Utang Melambung, Nasib Rakyat Terkatung-Katung

Hot News

Hotline

Utang Melambung, Nasib Rakyat Terkatung-Katung





Oleh :Rusdah 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentu perlu sumber pendanaan dari berbagai aspek untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya dari utang luar negeri. Sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 hingga kini telah terjadi kenaikan utang sebesar 48% atau dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pada tahun 2019 utang luar negeri akan jatuh tempo hingga mencapai Rp 409 triliun.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga kondisi perekonomian negara tetap dalam keadaan stabil. Menjaga keseimbangan primer agar turun menjadi negatif Rp 21,7 triliun dari outlook 2018 yaitu Rp 64,8 triliun, misalnya. Pemerintah terus berupaya untuk menutupi defisit anggaran dengan berbagai kebijakan yang mengacu pada pengendalian rasio utang terhadap PDB agar berada di bawah 30%. Dimana defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp 297,2 triliun atau setara dengan 1,84% terhadap PDB.

Besarnya jumlah utang yang dimiliki Indonesia tak menjadi sesuatu yang dikhawatirkan pemerintah. Sebab berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa angka tersebut masih terbilang aman dan terkendali. Hal ini dilihat dari grafik defisit anggaran serta keseimbangan primer yang kian turun. Sehingga dari data tersebut beliau berkesimpulan bahwa pemerintah telah mengelola keuangan negara dengan baik. Mantan Direktur Bank Dunia tersebut juga menyatakan kondisi utang Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, yang justru memiliki utang lebih banyak dari negara kita. Namun, tepatkah perbandingan itu dilakukan?

Menanggapi pernyataan dari Menteri Keuangan, mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli berseberangan dengan pendapat Sri Mulyani mengenai kondisi utang Indonesia sekarang. Beliau berpendapat bahwa perbandingan jumlah utang Indonesia dengan beberapa negara maju bukanlah hal yang relevan untuk dijadikan tolak ukur kondisi utang negara. Meskipun Amerika Serikat memiliki utang yang besar, namun mereka adalah satu-satunya negara yang dapat mencetak dan memperjualbelikan mata uangnya ke luar negeri. Jepang pun mendapatkan pinjaman hampir 80% bersumber dari dana domestik. Sehingga jika terjadi gejolak ekonomi global, perekonomian negara mereka tidak akan merasakan dampak yang begitu signifikan. Berbeda dengan Indonesia yang masih termasuk negara berkembang serta tak bisa lepas dari negara lain untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan negara.

Pinjaman dari luar negeri memang sulit untuk dihindari apalagi bagi negara yang sedang berkembang guna mendukung pembangunan negara salah satunya infrastruktur. Dana yang dimiliki dalam negeri tentu tak mencukupi pembiayaan yang diperlukan. Namun, utang luar negeri yang dilakukan bukan tanpa risiko. Bunga yang dicicil akan terus berkumulatif dari tahun ke tahun.  Pinjaman yang diberikan juga tak mungkin tanpa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bisa saja terdapat perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan dengan negara kreditur. Misalnya memberikan kemudahan kepada negara kreditur bagi warga negaranya bekeja di negara debitur. Dan hal ini akan berdampak pada minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal yang kemudian akan bepengaruh pada tingkat ekonomi rakyat pribumi. Sekilas memang terlihat menguntungkan kedua belah pihak. Namun pada nyatanya perlahan kekayaan alam Indonesia dikeruk habis. Masyarakat lokal sulit mendapatkan pekerjaan, dibarengi dengan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Semakin banyak utang yang dilakukan negara dan semakin ketergantungan negara ini terhadap negara lain. Maka semakin besar peluang untuk mudah disetir oleh para pemilik modal agar dapat menguasai berbagai kekayaan yang dimiliki Indonesia secara halus dan perlahan. Tak heran jika banyak warga negara asing yang bekerja di Indonesia, muncul peraturan-peraturan yang terkesan berpihak pada asing-aseng, ataupun hal lain yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hanya dari utang, muncul berbagai permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat. Tingginya tingkat pinjaman luar negeri, impor barang yang semakin gencar namun tak dibarengi dengan tingkat ekspor yang tinggi pula, serta penggunaan anggaran belanja negara untuk hal yang kurang penting dilakukan hanya akan memperburuk keadaan perekonomian negara ini. Mungkin dampaknya belum dirasakan sekarang, namun bagaimana dengan generasi selanjutnya? Inilah yang terjadi ketika aturan Allah ditinggalkan, problematika masyarakat telah tersistematis secara rapi. Utang yang dibarengi dengan bunga tak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Jangankan untuk membayar utangnya, mencicil bunganya saja tidak akan pernah selesai. Maka, itulah mengapa Islam mengharamkan riba untuk dilakukan baik oleh individu apalagi negara. Seperti yang telah dijelaskan dalam salah satu firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 275 : “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

Telah jelas keharaman riba yang Allah sampaikan kepada manusia, namun peringatan tersebut tidaklah diambil oleh manusia kapitalis. Hal ini terjadi karena tolak ukur perbuatan mereka adalah asas manfaat, ketika sesuatu hal memberikan manfaat maka akan mereka ambil, begitupun sebaliknya. Sekalipun kemudharatan riba tak dirasakan langsung, namun dosa bagi orang-orang yang terlibat dalam riba sangatlah besar yaitu seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. 

Kekayaan alam yang dimiliki negeri ini pada kenyataannya sangatlah berlimpah. Namun apa yang terjadi, sebagian besar telah dijual kepada asing-aseng. Mereka bebas mengelola kekayaan alam yang ada melalui investasi surat berharga. Padahal hal tersebut bukanlah cara yang tepat untuk mendapatkan pemasukan negara. Negara seharusnya mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik, memberdayakan masyarakat, menyediakan fasilitas yang memadai, memberikan pendidikan yang berkualitas, dan menyediakan lapangan pekerjaan. Jika pemerintah melakukan hal tersebut dengan baik bersandar pada aturan yang telah Allah tetapkan, maka negara ini tentu dapat mandiri dan tidak tergantung dengan negara lain. Apabila keadaan mendesak, negara boleh meminjam dana kepada negara lain namun tidak disertai dengan bunga. Dan langkah ini merupakan cara terakhir yang dilakukan pemerintah untuk dapat mencukupi pembiayaan negara.

Peran negara memang sangatlah penting didalam menentukan arah pembangunan ekonominya. Kebijakan yang dibuat haruslah mengedepankan kepentingan masyarakat diberbagai kalangan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk membawa negaranya ke arah yang lebih baik. Namun, kebaikan dari suatu kebijakan hanya akan tercipta jika berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab, Islam bukan sekedar agama, namun juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur hingga membangun negara. Maka, tak layak bagi kita untuk memaksakan diri untuk membuat aturan sendiri berdasarkan nafsu belaka. Hanya aturan Allah-lah yang sesuai dengan keadaan dan fitrah manusia serta mampu menyejahterakan seluruh makhluk hidup.


Penulis Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.