Blunder Demokrasi

Hot News

Hotline

Blunder Demokrasi



Oleh: Maftucha Ismail

Sebagian kalangan menganggap bahwa dengan terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres bisa mewakili suara ummat Islam. Namun sebagian yang lain menganggap bahwa digandengnya KH Ma'ruf Amin oleh Jokowi yang didukung oleh PDIP hanya sebuah alat untuk mendulang suara di Pilpres 2019.

Sosok KH Ma'ruf Amin memang dikenal sebagai sosok ulama. Sebagai seorang ulama tentunya masyarakat melihat bahwa akhlakya terjamin. Dalam artian beliau jauh dari sifat tercela seperti berbohong, korupsi, jauh dari aktivitas sia-sia atau bahkan haram, dan lain-lain. 

Namun keadaan justru berbalik, menurut Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto koalisi yang mendukung Jokowi telah menjatuhkan marwah KH Ma'ruf Amin. Bagaimana tidak, seharusnya berbagai even kampanye yang diselenggarakan bisa menempatkan posisi beliau sebagai ulama, paling tidak menghormati beliau sebagai orang yang alim, tapi kenyataannya justru sang Kyai diajak berjoget ria dengan wanita pedangdut. Ditambah forum yang bercampur antara laki laki dan perempuan. 

Lalu apanya yang salah? Tim suksesnya Jokowi atau pribadi KH Ma'ruf Amin sendiri yang kurang bisa menjaga marwah beliau sebagai seorang yang berilmu dan berakhlak Islam? 

Ada sebuah ungkapan bahwa demokrasi itu seperti air berlumpur. Sebersih apapun orang yang masuk dalam lumpur tersebut dia tetap akan kena kotorannya juga. Maksudnya hidup dalam sistem demokrasi tidak bisa menjamin bahwa orang sekaliber ulama tidak ternodai. Karena tabiat dari sistem demokrasi yang tidak memiliki standar halal dan haram. 

Seorang ulama tahu dan meyakini bahwa judi, zina, riba, penjualan miras semuanya adalah haram. Akan tetapi ketika dia masuk dalam sistem demokrasi dia akan tersandera dengan nilai-nilai yang telah tegak di atas sistem demokrasi yakni kebebasan. 

Siapa yang bisa melarang berjoget di tempat umum, bercampur baur laki laki dan perempuan, pacaran.  Atau menyuruh orang menutup aurat, pakai kerudung dan busana muslim. Jika anda mencoba untuk melarang atau memerintahkannya pasti anda akan kena pidana terkait hak asasi manusia. 

Kita memang mendambakan sosok alim yang paham agama, berakhlak baik untuk memimpin negeri ini, agar persoalan multidimensi ini segera teratasi, tapi kita harus realistis bahwa sebagus apapun pribadi seseorang selagi dia masuk dalam sistem demokrasi dia akan tersandera juga. 

Kurang terpercaya bagaimana, sosok Suryadarma Ali, Anas Urbaningrum atau LHI presiden dari partai yang cukup Islami, semuanya menjadi orang pesakitan KPK. Sudah berapa ratus fatwa MUI yang dikeluarkan tetap saja fatwa tersebut berhenti pada statusnya sebagai fatwa tanpa bisa mempengaruhi kebijakan penguasa. 

Sistem demokrasi akhirnya membuat kita hanya bisa bertahan pada level individu, itupun sesuai tingkat keimanannya, tanpa bisa mempengaruhi atau merubah keadaan yang rusak. Sudah sejak kapan KPK dibentuk? Korupsi tidak semakin hilang justru semakin meningkat, dilakukan berjamaah pula. 

Selayaknya sistem demokrasi ini kita tinggalkan karena ia cacat dari lahirnya, yakni mengagung-agungkan kebebasan dan mengesampingkan aturan Allah Tuhan pencipta alam semesta. Kembali pada Islam, pada aturan yang datangnya dari sang Pencipta. Wallahu 'alam bishshowab.


Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.