Di Zaman Sekuler, Nasib Guru Honorer Semakin Tergeser

Hot News

Hotline

Di Zaman Sekuler, Nasib Guru Honorer Semakin Tergeser




Oleh : Eva Farida

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, nampaknya tahun ini nasib para guru honorer tidak kunjung ada kejelasan. Hal ini nampak dari upaya demo yang tidak mendapatkan tanggapan berarti. Padahal telah datang sekitar 70.000 orang guru honorer ke Istana Merdeka pada hari Senin lalu (https://m.detik.com, 4/11/2018). Jangankan Presiden, para menteri terkaitpun tidak ada yang menemui para guru honorer (makassar.tribunnews.com/2018/11/02) yang telah menginap selama 2 hari 2 malam. Demikianlah kondisi  menggantungnya status guru honorer ini selama bertahun-tahun, meski dikabarkan ada 3 solusi yang akan diprogramkan untuk mengatasi masalah ini (www.liputan6.com/2018/11/02).

Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho menegaskan, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa ada 735.825 guru honorer yang bekerja di sekolah negeri tanpa ada kepastian status. "Kepastian status inilah yang ingin diselesaikan dengan opsi status pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," kata Yanuar, di Jakarta, Jumat (2/11/2018). Menurut Yanuar, hingga saat ini Peraturan Pemerintah tentang Manajemen P3K belum terbit. Namun, Presiden sudah meminta agar RPP Manajemen PPPK ini bisa secepatnya diselesaikan. "Perlu ada diskusi mendalam mengenai konsekuensi anggaran dalam proses penyusunannya," kata dia. 

Yanuar menyebut contoh pengangkatan 438.590 orang Tenaga Honorer Kategori-2 (THK-2) menjadi CPNS secara langsung tanpa ada tes, berpotensi konsekuensi anggaran sebesar Rp36 triliun per tahun. Angka itu belum termasuk dana pensiun. 
"Kalau kita mau berpikir rasional maka penambahan anggaran sebesar itu jelas membutuhkan banyak pertimbangan," kata Yanuar menegaskan. Yanuar mengatakan, setidaknya ada tiga alternatif solusi yang digodok Kantor Staf Presiden bersama Kementerian terkait upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Opsi pertama, membuka solusi CPNS 2018. Opsi ini bisa dipilih untuk penyelesaian isu krusial status tenaga honorer K-2 di bidang tertentu. Kebijakan ini dilakukan secara hati-hati, berbasis pada proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BKD, BKN, Kepala Daerah serta Kementerian PAN dan RB dengan supervisi dari BPKP.

Opsi kedua adalah memberi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Opsi ini dari aspek tertentu lebih fleksibel dibandingkan dengan PNS. Contohnya terkait Batas Usia Pelamar (di atas usia 35 tahun) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP Manajemen P3K) dan Perpres tentang jabatan yang dibuka bagi P3K menjadi sangat urgent, karena menjadi payung hukum penyelesaian masalah ketidakjelasan status pegawai dan pengangkatan tenaga honorer.

Opsi ketiga adalah pendekatan kesejahteraan. Bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan nantinya (apabila PP Manajemen P3K sudah ditetapkan dan terimplementasi) tidak juga lolos seleksi P3K, terdapat opsi pendekatan kesejahteraan. Pemerintah sedang mengkaji dampak fiskal untuk meningkatkan dukungan tambahan transfer daerah lewat mekanisme Dana Alokasi Umum dari Kementerian Keuangan agar Pemda dapat membayar gaji TH-K2 gaji sesuai UMR. Yanuar menuturkan, pemerintah senantiasa melakukan berbagai simulasi untuk mencari jalan terbaik bagi guru honorer dengan menghitung estimasi setiap pilihan.

"Pertimbangan mengangkat kesejahteraan guru dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan menjaga standar guru kita. Ini upaya terbaik untuk semua tenaga honorer,” kata Yanuar.
Melihat fakta di atas, jauh sekali kondisinya jika dibandingkan dengan sistem Islam yang memandang guru memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi masa depan. Maka kesejahteraan para guru adalah menjadi salah satu hal yang prioritas dalam anggaran pengeluaran sebuah negara. Karena pada hakikatnya, pendidikan yang berkualitas adalah hak seluruh warga negara, sehingga menjadi kewajiban negara untuk melayaninya secara maksimal.

Dalam Islam pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam pendidikan disediakan secara gratis oleh negara.

Mengapa bisa demikian? Sebab negara berkewajiban menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Berbeda dengan kebutuhan pokok individu, yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana negara memberi jaminan tak langsung, dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan, jaminan negara bersifat langsung. Maksudnya, tiga kebutuhan ini diperoleh secara cuma-cuma sebagai hak rakyat atas negara.

Dalilnya adalah As-Sunnah dan Ijma’ Sahabat. Nabi SAW bersabda :
Imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu.” (H.R. Muslim).
Setelah Perang Badar, sebagian tawanan yang tidak sanggup menebus pembebasannya, diharuskan mengajari baca tulis kepada sepuluh anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya.(Taqyuddin An-Nabhani, Struktrur Pemerintahan Islam, 2002)

Ijma’ Sahabat juga telah terwujud dalam hal wajibnya negara menjamin pembiayaan pendidikan. Khalifah Umar dan Utsman memberikan gaji kepada para guru, muadzin, dan imam sholat jamaah. Khalifah Umar memberikan gaji tersebut dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal dari jizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara) (Rahman, 1995; Azmi, 2002; Muhammad, 2002). (dikutip dari Dari Artikel K.H. Shiddiq al Jawie: 2007; Khilafah Islamiyah)

Bisa kita lihat juga bagaimana pada zaman Khalifah Umar Bin Khattab, yang memberikan gaji sebesar 15 dinar. Jika dikonversikan ke rupiah maka menjadi sekitar 38 juta Rupiah.  Hal ini juga disertai pembentukan sistem pendidikan yang berkualitas dengan pondasi aqidah Islam, sehingga lahir tenaga pendidik yang menyadari keutamaan memberikan ilmu sebagai amal jariah, dengan tetap adanya penghargaan maksimal dari negara kepada para guru dengan fasilitas gaji seperti contoh di atas.

Terkait apa yang dialami oleh para guru yang datang pada aksi demo 30 Oktober lalu, meski sudah menginap selama 2 hari, tetap juga presiden dan aparat terkait tidak ada yang menemui meski hanya sebentar. Melihat fakta ini miris sekali rasanya, untuk menemui sebentar saja tidak, apalagi memberikan fasilitas yang layak bagi mereka. Padahal dalam Islam, guru mendapat posisi dan perlakuan yang mulia. Karena posisi sebagai orang berilmu dan mengajarkan ilmu. Serta karena posisinya seabagai salah satu pilar pencetak Generasi Cemerlang.

Tidak mengherankan di zaman salah satu kejayaan Islam, Masa Sholahuddin Al Ayyubi, di dua madrasah yang didirikannya, yakni  Madrasah Suyufiyyah dan Madrasah Shalahiyah, gaji gurunya sebesar 11 dinnar sampai dengan 40 dinnar. Jika dikonversikan ke Rupiah dengan harga emas Rp600.000 per gram adalah sebesar 28 juta-an sampai dengan 100 juta lebih. (Dikutip dari website Gerai Dinnar).

Pertanyaanya adalah bagaimana mewujudkannya? Jelas hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan penguasa sebagai pengurus dan pelayan bagi umat termasuk masalah pendidikan. Frame berfiikir seperti inilah yang harus ada dibenak para penguasa. Salah satunya dengan menjauhkan para pemilik modal atau pengusaha dari penguasaan Sumber Daya Alam yang sejatinya dalam Islam adalah milik umum yang tidak boleh dikuasai secara pribadi. Dari hasil Sumber Daya Alam inilah yang akan menjadi salah satu sumber pendanaan bagi biaya pendidikan, berapapun jumlahnya demi mewujudkan Generasi Cemerlang dambaan umat.

Hal ini tentu saja menuntut kesadaran setiap individu muslim termasuk para guru untuk mengembalikan pengurusan umat termasuk dalam hal pendidikan hanya dengan bingkai sistem Islam. Karena hidup dengan sistem Islam adalah bagian dari jalan menuju kepada keridhoan Allah dan juga bagian dari fitrah manusia. Islam adalah Rahmat bagi seluruh Alam. Sehingga sinergi guru yang bersama sama memahamkan anak didik, rekan kerja, dan juga umat akan melahirkan kesadaran di tengah tengah masyarakat tentang pentingnya kembali kepada kehidupan seperti di masa Rasulullah SAW. Sehingga terwujud negeri ini  menjadi negeri yang Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Gofur. Akhirnya, bukan hanya masalah status guru sebagai pegawai pemerintah atau tidak, layak atau tidak gaji yang diterima yang akan mendapatkan solusi tuntas, namun juga persoalan lain yang  masih menggunung di negeri inipun akan tuntas pula. In sya Allah


*penulis berdomisili di Jakarta Timur
Editor : M.N. Fadillah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.