Kebutuhan Impor, Petani Kian Gempor

Hot News

Hotline

Kebutuhan Impor, Petani Kian Gempor





Oleh: Susiyanti, S. E

Bukan sesuatu hal yang baru lagi kalau negeri yang subur ini, ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Mulai dari daging sapi, sayur, garam, kedelai, bawang hingga kebutuhan beras sekalipun. Semuanya harus diimpor.


Baru-baru ini Pemerintah melalui hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait memutuskan impor beras secara bertahap sepanjang tahun ini, dengan total 2 juta ton (Kompas.com, 20/09/2018).


Selain itu, impor beras yang cukup banyak ini hingga membuat gudang penyimpan beras yakni Bulog tidak mampu menampung lagi. Tidak hanya itu, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso Pemerintah tak usah memaksakan jika impor memang belum dibutuhkan (Tempo.co, 18/09/2018).


Lantas bagaimanakah politik beras di Indonesia? Apa yang menyebabkan sehingga harus mengimpor beras?

Politik Beras Indonesia

Carut marutnya kondisi perberasan di Indonesia merupakan implikasi dari politik beras yang telah diterapkan pemerintah. Perburuan rente ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan perberasan di Indonesia. Supply dan demand (mekanisme pasar) semata.

Akibatnya ketika harga beras melambung penyebabnya disandarkan pada tingkat supply demand masyarakat. Sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh dengan menyeimbangkan tingkat supply. Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras.

Pola pikir mekanisme pasar serta supply dan demand merupakan watak kapitalis yang menjadi asas kebijakan pemerintah.  Pemerintah menganggap impor beras sebagai jalan terbaik. 

Menurut pemerintah kebijakan impor beras sangat diperlukan tidak hanya untuk mengembalikan harga beras pada tingkat yang dapat dijangkau oleh masyarakat tetapi juga untuk menekan angka kemiskinan. Sebab dengan menjaga harga beras melalui pasokan beras impor, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup orang miskin termasuk di kalangan petani sendiri. Dengan kata lain pemerintah menjadikan impor beras sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. 

Kenaikan harga beras sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Tetapi kemiskinan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh pelarangan impor beras melainkan karena struktur ekonomi yang timpang sebagai akibat kebijakan kapitalisme. 

Menyoal Impor


Masalah ini memanglah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Kebijakan praktis inilah (baca: impor) yang justru mematikan pertanian di Indonesia. Pasalnya kebijakan ini justru hanya memiskinkan petani-petani lokal dan hanya memperkaya para cukong-cukong kapitalis yang bersembunyi di balik kebijakan impor ini. Petani yang terlilit dengan kemiskinan tidak mampu menggarap lahan pertaniannya dengan optimal. Untuk membeli bibit unggul saja sudah tidak mampu apalagi membeli pupuk, bahan-bahan pestisida dan bahan-bahan lainnya. 


Maka tidak heran jika Indonesia hanya dipenuhi dengan lahan-lahan mati. Hal ini tidak terlepas dari sistem kapitalisme yang mencengkram negeri ini. Sistem inilah yang mengubah negeri agraris ini menjadi importir pangan.


Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemerintah akan senantiasa diarahkan untuk kepentingan para kapitalis. Maka tidaklah mengherankan jika kebijakan tersebut malah semakin menyengsarakan kaum mayoritas (rakyat) dan mensejahterakan para kapitalis.


Tidak hanya itu, bahkan negara kurang (bahkan tidak) memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dalam hal ketersediaan pangan. Penerapan sistem yang ada oleh negara secara otomatis memposisikan hubungan penguasa dan rakyat sebatas hubungan pembeli dan penjual.


Adapun hal lain dari aspek ini adalah ketidakberdayaan negara untuk menentukan sikap di hadapan tekanan asing. Penerapan kapitalisme secara sadar bahkan telah mengiring negeri ini untuk masuk perangkap negara-negara adidaya melalui lembaga-lembaga dunia ciptaannya. Seperti yang disebut sebagai agenda liberalisasi pasar dan liberalisasi kapitalistik lainnya. 


Sebuah agenda yang hanya akan menciptakan ketergantungan negara-negara terbelakang kepada negara maju . Sebaliknya memberi legalisasi eksploitasi negara maju atas negara-negara terbelakang.


Islam dan Politik Ketahanan Pangan

Melihat konsumsi terhadap beras yang setiap tahun terus meningkat, pemerintah jelas harus memiliki strategi yang jelas demi ketahanan pangan nasional. Strategi ini tidak cukup hanya ditangani oleh suatu departemen, misalnya Departemen Pertanian. Perlu penanganan dan kerja sama antar departemen. Apalagi dengan adanya berbagai kendala alam yang akan dihadapai dalam mencapai target tersebut. Banjir pada musim tanam pertama dan kekeringan pada musim tanam kedua merupakan ancaman yang cukup merisaukan.


Lalu bagaimana Islam memberikan jawaban dalam masalah ini? Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab As-Siyâsah al-Iqtishâdiyyah al-Mustlâ mengungkapan, dalam Islam pada dasarnya politik pertanian dijalankan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk hal ini bisa ditempuh dua jalan. Pertama: dengan jalan intensifikasi (peningkatan produksi), seperti melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tanah. 
Kedua: dengan ekstensifikasi (perluasan), seperti menambah luas area yang akan ditanam. 


Intensifikasi pertanian dapat dicapai dengan menggunakan obat-obatan, penyebarluasan teknik-teknik modern di kalangan para petani, dan membantu pengadaan benih serta budidayanya. Termasuk melakukan bioteknologi untuk bidang pertanian. Karenanya, pemerintah harus memberikan pasokan modal yang cukup. Hitung-hitungannya memang tidak jangka pendek seperti dagang. Namun, inilah strategi paling pokok dan jitu dalam menegakkan politik ketahanan pangan. Dalam strategi ini, melakukan impor besar adalah tindakan yang kontra produktif.


Adapun ekstensifikasi pertanian bisa dicapai dengan mendorong agar masyarakat menghidupkan tanah yang mati. Caranya, Pemerintah memberikan tanah secara cuma-cuma kepada mereka yang mampu bertani tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, Pemerintah harus mengambil tanah secara paksa dari orang-orang yang menelantarkannya selama tiga tahun berturut-turut.


Dalam hal ini, Rasulullah saw. pernah bersabda, "Siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menanaminya, atau hendaklah ia memberikan kepada saudaranya. Apabila ia mengabaikannya, hendaklah tanahya diambil" (HR al-Bukhari dan Muslim).


Dengan demikian, mengupayakan ketahan pangan dalam sistem ini dengan kebijakan yang ada, tentu akan jauh dari harapan. Oleh karena itu, hanya dengan menerapkan strategi politik pertanian yang ditawarkan Islam, maka kebijakan yang ada akan berpihak kepada masyarakat secara umum. Menjadikan mereka terlepas dari cengkeraman dan penguasaan Barat. Walhasil, kuncinya adalah satu, yakni segera kembali pada aturan-aturan Islam sehingga rahmatan lil ‘alamin dapat dirasakan. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb.


Penulis adalah Pemerhati Ekonomi
Editor: Lulu W

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.