Drama Impor, Petani Tambah Tekor

Hot News

Hotline

Drama Impor, Petani Tambah Tekor




Oleh : Henyk Nur Widaryanti

Nasi putih terhidang di meja, Kita santap tiap hari 
Beraneka ragam hasil bumi, Dari manakah datangnya
Dari sawah ladang di sana, Petanilah penanamnya.... 

Sebuah kutipan syair yang dilantunkan ketika saya masih kecil. Salah satu stasiun TV setiap hari memutarnya, demi edukasi. Sebagai bangsa agraris penting sekali untuk menghargai jasa para petani. Namun, edukasi itu kini musnah ditelan masa. Penghargaan bagi para petani terasa kurang. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang lebih banyak memihak kepada para pengusaha. 

Masih terasa hangat ditelinga kita mengenai perseteruan antara Mendag Enggar dengan Kepala Perum Bulog Budi Waseso. Mereka saling menyalahkan perihal impor beras. Dari sisi Mendag memandang stok beras Indonesia kurang, sehingga perlu adanya impor. Sedangkan pihak Bulog menyampaikan pasokan beras di gudang masih cukup hingga tahun depan. Bahkan gudang telah penuh. Sehingga jika Mendag ngotot untuk impor, pihak Bulog menyarankan untuk membuat gudang sendiri. Hal serupa juga dibahas oleh Mendag, tidak mau tahu masalah gudang. Karena masalah itu adalah tugas Bulog. Aksi lempar tanggungjawab bahkan saling memaki di media pun terjadi. Bagaikan  anak kemarin sore yang bertengkar. Peristiwa itu menjadi sorotan berbagai kalangan. Bapak Presiden pun mengambil himbauan. Agar segera mempertemukan kedua belah pihak. Sehingga kesalah pahaman bisa terselesaikan. 

Polemik impor beras bagaikan film drama  yang tak kunjung usai. Penyelesaian tambal sulam dari masalah ini bukan menyelesaikan malah memperparah keadaan. Bukan pihak pengambil kebijakan yang dirugikan, tetapi petani yang menerima getirnya. Impor beras dikala para petani panen raya. Justru membuat harga beras menjadi anjlok. Biaya pertanian yang tidak sedikit, terkadang membuat petani rugi. Apalagi di negeri ini lebih banyak petani yang status tanahnya menyewa daripada hak milik sendiri. 

Letak masalah sebenarnya

Menurut PBNU, jika masalah ini tidak terselesaikan akan menimbulkan masalah baru. Sehingga perlu untuk berkolaborasi satu dengan yang lain. Masing - masing sektoral perlu menurunkan egonya. Agar suasana keharmonisan bisa terbentuk dan masalah bisa terselesaikan. 

Pandangan masalah impor ini bukan sekadar permasalahan sektor. Namun sudah merambah pada sistemik. Dimana ada sekelompok pengusaha yang bekerja sama dengan pengambil kebijakan untuk mendapatkan keuntungan. Inilah celah kelemahan kapitalisme. Pengusaha boleh mengambil keuntungan dengan berbagai cara. Bahkan dengan cara yang seakan-akan baik. Padahal  rakyatlah yang menjadi korbannya. 


Islam memandang kebijakan impor

Islam bukan sekadar agama ritual. Ia adalah agama sempurna. Selain aturan yang bersifat individu, ada juga aturan yang bersifat untuk masyarakat. Islam memandang seorang pemimpin layaknya penggembala. Yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana hadist "Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya) (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).

Mereka bertugas mengurusi urusan umat. Memastikan tidak ada satupun rakyat yang kekurangan. Walaupun ada pembantu di masing-masing sektor, seorang pemimpin harus tetap bisa mengontrol dan mengetahui kondisi  realnya. Ia akan turun tangan sendiri memastikan keadaan rakyatnya. 

Sebagaimana Khalifah Umar Bin Khatthab yang menyelesaikan masalah paceklik saat terjadi bencana kekeringan. Beliau meminta bantuan dari daerah-daerah lain yang berlebihan untuk mengirimkan bahan makanan. Sehingga kebijakan mengimpor bahan pangan tidak serta merta langsung dilakukan begitu saja. Namun, seorang pemimpin yang bertanggung jawab akan  mempertimbangkan penting atau tidaknya. Jika pemimpin telah memastikan pasokan pangan masih mencukupi, maka kebijakan impor akan ditunda. Keputusan ini diambil secara independen bukan pengaruh ataupun hasutan pihak yang punya kepentingan. 

Inilah perbedaan Islam dengan Kapitalisme. Dalam Islam jabatan adalah amanah. Seorang yang diberi amanah tidak akan berani mengambil keuntungan dari amanahnya. Bahkan sampai mengorbankan rakyat. Sedangkan Kapitalisme memandang seluruhnya dapat dimanfaatkan. Tidak terkecuali jabatan. Hanya keuntungan pribadi atau golongan yang ingin diraih. Oleh karena itu mengorbankan rakyatpun tidak masalah. Lantas masihkah kita berharap pada Kapitalisme?


Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.