Drama Pejabat Korupsi, Tak Pernah Selesai

Hot News

Hotline

Drama Pejabat Korupsi, Tak Pernah Selesai


Oleh : Hasni Tagili, M. Pd
(Praktisi Pendidikan Konawe)

Berita tentang korupsi menjadi berita yang tak pernah habis. Banyak kasus tentang korupsi muncul di berberapa media dalam rentang waktu yang dekat, dengan berbagai tokoh yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa kasus korupsi telah menjangkiti banyak tokoh-tokoh politik. 


Masih segar dalam ingatan bagaimana mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (terpidana kasus korupsi mega proyek e-KTP) menjadi kisah yang fenomenal. Ia bahkan harus terus menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang lain. 


Selain itu, marak diberitakan Idrus Marham, Menteri Sosial RI, juga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Dikutip dari laman Kompas, Mantan Sekertaris Jendral Partai Golkar itu resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Idrus ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Gedung KPK pada Jum’at (31/08/2018). Sebelum resmi menjadi tersangka, Idrus Marham pun telah mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial yang kemudian langsung diganti oleh Agus Gumiwang.


Teranyar, 41 anggota dari 45 Anggota DPRD Malang menjadi tersangka korupsi. Ini semua tidak patut terjadi, bagaimana mungkin seorang pejabat negara yang seharusnya mengayomi rakyat malah berlomba merampas hak rakyat untuk mencari keuntungan diri sendiri. 


Materi Menjadi Tolak Ukur

Tumbuh suburnya kasus korupsi di negeri ini sebenarnya tidaklah dibiarkan begitu saja. Berbagai upaya untuk menyelesaikan dan memutus mata rantai sudah dilakukan namun belum dapat menghentikannya. Salah satunya yaitu dengan pembentukan komisi khusus pemberantasan korupsi. Pertanyaannya, mengapa kasus korupsi belum usai?


Bisa dipastikan bahwa kasus korupsi tidak pernah lepas dari individu pelaku korupsi yang kurang bertakwa kepada Allah SWT. Kerakusan dan keserakahan yang mendominasi daripada ketakwaan menjadikan mereka tidak tahan terhadap godaan. 


Selain individu, lingkungan juga tidak pernah luput untuk mensuasanakan bagaimana budaya suap-menyuap dan korupsi kini menjadi hal biasa di tengah lingkup sistem kapitalisme hari ini. Materi menjadi tolok ukurnya, bukan halal-haram. Mereka senantiasa melakukan apa saja agar mendapat keuntungan secara materi sebanyak-banyaknya. Hal ini manjadikan terputusnya rantai kepercayaan rakyat terhadap pejabat negara.


Dalam sistem kapitalisme, proses pemilihan penguasa tidaklah dicapai dengan dana yang murah. Sebab politik demokrasi, dalam proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, membutuhkan dana yang besar. Hal ini mengakibatkan calon penguasa bergandeng dengan para pengusaha untuk mencapai tujuan. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk bisnis dan penguasa membutuhkan dana untuk pemilu.


Tidak hanya di Indonesia, Kasus korupsi di negeri lain yang menganut demokrasi banyak ditemukan fakta yang serupa. Di negara pengekspor demokrasi yaitu Amerika Serikat, Donald Trump terjerat 3500 kasus hukum yang meliputi kasus pribadi dan perusahaannya sejak 30 tahun silam. Faktanya meski demikian, 2016 lalu Trump lolos menjabat.


Pejabat Negara ala Islam

Dalam syariah Islam, korupsi disebut sebagai perbuatan khianat, sedangkan orang yang berkhianat disebut khaa`in, termasuk di dalamnya penggelapan uang yang diamanatkan atau dipercayakan kepada seseorang. Tindakan khianat ini tidak dihukumi sebagai tindakan mengambil harta orang lain (mencuri), melainkan tindakan pengkhianatan, yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepadanya (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31).


Berdasarkan penjelasan tersebut, sanksi untuk khaa`in (pelaku khianat) bukanlah hukum potong tangan bagi pencuri (qath’ul yad) sebagaimana diamanatkan dalam QS Al Ma`idah ayat 38, melainkan sanksi ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. 


Bentuk sanksinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim. Bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).


Sehingga, tindakan khaa`in ini tidak termasuk mencuri dalam syariah Islam, sebab definisi mencuri (sariqah) adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31). Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya “Tidak diterapkan hukum potong tangan bagi orang yang melakukan pengkhianatan (termasuk koruptor), orang yang merampas harta orang lain, dan penjambret.” (HR Abu Dawud)


Dalam sistem pemerintahan Islam, negara menetapkan solusi sistemik, baik secara preventif (pencegahan) maupun kuratif (penindakan). Secara preventif, rekrutmen SDM aparat negara bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme, melainkan wajib berasaskan profesionalitas dan integritas. Nabi SAW bersabda, “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR Bukhari).


Selain itu, negara juga wajib memberlakukan sistem penggajian yang layak pada para aparatnya dan memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Tidak berhenti sampai disitu, pemimpin negara (khalifah) wajib memberikan teladan yang baik. Pasalnya, manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Khalifah juga melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya, baik berupa arahan maupun nasehat kepada bawahannya. 


Tak kalah pentingnya, pengawasan oleh negara terhadap masyarakatnya dan pengawasan masyarakat terhadap pemimpinnya dapat turut berperan serta dalam mencegah terjadinya korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyatnya mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”. Sampai pada suatu hari, Khalifah Umar dikritik oleh salah satu warganya ketika akan menetapkan batas maksimal mahar sebesar 400 dirham. Pengkritik itu berkata kepada Umar bahwa ia tidak berhak menetapkannya sebab Allah SWT tidak menetapkan demikian. MasyaAllah!


Adapun secara kuratif, dimana kondisinya korupsi sudah terlanjur terjadi, maka aturan Islam menetapkan tindakan represif yang tegas, yakni memberikan hukuman yang tegas dan setimpal. Wallahu a’lam bisshawab.


Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.