Sistem Ekonomi Acakadut, Kesejahteraan Honorer Pun Luput

Hot News

Hotline

Sistem Ekonomi Acakadut, Kesejahteraan Honorer Pun Luput




Oleh: Anisah Hanif

Pemerintah telah membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada September-Oktober 2018 secara online. Tentu ini menjadi udara segar bagi para pencari kerja untuk beradu nasib meningkatkan kesejahteraan di tengah makin terpuruknya ekonomi Indonesia. Di tengah hiruk pikuknya proses seleksi ini,  pegawai honorer pun meminta agar pemerintah lebih memprioritaskan tenaga honorer untuk menjadi PNS. Para tenaga honorer beralasan, mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun di berbagai instansi pemerintah. Berbagai aksi untuk menyampaikan aspirasi para tenaga honorer ini telah dilakukan di beberapa daerah salah satunya di kota Jombang.

Dari tribunjatim.com, diberitakan bahwa - Ratusan tenaga honorer Kabupaten Jombang turun jalan, Rabu (3/10/2018). Ratusan demonstran yang didominasi tenaga kependidikan alias guru tersebut menyuarakan sedikitnya tujuh tuntutan, terutama pembatalan seleksi CPNS yang dibuka untuk umum, (http://jatim.tribunnews.com/2018/10/03/).

Sementara itu ,ketua komisi D DPRD, Kabupaten Jombang, Syarif Hidayatullah saat dikonfirmasi  awak media mendukung  apa yang menjadi tuntutan honorer K2.
” Harapan kita CPNS kalau diperbolehkan tolong teman kami honorer K2 diangkat dulu, , dan wajarlah mereka melakukan tuntutan tersebut untuk diangkat jadi CPNS karena mereka sudah mengabdi dengan gaji 200-300 dan tanpa ada jaminan ke depannya seperti apa. Kita akan berada di depan untuk mengawal mereka , bahkan sampai ke pemerintah pusat, karena yang menentukan pusat,” Jelas Syarif.( https://memontum.com).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekosongan tenaga PNS saat ini banyak diisi oleh para tenaga honorer. Jasa mereka saat tersebut berbanding terbalik dengan kesejahteraan yang mereka terima. Gaji yang mereka terima masih dibawah UMR daerah. Mereka juga tidak mendapat jaminan pedidikan dan kesehatan. Bisa dibayangkan gaji yang rendah  dari para honorer tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian diperparah dengan nilai rupiah yang tidak stabil dan cenderung turun membuat harga kebutuhan-kebutuhan pokok semakin mahal. Belum lagi   jika mereka atau anggota keluarganya sakit, betapa merananya kehidupan mereka.

Ada salah satu tulisan menarik yang dibawa oleh salah satu peserta aksi dari komunitas pendidik. Tulisan tersebut berbunyi 'Purel Rp250.000,-/jam. Honorer Rp 200.000,-/bulan. Apakah kita di anggap lebih hina daripada purel?’  Tulisan tersebut sungguh menampar kita sebagai sebuah bangsa, bagimana mungkin seorang purel gajinya lebih tinggi daripada seorang pendidik yang jasanya sangat besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Sebegitu miskinkah negeri ini sehingga  tidak mampu membayar gaji seorang pendidik. Lalu dimanakah julukan negri ini yang katanya Heaven Earth (julukan ini diberikan kepada Indonesia karena banyak Negara dunia iri dengan kekayaan alam Indonesia yang subur dengan hasil bumi yang melimpah dan pemandangan yang memanjakan mata), gemah ripah loh jinawi? Tidak cukupkah kekayaan SDA  itu untuk menggaji mereka?

Bagi pihak pemerintah, mereka bisa berdalih bahwa persoalan honorer ini menjadi dilema. Di satu sisi, masih dibutuhkannya banyak tenaga (PNS) untuk mengisi kekosongan di instansi pemerintah. Di sisi yang lain, akan semakin besarnya pengeluaran APBN untuk menggaji para PNS ini (jika terpenuhi secara optimal). Belum lagi hutang negara yang semakin tahun semakin tinggi. Negara tentu akan semakin kelimpungan mencari sumber pendapatan negara untuk meng-cover  gaji mereka.

Potensi kekayaan sumber daya  alam (SDA) Indonesia sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayatinya. Tetapi,  hal tersebut tidak akan banyak membantu memberikan solusi bagi sumber pendapatan negara. Mengapa? karena sistem ekonomi yang dianut  adalah ekonomi liberal kapitalis. Sebuah  sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.( https://elkace.wordpress.com/2008/12/05/). Cobalah tengok apa yang disampaikan Ketua Wantim MUI (Din Syamsuddin), mantan Ketua KPK (Abraham Samad), dan pengamat energi (Kurtubi) ! 

“Ada sekitar 79 persen minyak dan gas Indonesia dikuasai oleh asing. 43 persen Chevron sendiri. Itulah dulu kita gugat UU Migas. Saya ikut di depan. Melangsungkan jihad konstitusi,” kata Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin, Rabu (21/3/2018), di MUI Pusat, Jakarta. (http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2018/03/23).

Sebagai gambaran, dalam kesempatan berpidato di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark Jakarta tahun 2013 lalu, mantan Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan bahwa potensi pendapatan negara dari sektor SDA bisa mencapai Rp 7.200 triliun setiap tahunnya. (https://law-justice.co/2018/02/12).

“Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, perak dan seterusnya dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru lagi. Ini yang ketemu saja di perut bumi, nilainya saat ini sekitar Rp 200 ribu triliun," ungkap pengamat energi Kurtubi saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (28/1/2014). (https://www.liputan6.com/bisnis/read/812149).

Kekacauan sistem ekonomi di Indonesia yang menyebabkan sumber-sumber kekayaan negara tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak adanya pembagian kepemilikan yang jelas membuat siapapun boleh memiliki harta asalkan ia mau dan mampu. Tidak terkecuali kepemilkan yang seharusnya milik umum seperti SDA yang melimpah depositnya harus jatuh ketangan individu/swasta.  Seandainya seluruh SDA Indonesia dikembalikan sebagai kepemilikan umum yang dikelola negara untuk kepentingan masyarakat, negara tidak akan kerepotan menggaji para honorer dengan layak.

Dalam konsepnya Islam tidak membiarkan semua sumberdaya (harta) yang ada di muka bumi ini diperebutkan secara bebas dan tanpa batas sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalis. Di sisi yang lain Islam tetap mengijinkan setiap individu untuk memiliki harta kekayaan, sebanyak apapun selama proses mendapatkan harta tersebut diperbolahkan oleh syariah. Satu aspek dalam sistem ekonomi Islam ini saja kita bisa melihat bahwa kakayaan yang seharusnya menjadi milik umum tidak akan diambil oleh individu/swasta.

Dan sumber kekayaan milik umum ini bisa digunakan negara untuk kesejahteraan rakyatnya., salah satunya adalah memberi gaji yang layak pada para honorer sesuai dengan jasa yang diberikannya. Belum lagi backup dari sub-sub sistem ekonomi Islam yang lain seperti politik ekonominya, sistem mata uangnnya, dan yang lain. Bekerjanya seluruh sub sistem ekonomi Islam akan membuat perekonomian berjalan stabil. Nilai mata uang  cenderung stabil. Harga-harga bahan pokok terjangkau. Kekayaan milik umum akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai hak mereka. Alhasil tercapainya kehidupan honorer yang sejahtera bukan lagi sekedar ilusi dan impian belaka.


Penulis: Pendidik, tinggal di Jombang

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.