Antara IMF-World Bank, Krisis, dan Bencana Alam

Hot News

Hotline

Antara IMF-World Bank, Krisis, dan Bencana Alam



Oleh : Lin Susiyanti, SP.


Sistem kapitalisme yang diterapkan di penjuru dunia masih menjadi senjata ampuh bagi negara-negara di daerah barat untuk melakukan penjajahan kepada negara-negara berkembang untuk memaksakan kebijakan ekonomi neoliberal melalui lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan global dengan memberikan pinjaman dana moneter internasional (IMF) atau Bank Dunia (World Bank), juga dalam perdagangan dunia sebagai faktor penggerak ekonomi pasca Perang Dunia ll.

Indonesia menjadi negara yang bergantung kepada lembaga keuangan International Monetery Fund (IMF). Bermula dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berhutang kepada IMF untuk perlengkapan senjata perang, hingga zaman kemerdekaan Indonesia seluruh hutang belum juga dilunasi. Dari hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia  mendapat warisan hutang dan harus melunasinya.

Tradisi hutang kemudian berlanjut hingga perpindahan kekuasaan pemerintahan era Soekarno hingga pemerintahan saat ini. Ditambah adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, yaitu jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta tanggungan pemerintah atas beberapa hutang swasta yang gagal dibayar (default).

Banyaknya bencana yang terjadi secara beruntun, mulai  dari tsunami di Aceh hingga yang terjadi di Lombok dan Sulawesi Tengah, memaksa Indonesia untuk menambah hutang kepada IMF-World Bank untuk biaya rekontruksi pembangunan wilayah gempa di Lombok, Sulawesi Tengah, dan daerah korban gempa lainnya.

Bank Dunia akan memberikan pinjaman dana kepada pemerintah Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS. Pinjaman ini ditujukan untuk penanganan dan pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan lokasi-lokasi lainnya yang terkena bencana. Bank Dunia mengklaim bahwa tawaran pinjaman ini mampu memperkuat ketahanan untuk jangka panjang. Bank Dunia akan memberikan hibah sebesar 5 juta dolar AS atau Rp 75 miliar  sebagai dana asistensi bagi pemerintah untuk melakukan rekonstruksi bangunan daerah bencana. Angka pinjaman dan hibah yang diberikan oleh Bank Dunia bukanlah tanpa dasar.

CEO Bank Dunia, Krisalina Georgieva menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian awal dan menaksir besaran kerugian fisik di Sulawesi Tengah mencapai 531 juta dolar AS atau Rp 8,07 triliun. Rincian kerugian Rp 2,75 triliun untuk perumahan, Rp. 2,82 triliun untuk sektor non perumahan, dan Rp.2,5 triliun untuk infrastruktur lainnya. (Republika.co.id/14/10/2018)

Seharusnya, pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan rakyat daripada menghambur-hamburkan uang untuk rentenir kelas kakap, bahkan menyambut mereka dengan pesta pora dan biaya yang cukup besar. 

Dalam pertemuan dengan IMF-World Bank di Bali, pemerintah telah menghabiskan biaya Rp 1 triliun. Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Rachland Nasidik, menyinggung soal layanan super mewah yang didapatkan para tamu dalam pertemuan tahunan Dewan Gubernur IMF-World Bank. (Kompas.com/8/10/2018)

Bahkan rakyat diberikan hutang ribawi oleh pemerintah. Dalam Islam sudah dijelaskan adanya larangan memakan riba karena hukumnya haram. Allah telah menegaskan dalam surah Qs. Ali Imron ; 130,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS Ali Imran ; 130).

Keberadaan hutang ribawi hanya akan memperparah penderitaan rakyat. Rakyat yang sudah sengsara menjadi semakin sengsara. Tidak mungkin rentenir memberikan hutang secara cuma-cuma, ini hanyalah salah satu bagian dari bentuk penjajahan baru ala barat. Konsekuensi yang diakibatkan dari pinjaman ini adalah membuka peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor, baik perdagangan global, ekonomi, dan eksploitasi sumber daya alam. 

Pemerintah dipaksa mencabut atau mengurangi subsidi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti subsidi pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, tarif listrik dan telepon, bahan bakar minyak, dan adanya peningkatan pajak.  Akan tetapi, banyaknya perusahan negara yang diprivatisasi oleh perusahaan swasta menyebabkan banyaknya angka pengangguran. Salah satu ampaknya adalah terjadinya penjualan aset-aset negara yang dijual murah kepada pihak asing.

Dalam syariat Islam, sebagaimana negara Khilafah mendapatkan sumber pemasukan untuk penanganan bencana, yakni:

Pos Faiv.
Manakala negara khilafah melakukan futuhat atau penaklukan guna penyebaran Islam, devisa negara yang berasal dari pos Faiy sebagiannya dialokasikan untuk penanganan bencana alam.

Pos Kharaj.
Setiap negeri yang masuk Islam melalui jalan peperangan/futuhat seperti Irak atau Mesir, dan negeri-negeri lainnya, telah ditetapkan oleh hukum syara sebagai tanah kharaj. Tanah ini akan dipungut biayanya yang disebut uang kharaj, dimana besarannya diserahkan kepada pendapat/ijtihad khalifah. Devisa negara dari tanah kharaj ini terbilang besar, seperti yang diperoleh dari tanah Irak di masa kekhilafahan Umar bin Khaththab. Dari pos kharaj ini, sebagiannya akan dialokasikan untuk pos penanganan bencana.

Pos Milkiyyah ammah.
Di dalam negara Khilafah berbagai kepemilikan umum seperti barang tambang migas, mineral, batu bara akan dikelola negara dan hasilnya menjadi milik umum. Sebagian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan ini akan dialokasikan untuk menangani bencana alam.

Pos Dlaribah.
Ini bukanlah pajak, bila dalam sistem kapitalisme pajak dijadikan urat nadi perekonomian, termasuk dalam penanganan bencana, Islam menolak jauh-jauh konsep ini, haram bagi negara memungut pajak dari rakyat. Akan tetapi, manakala kas negara dalam keadaan minim sedangkan kebutuhan riayah (mengurus) rakyat harus tetap berjalan, maka ada pungutan yang dinamakan dlaribah. Perbedaannya dengan pajak adalah obyeknya. Dlaribah hanya diambil dari masyarakat muslim yang mampu/kaya, tidak dipungut dari masyarakat tingkat menengah kebawah. Masyarakat non muslim bahkan sama sekali tidak diambil dlaribah-nya. Dalilnya adalah keputusan Rasulullah saw yang beberapa kali meminta kaum muslimin untuk mengalokasikan hartanya untuk keperluan umum. Seperti ketika Rasulullah saw memotivasi kaum muslimin untuk membeli sumur Raumah dari pemiliknya yang merupakan seorang Yahudi. 
Hal itu perlu dilakukan, karena saat itu Madinah kekurangan air bersih. Akhirnya, Utsman bin Affan ra mewakafkan tanahnya untuk membeli sumur tersebut. Rasulullah saw pun memuji sikap Utsman bin Affan ra.

Demikianlah solusi dana bencana menurut syariat Islam. Dalam kapitalisme, solusi tata kelola wilayah mengandalkan pembiayaan dari sektor pajak atau hutang luar negeri berbasis riba. Solusi ini hanya akan mengundang bencana baru bagi masyarakat. Bila masyarakat ingin terbebas dari bencana riba, hanya satu solusi yang harus diambil, yaitu kembali pada syariah dan khilafah.


Penulis adalah Ibu rumah tangga dan aktivis literasi
Editor: Rika

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.