Impor Pangan Krisruh Salah Tangan

Hot News

Hotline

Impor Pangan Krisruh Salah Tangan





Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Indonesia masyhur sebagai negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Ladang sawah luas membentang dari ujung barat pulau Sumatera hingga timur Merauke. Namun ibarat ayam mati di lumbung padi, rakyat masih saja tidak sejahtera meskipun hasil pertaniannya berlimpah dan diperparah para pejabat negara seringkali  mengeluarkan kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

Seperti kebijakan impor yang ke sekian kali diambil oleh pemerintah melalui Kementrian Perdagangan yang lagi-lagi menimbulkan kisruh politik ekonomi di masyarakat.  Ekonom Rizal Ramli menuding kebijakan impor beras dari Kementerian Perdagangan di tengah ketersediaan beras di dalam negeri adalah permainan kartel produk pangan yang selalu menempel di pemerintahan. Akibatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tidak berkutik menghadapi tekanan impor (Tempo.co.id/20/ 9/ 2018). Beliau  mengusulkan agar pemerintah menghapus sistem kuota impor yang selama ini menyuburkan praktik kartel. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberlakukan sistem tarif dalam impor bahan pangan agar tidak membuat negara merugi.

Dan keputusan impor tetap berjalan, meskipun banyak pihak yang tidak menginginkan kebijakan itu tetap dilaksanakan. Salah satunya pendapat Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang mempunyai empat alasan untuk menolak impor, di antaranya impor akan melemahkan harga beras di tanah air. Padahal beliau sangat yakin stok beras Indonesia cukup hingga Juli 2019. Dan seluruh gudang penyimpanan beras ( BULOG) penuh dengan persediaan beras sehingga jika nanti beras impor datang akan membutuhkan gudang penyimpanan baru.

Alternatifnya harus menyewa gudang milik TNI AU untuk menyimpan stok beras karena gudang miliknya sudah penuh. Menanggapi hal itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan urusan sewa menyewa gudang bukanlah urusannya (TEMPO.CO/18/9/2018). Inilah yang makin membuat kisruh persoalan, antar mentri dan jajarannya tidak ada kata sepakat, baik teknis  maupun data ketika menangani sebuah persoalan. Dari sini bisa dikatakan bahwa perkara impor beras ini salah tangan atau salah urus.

Karena jika kita pahami lebih teliti, kisruh impor pangan bukan sekedar soal ego sektoral tapi karena penerapan sistem kapitalisme memang menjadi alat para pengusaha yg berkolaborasi dengan penguasa utk mencari keuntungan secara legal. Pemerintah terlalu dini dengan mengeluarkan kebijakan impor beras hanya karena harga beras naik atau ketersediannya di masyarakat langka. Padahal perekonomian tidak melulu membicarakan permintaan dan penawaran, namun juga produksi dan distribusi. Sudahkah pemerintah melakukan hal yang demikian?

Bagi sistem kapitalisme yang mengatur perekomian negara bahkan dunia hari ini, standar perbuatannya hanya mengakui manfaat. Maka negara tidak akan memposisikan dirinya lebih dari institusi regulator atau sekedar pengatur keluarnya kebijakan agar apa yang menjadi target perekonomian yaitu keuntungan tercapai. Pemerintah akan cenderung mengeluarkan kebijakan bersifat praktis dan asal-asalan, jauh dari tujuan terbaik yaitu tercipta ketahanan pangan. Faktanya, mereka yang memperoleh keuntungan hanyalah pemain besar dalam pasar, atau mereka yang mempunyai modal untuk pengadaan barang dan kemudian memiliki akses untuk menjualnya lagi di pasar dengan harga lebih tinggi. Padahal persoalan distribusi atau bagaimana mewujudkan kesejahteraan yang hakiki jika kemampuan mengakses  faktor-faktor ekonomi  masyarakat berbeda? Terlebih secara fitrah, kemampuan setiap orang dalam masyarakat itu berbeda dalam mengupayakan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya. 

Kisruh ini tidak akan terjadi jika kita  bisa mengupayakan pengurusan yang  lebih baik. Berdasarkan sistem yang sesuai fitrah dan mampu dipertanggungjawabkan keakuratan hasilnya. Itulah sistem ekonomi islam. Sistem yang menjadikan   terwujudnya kemaslahatan umat sebagai visi kepemimpinan. Penguasa akan melakukan upaya apapun sesuai syara untuk mewujudkannya. Selain karena ini adalah wujud riayah suunil umat yang merupakan kewajiban negara, juga karena pangan ini sangat penting bagi kuat lemahnya sebuah negara

Hari ini dalam bidang pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh organisasi World Trade Organization (WTO). Negara-negara berkembang didesak oleh negara-negara maju agar membuka pasar dalam negeri mereka dengan menghilangkan proteksi pertanian nasional baik dengan pencabutan subsidi maupun dengan penghapusan hambatan tarif. Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, Jerman dan Prancis melakukan proteksi luar biasa terhadap para petani mereka dalam bentuk subsidi, hambatan tarif, dan halangan-halangan impor lainnya. Negara-negara maju tersebut menyadari betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian dan vitalnya ketahanan pangan untuk kemandirian negara.

Menurut Maliki politik pertanian merupakan kebijakan pertanian untuk mencapai produksi pertanian yang tinggi. Untuk menciptakan produksi pertanian yang tinggi digunakan dua metode yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan urusan yang  berkaitan dengan distribusi atau yang berhubungan perdagangan luar negeri khususnya menyikapi perdagangan bebas dan pasar bebas, negara tidak boleh terikat dengan perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, APEC, dan AFTA.   Negara hanya melakukan hubungan perdagangan secara bilateral dengan negara-negara yang terikat perjanjian damai (kafir mu’ahid). Kepada negara-negara yang terikat perjanjian damai inilah negara Khilafah malakukan aktivitas ekspor dan impor, termasuk upaya meningkatkan ekspor sektor pertanian.

Jikapun ada halangan dalam penerapan seluruh solusi tadi dan kemudian terpaksa impor beras maka itu akan dilakukan pemerintah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan untuk berbisnis. Tidak akan dijalankan dalam waktu yang lama dan terus menerus.  Dan solusi ekonomi islam adalah integral dengan aspek-aspek yang lain seperti pendidikan, keamanan, dan lain sebagainya.

Menyikapi kebijakan tersebut sudah seharusnya umat meninggalkan kepercayaannya pada kebijakan Kapitalis yang zalim dan merusak. Mendukung dan berusaha merealisasikan politik pertanian Islam secara ideologis dengan menerapkan syariat Islam sebagai problem solving umat, dan Khilafah Islam sebagai wadah bersatunya umat dalam mengatur urusan mereka. Wallahu’alam. 


Penulis adalah Pengasuh Grup Online BROWNIS
Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.