Merampok Hak Rakyat Dengan Kedok BPJS

Hot News

Hotline

Merampok Hak Rakyat Dengan Kedok BPJS




Oleh: Kuni Zakiyah, S.E., M.SEI.

Di akhir kepemimpinan SBY tahun 2013 lalu, ia meluncurkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Kini, hampir lima tahun semenjak diluncurkan, program jaminan bidang kesehatan masyarakat yang diselenggarakan BPJS masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Persoalan peserta BPJS yang ditolak di rumah sakit, BPJS telat membayar tagihan ke rumah sakit, dana BPJS yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga defisit anggaran.  

Terkait defisit anggaran, hal tersebut sudah menjadi masalah yang menahun dan jadi sorotan. Defisit anggaran diperkirakan membengkak hingga Rp 9 triliun pada tahun 2017. Angka tersebut naik tiga kali lipat dari defisit anggaran pada tahun 2014 yang hanya Rp 3,3 triliun (Tirto.id, 15/9/18). Sungguh amat sangat ironis melihat angka defisit yang tiap tahun jumlahnya semakin membengkak. 

Sejatinya, untuk apa dan kemanakah larinya uang trilyunan rupiah itu? Jika benar dana dari peserta BPJS kesehatan itu dikelola dan disalurkan kepada masyarakat umum, mengapa masih saja banyak dijumpai  pasien yang terlantar dan tidak terurus di rumah sakit? 

Belum selesai masalah pengelolaan dana BPJS kesehatan, kini rezim menggunakan BPJS ketenagakerjaan sebagai alat untuk meraup harta rakyat dengan dalih jaminan kesejahteraan pekerja. Tidak kurang dari 23 ribu petani dan buruh tani di Purwakarta, didorong untuk ikut serta dalam kepesertaan asuransi tenaga kerja. Bahkan siswa SMK di Timika yang sedang melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di sejumlah instansi swasta dan pemerintah, wajib ikut serta dalam BPJS ketenagakerjaan. (Republika.co.id, 15/9/18) 

Begitulah potret buram sistem kapitalis habitatnya para rente, rakyat dipaksa untuk memenuhi kebutuhan asasinya secara mandiri (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Sedangkan pemerintah bertindak hanya sebagai regulator saja. Negara baru akan bertindak jika muncul masalah yang terekspos ke permukaan dan menjadi viral. 

Ketika masalah tersebut menimpa pihak yang lemah dan miskin, maka “jaminan” negara pun hanya diberikan kepada mereka, bukan untuk yang lain. Itupun dengan catatan hanya kasuistis dan menjadi dalih pembenaran untuk popularitas penguasa.

Di sistem para rente dan cukong ini, jaminan tersebut tidak berlaku untuk seluruh rakyat, tetapi hanya untuk rakyat miskin (meski tidak menjangkau semua lapisan bawah). Padahal apapun statusnya (kaya dan miskin) ketika predikatnya adalah warga negara maka memiliki hak yang sama dalam segala bentuk penjaminan. Negara pun memiliki kewajiban yang sama untuk merealisasikannya. Tanpa tebang pilih.   

Model jaminan seperti ini jelas zalim dan tidak adil. Sebab, yang berhak menikmati jaminan tersebut hanya rakyat miskin, sementara yang kaya tidak. Sangat berbeda halnya jika dalam sistem Islam. Negara wajib mengurus rakyat dengan maksimal. Sandang, papan, dan pangan sebagai kebutuhan pokok individu dijamin oleh negara, melalui mekanisme syariah. Begitu juga kesehatan, pendidikan dan keamanan sebagai kebutuhan pokok kelompok juga dijamin oleh negara, melalui mekanisme yang sama. Dengan begitu, seluruh kebutuhan pokok rakyat, baik yang terkait individu maupun kelompok, kaya ataupun miskin semuanya dijamin secara legal oleh negara. 

Selain itu, negara juga merupakan satu-satunya institusi yang bertugas dan diberi tanggung jawab untuk mengurus seluruh urusan rakyat, sebagaimana yang dititahkan dalam nash syariah. Nabi bersabda :

الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.)


Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.