Ironis, Hukum yang Tidak Adil di Sebuah Negara Hukum

Hot News

Hotline

Ironis, Hukum yang Tidak Adil di Sebuah Negara Hukum




Oleh: Ainul Mizan

Lagi, potret buram peradilan di negeri ini terungkap. Pada September 2018, Mahkamah Agung memvonis saudari Baiq Nuril Maknun sebagai pihak yang bersalah. Sangsi berupa penjara 6 bulan dan denda sebesar Rp500 juta harus ditanggung oleh Baiq Nuril, sebagaimana yang dilangsir oleh beritaonlineterkini.com. Seperti diketahui bahwa Baiq Nuril adalah seorang pegawai honorer di bagian tata usaha SMAN 7 Mataram. 

Padahal sebelumnya, saudari Baiq Nuril ini telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram. Laporan dari oknum Kepala Sekolah di SMAN 7 Mataram kepada polisi tentang pencemaran nama baiknya yang dilakukan Baiq Nuril. Baiq Nuril didakwa melakukan pelanggaran UU ITE. Ternyata fakta yang terungkap di Pengadilan Negeri Mataram, Baiq Nuril tidak melakukan pencemaran nama baik. Tersebarnya rekaman pelecehan oknum Kepala Sekolah kepada dirinya bukan dilakukan oleh Baiq Nuril. Akan tetapi, sekarang Baiq Nuril harus menelan pil pahit dari vonis MA. Sedangkan oknum kepala sekolah tersebut justru terbebas dari jeratan hukum. 

Sistem Kasasi Menjadi Alat Manipulasi Hukum

Terbitnya keputusan hukum dari sebuah peradilan haruslah terjadi dalam sidang pengadilan. Pembacaan vonis hukuman akan mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat bila hanya terjadi dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dakwaan tertentu kepada seseorang hanya sah tatkala dilakukan di dalam sidang pengadilan. Majelis hakim akan mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa. 
Seorang penuntut harus bisa menyodorkan bukti tuntutannya. Sedangkan terdakwa atau pihak yang dituntut diharuskan bersumpah bila ia mengingkari dakwaan. Hal demikian yakni adanya penuntut dan yang dituntut dalam satu majelis tidak berlaku pada kasus–kasus yang menyangkut kepentingan umum. Sebagai contoh adanya kecurangan penjual di pasar dalam masalah harga maupun barang yang diperjualbelikan. 

Ironisnya, sistem peradilan demokrasi yang mengklaim menjunjung tinggi rasa keadilan dan humanisme, justru memberikan ruang kemungkinan terjadinya manipulasi hukum. Pintu besar yang memberi ruang dalam hal ini adanya hak kasasi atau banding. Kasasi dilakukan apabila baik penuntut atau yang dituntut tidak puas dengan keputusan hukum dari pengadilan. Kasasi dilakukan kepada pihak pengadilan yang lebih tinggi, bahkan bisa langsung ke Mahkamah Agung. 

Menganulir suatu keputusan hukum dari suatu pengadilan oleh pengadilan yang lainnya justru menjadi bumerang bagi marwah hukum di mata rakyat. Hukum menjadi hilang kewibawaannya. Hukum bisa diperjualbelikan. Hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya bahwa hukum itu hanya berlaku bagi mereka yang lemah. Bukankah ini adalah hukum rimba. Maka adalah kewajaran bila kepercayaan rakyat kepada hukum yang berlaku di negeri ini sangatlah rendah. Bahkan rakyat kadangkala melakukan penghakiman sendiri kepada pelaku kejahatan. Hal demikian adalah akibat dari tipisnya trust kepada hukum yang berlaku. 

Vonis Hukum dalam Peradilan Islam
Di dalam sistem peradilan Islam, tidaklah dikenal adanya sistem kasasi atau banding. Vonis hukum yang diberikan oleh sebuah lembaga peradilan bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh pengadilan lainnya. Terdapat sebuah kaidah fiqih yang menyatakan bahwa
الاجتهاد لا ينقض بمثله
Ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang semisalnya. 

Vonis hukum dari hakim merupakan hasil ijtihad dari hakim atas suatu perkara. Dalam konteks ijtihad hakim tersebut akan berlaku bahwa pendapatku ini adalah benar yang memungkinkan terjadi kesalahan. Sedangkan pendapat yang lain itu adalah salah yang memungkinkan di dalamnya ada kebenaran. Dengan demikian, hasil ijtihad yang dalam hal ini adalah vonis hukum seorang hakim tidak boleh dan tidak dapat dianulir oleh vonis hukum dari hakim yang lain. 
Adapun seorang hakim bisa melakukan kesalahan dan menjadikan keputusan hukumnya harus dianulir terdapat dalam 3 kondisi berikut ini.

Pertama, bila keputusan hakim menggunakan selain syariat Islam. Misalnya seorang hakim memvonis orang yang berzina dengan hukuman penjara. 

Kedua, bila keputusan hakim menyalahi nash-nash Islam yang pasti. Sebagai contoh dalam hal vonis terhadap orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Romadhon. Karena pertimbangan orangnya kaya, lalu vonis hukumannya adalah puasa dua bulan berturut-turut sebagai kafarot-nya. Tentu ini menyalahi nash yang pasti bahwa urutan kafarot-nya adalah membebaskan budak terlebih dahulu. Baru bila tidak mampu, boleh diganti dengan puasa 2 bulan berturut–turut. Bila tidak mampu juga, diganti dengan memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. 

Ketiga, bila keputusan hakim menyalahi fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam riwayat dari Jabir bin Abdillah ra, pernah Rasul SAW memberikan vonis hukuman cambuk 100 kali kepada seorang lelaki yang berzina. Kemudian para sahabat memberitahukan kepada beliau, bahwa lelaki tersebut muhson artinya sudah pernah menikah. Lantas, Rasul SAW menjatuhkan vonis baru berupa hukuman rajam. 

Pihak yang berhak untuk menganulir semua keputusan hakim yang termasuk dalam 3 keadaan tersebut adalah seorang hakim di Mahkamah Madzalim atau seorang Qadhi Qudhat, kepala para hakim di negeri tersebut. 

Sesungguhnya peradilan ditegakkan untuk menjaga kewibawaan hukum dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat Islam adalah sebuah masyarakat yang dihiasi dengan ketaqwaan dan kebersihan. Maka tidak akan ditolelir adanya upaya untuk merusak ketaqwaan dan kebersihan masyarakat. Penyebaran keburukan dan perilaku kemaksiatan akan diberikan sangsi hukum oleh negara. Begitu pula, pihak–pihak yang melakukan penyimpangan dan kemaksiatan akan diberikan tindakan tegas. 

Hanya dengan Islam, keadilan bisa ditegakkan. Orang terhormat maupun rakyat biasa kedudukannya sama di dalam hukum Islam. Bahkan Rasul SAW dengan tegas menyatakan bahwa kehancuran suatu kaum itu ketika yang melakukan pencurian adalah orang terhormat, dibiarkan begitu saja. Sedangkan bila yang melakukan pencurian orang biasa, maka hukum ditegakkan dengan keras. Seandainya Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, maka Rasul SAW sendiri yang akan memotong tangannya. 

Editor : M.N. Fadillah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.