Tak Mau Rugi, BPJS Pangkas Biaya Persalinan

Hot News

Hotline

Tak Mau Rugi, BPJS Pangkas Biaya Persalinan

(Sumber Ilustrasi: pinters.com)



Oleh : Azizah, S.Pd

Layanan BPJS kesehatan kembali menjadi perbincangan. Bermula dari kabar bahwa Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia/PP IDAI menyurati Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia/PB IDI agar mencabut notulen rapat yang membahas kebijakan paket persalinan antara PP IDAI dengan BPJS yang menyangkut resiko pada bayi baru lahir. Namun saat dikonfirmasi,ketua PP IDAI dr Aman Bhakti Pulungan Sp A(K) menyatakan bahwa itu bukan wewenangnya. Pihak BPJS sendiri memberikan keterangan yang menggantung terkait jaminan biaya persalinan dan penanganan bayi baru lahir. Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menyatakan bahwa pihaknya tidak membatasi kewenangan fasilitas kesehatan dan profesi dalam memberi pelayanan medis pada pasien JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat).Menurut Nopi dengan kondisi finansial BPJS saat ini maka BPJS Kesehatan hanya akan menjamin sesuai dengan kemampuan.(tirto.id 20/7/2018.)

Memang benar bahwa BPJS pada bulan Juli 2018 telah mengeluarkan tiga aturan baru. Meski ditentang oleh IDI/Ikatan Dokter Indonesia, PERSI/Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia nyatanya BPJS tetap tidak peduli. Misinya hanya satu yaitu menyelamatkan defisit keuangan BPJS. Ketiga aturan yang dipermasalahkan itu adalah penjaminan pelayanan katarak, penjaminan pelayanan persalinan dan penjaminan rehabilitasi medik yang ketiganya akan mempengaruhi pelayanan standar kesehatan kepada pasien. 

Menurut koordinator Advokasi BPJS Watch,Timboel Siregar, aturan tersebut sangatlah berbahaya karena dengan aturan itu dokter tidak akan bisa merawat pasien secara efisien.Regulasi BPJS ini membuat para dokter hanya melayani anak yang baru lahir dan pembayarannya tidak pasti. Ketua umum IDI Daeng Faqih mengaku bahwa dokter di Rumah Sakit kesulitan melayani pasien BPJS kesehatan. Mereka kebingungan karena BPJS tidak mau mengganti biaya pengobatan di luar kemampuan mereka. Kalaupun pasien dirawat, BPJS tidak mau mengganti biaya. Sementara bila dirawat, pihak RS harus menagih pada pasien. Bila pasien tidak punya uang tidak tahu harus menagih pada siapa. (tirto.id 20/7/2018)

Seperti yang kita fahami BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang khusus bertugas menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat. BPJS dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Saat ini BPJS terus berusaha agar seluruh rakyat ikut dalam program BPJS Kesehatan. Strateginya, rakyat yang tidak mau mengikuti program ini akan diberikan sanksi administrasi berupa tidak dipenuhinya berbagai layanan publik. Hal ini mau tidak mau akan memaksa warga untuk mengikuti program ini. Makanya tidak heran BPJS terus berusaha agar seluruh warga ikut dalam program tersebut. Bahkan pada tahun 2019 ditargetkan seluruh warga negara Indonesia sudah memiliki kartu BPJS. kompas.com 20/10/2016.

Iuran BPJS juga naik perbulannya. Dalihnya pasti defisit anggaran. Pasien kelas 3 yg dulunya Rp25.000 menjadi Rp30.000. Pasien kelas 2 yang dulunya Rp42.000 menjadi Rp51.000. Pasien kelas 1 yang dulunya Rp51.500 menjadi Rp80.000. Kenaikan ini tentu akan menambah beban hidup rakyat. Maka tidaklah salah bila dikatakan bahwa BPJS itu adalah pemaksaan yang berkedok jaminan kesehatan. Baik anggota itu sakit atau tidak sakit mereka tetap harus membayar iuran. Ketika mereka sakit baru dapat menikmati iuran mereka sendiri itupun dengan fasilitas yang sangat terbatas. Sementara bila tidak sakit, otomatis dana mereka hangus.Apalagi dengan adanya pemangkasan jaminan persalinan ini, para ibu dan bayinya pasti akan mendapat layanan super minimalis. Akhirnya semakin sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu. 

Sebenarnya praktek BPJS Kesehatan ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, dan ini adalah ciri khas negara kapitalis. Mestinya jaminan kesehatan ini diberikan negara kepada seluruh rakyat secara gratis. Dalam Islam kesehatan dianggap sebagai kebutuhan dasar rakyat. Maka mendirikan RS, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya adalah kewajiban negara. Rasulullah bersabda yang artinya "Imam/pemimpin adalah pengurus rakyat, maka dia akan dimintai tanggung jawab tentang urusan rakyatnya" (HR Bukhori dari Abdullah bin Umar). Imam muslim juga meriwayatkan bahwa Nabi dalam kedudukannya sebagai kepala negara pernah mendatangkan dokter untuk seorang warganya yang bernama Ubay yang sedang sakit. Saat itu Nabi mendapat hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir lalu beliau menjadikan dokter tersebut sebagai dokter negara bagi semua rakyat. 

Ini menjadi dasar bahwa layanan kesehatan haruslah disediakan oleh negara secara gratis dan tanpa diskriminasi. Sayangnya model layanan kesehatan seperti ini hanya akan kita rasakan ketika kita menerapkan aturan Islam secara total di bawah pimpinan Khalifah.



Editor : Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.