menlu AS dan delegasi bisnis AS hadir ke Indonesia. Ini menandakan bahwa pentingnya posisi penguasa Indonesia dalam rancangan strategis penguatan hegemoni ekonomi, politik dan keamanan Amerika. Terlebih menjelang pilpres tahun depan. Kedatangan Mike Pompeo seperti  mengisyaratkan ada 'titipan' akan paket presiden tahun 2019. Hal ini sebagaimana John Kerry yang datang ke Indonesia sebelum pemilihan pileg dan pilpres pada tahun 2014 lalu.

Demikian pula kemitraan komprehensif dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama antara negara demokrasi terbesar kedua di dunia, yaitu Amerika dengan dunia ketiga. Indonesia dianggap sebagai negara muslim tebesar tentu harus dijadikan sebagai role model pelaksaanaan demokrasi di dunia Islam.  Inilah sejatinya yang menjadi kebutuhan  kebutuhan AS sebagai negara penjajah. Memastikan demokratisasi dan Islam Moderat tertancap di negeri muslim sebesar Indonesia. Karena keduanya merupakan prasyarat langgengnya hegemoni atau imperialisme kapitalisme. 

Sedikit keberhasilan AS yang tampak hari ini. Banyak pihak kemudian berusaha melegalkan ide sekularisme dan memaksa mengaitkannya dengan dalil syar'i. Maka ketika para ulama, tokoh Islam dan Umat Islam menerima hal ini secara bulat, akan menghilangkan Islam politik dari benak umat. Maka Amerika benar-benar menerima kemenangan dengan menjadikan Indonesia lebih ramah terhadap agenda barat . Dan ini sangat berbahaya. Karena bagaimana mungkin Islam dilepaskan  dari penerapannya sebagai sebuah sistem politik. Yang itu akan mampu membangkitkan umat?


Rakyat membutuhkan kedaulatan yang sebenarnya, tidak didikte oleh imperialisme barat. Mandiri dalam ekonomi. Sejahtera atas seluruh rakyat. Bebas dari himpitan kemiskinan. Rakyat pun membutuhkan institusi yang mampu mengayomi mereka, yaitu Daulah Khilafah. Menegakkan kepemimpinan dan kekuatan untuk membebaskan umat dari penjajahan Amerika Serikat dan sekutunya. Agar mereka mendapatkan perlindungan penuh untuk melaksanakan tugas kemanusiaannya. Sebagai hamba Allah yang tunduk, patuh, menjalankan hukum syariatNya. Wallahu a’lam bisshowab.




Penulis adalah Pengasuh Grup Online Obrolan Wanita Islamis ( BROWNIS)
Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.