Sistem Zonasi Bukan Solusi

Hot News

Hotline

Sistem Zonasi Bukan Solusi





Oleh: Inas as Syifa, S.T. 

Agenda tahunan dunia pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baru saja usai, tapi ternyata masih menyisakan berbagai persoalan. Pemberlakuan sistem zonasi sejak tahun 2017 telah menggantikan sistem lama dalam proses Penerimaan Siswa Baru (PSB), yaitu calon peserta didik diterima berdasarkan Nilai Ebtanas Murni NEM). Tahun 2018 kali ini pemerintah kembali menerapkan sistem zonasi tersebut dengan landasan hukum Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 tahun 2018. Yang berbeda untuk sistem zonasi tahun ini (2018) dengan tahun sebelumnya (2017) adalah penerapan sistem zonasi tahun ini sudah diterapkan secara menyeluruh bukan sebagian lagi seperti tahun sebelumnya. Dan penerapan menyeluruh ini menimbulkan banyak kagaduhan.

Ada beberapa poin yang menjadi sorotan berbagai pihak dalam penerapan sistem zonasi PPDB tahun ini yang sarat kontroversi. Menurut Suwarna, orang tua siswa yang anaknya diterima di sekolah negeri yang diinginkan, mengakui kurang meratanya fasilitas pendidikan bakal membuat masyarakat kesusahan dengan sistem zonasi ini. (CNNIndonesia.com). Ditemukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu sebanyak 78.065 di Jawa Tengah karena dampak penerapan sistem zonasi tersebut. (kompas.com)
Tak kalah tragis pula dengan kejadian tewasnya seorang siswi SMP Negeri 1 Blitar berinisial EPA (16 tahun) yang diduga bunuh diri lantaran takut tidak bisa diterima di SMA Negeri 1 Kota Blitar akibat penerapan sistem zonasi tersebut. (tirto.id)
Kebijakan spontan yang tak berakar

Banyak persoalan yang  muncul akibat penerapan sistem zonasi tersebut tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena ini realita yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Kalau kita telaah lebih jauh sebenarnya sistem zonasi adalah kebijakan spontan yang responsif terhadap munculnya persoalan penerimaan peserta didik baru. Menurut Medikbud, kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya ”kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru,(kompas.com, 30/5/018). Tidak meratanya penyediaan sarana dan prasarana di tiap-tiap sekolah mengakibatkan munculnya istilah “sekolah favorite” dan “sekolah biasa”. 

Suatu kebijakan yang lahir tanpa menyentuh akar persoalan maka tak akan pernah menuntaskan persoalan. Sistem zonasi sebenarnya tak diperlukan jika semua sekolah mempunyai fasilitas sarana dan prasaranayang memadai. Terjadinya perbedaan tersebut karena memang sistem pendidikannyamasih berbasis sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan sehingga menganggap tidak ada kaitannya sama sekali peran agama dalam mengatur kehidupan termasuk dalam hal pendidikan. Maka hal ini akan berdampak dalam pengaturan seluruh aspek pendidikan, termasuk dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang seakan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sekolah dan bukan lagi tanggung jawab negara sebagai pihak yang wajib menyelenggarakan pendidikan. Padahal pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi hak untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Penerapan sistem zonasi semakin menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan secara sepihak tanpa memperhatikan pemenuhan hak-hak rakyat dalam aspek pendidikan, dan ini merupakan bentuk kezhaliman. 
Solusi yang solutif

Terlalu panjang simpul persoalan yang akan diurai jika membahas tentang pendidikan, apalagi pendidikan berbasis sekuler. Untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas, maka harus dicari akar persoalannya. Karena tanpa tahu apa yang menjadi akar persoalan maka hanya akan sekedar melakukan tambal sulam saja. Sistem pendidikan berbasis sekuler yang diberlakukan di negeri inilah yang menjadi sebab munculnya banyak persoalan itu termasuk kebijakan sistem zonasi yang sedang berlangsung saat ini. Lantas solusi seperti apa yang akan bisa menyelesaikan persoalan pendidikan secara tuntas? Tak lain hanya sistem yang berasal dari Sang pencipta kehidupan, yaitu sistem Islam. Karena sistem Islam telah terbukti mampu menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan secara integral termasuk persoalan pendidikan. 

Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan, bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah/PT, metode pengajaran, bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. 

Rasulullah saw. bersabda: “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya”. (H.R Al Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara. 

Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban negara yang diambil dari kas Baitul Mal. Sistem pendidikan bebas biaya tersebut didasarkan pada Ijma Sahabat yang memberikan gaji kepada para pendidik dari Baitul Mal dengan jumlah tertentu. Contoh praktisnya adalah Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi, dan masih banyak lagi bukti sejarah yang bisa kita dapatkan dari gemilangnya penerapan peradaban Islam.

Sistem Islam telah memberikan  pelayanan secara sungguh-sungguh untuk rakyatnya pun dalam perkara pendidikan, lantas masihkah kita berharap pada sistem sekuler saat ini yang ternyata telah abai dalam mengurusi persoalan rakyatnya? 
Sudah saatnya kita berfikir jernih dan mengambil solusi yang solutif agar bisa segera menyelesaikan kerumitan persoalan yang dihadapi bangsa ini dan sistem Islam jaminannya. Wallahu’alam bi showab.




Penulis adalah seorang Pendidik & Pembina SWI Community
Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.