Khilafah Tak Bersalah

Hot News

Hotline

Khilafah Tak Bersalah


Oleh: Keni Rahayu

Opini khilafah sedang ramai di kalangan umat Islam Indonesia, begitu pula tokohnya. Jika beberapa tahun silam khilafah masih asing di tengah umat, bahkan melafalkannya pun butuh kecermatan ekstra. Maka hari ini khilafah menjadi main stream perbincangan. Salah satunya adalah Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dikutip dari kumparannews, "Khilafah itu, ajaran Islam yang tak perlu ditakuti," kata Din usai pertemuan dengan Ustaz Abdul Somad di kediamannya di Jakarta Selatan," Sabtu (3/11). "Khilafah itu ajaran Islam. Ajaran Alquran, disebut oleh Alquran," katanya. Ekspresi dan reaksi terhadap ide khilafah memang bermacam-macam. Semua reaksi bergantung pada pemahaman individu terhadap sebuah ide.

Jika pemahaman seseorang mengenai khilafah adalah sebuah bentuk kejahatan, pemaksaan homogenitas menolak heterogenitas. Atau sebuah upaya makar yang tidak menghormati upaya para leluhur pendiri bangsa, maka yang terjadi adalah penolakan. Penolakan terhadap ide khilafah terjadi baik secara terang-terangan, maupun membisu, takut membicarakannya. Membicarakannya saja takut, apalagi untuk mengenalnya bahkan memperjuangkannya. Jika seorang muslim alergi terhadap ajaran Islam, lalu siapa lagi yang akan menyerukannya?

Namun sebaliknya, jika ide khilafah dipahami sebagai sarana ketaatan total terhadap Allah sang Ilahi, demi memenuhi syariat Allah dari petang hingga pagi. Maka seseorang tersebut akan merinduinya. Indahnya merindu tak hanya di angan, melainkan nyata menjadi perjuangan. Perjuangan nyata untuk mendakwahkannya di tengah umat. Peluh dan keringat  bukanlah isyarat, melainkan bukti taat.

Seorang tokoh nasional yang jelas tegas menolak ide khilafah menyampaikan gagasan yang ditulisnya sendiri di Kompas versi cetak 26 Mei 2017. Menurutnya, umat Islam Indonesia harus menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia.

Beliau juga menulis bahwa "Semua sistem khilafah, selain pernah melahirkan penguasa yang bagus, sering pula melahirkan pemerintah yang korup dan sewenang-wenang. Kalaulah dikatakan bahwa di dalam sistem khilafah ada substansi ajaran moral dan etika pemerintahan yang tinggi, maka di dalam sistem Pancasila pun ada nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Masalahnya, kan, soal implementasi saja. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya."

Gagasan adalah gagasan, opini pribadi berdasarkan pemahaman diri. Memang benar. Dalam kekhilafahan pun (meninjau fakta sejarah) ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh individu. Kriminalitas memang ada. Hal tersebut adalah keniscayaan. Baik dan buruknya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang memang alamiah. Manusia memiliki kecenderungan untuk itu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah menegakkan khilafah adalah upaya untuk menerapkan syariat Allah secara sempurna.

Kita ambil contoh tentang bagaimana seorang rakyat biasa berusaha menjalankan perintah Allah QS. Al Baqarah 178. Allah mewajibkan hambaNya untuk melaksanakan qishos. Hukum ini jelas tidak mungkin diterapkan oleh seorang individu, butuh peran negara untuk bisa menerapkannya. Hanya khilafah yang akan berusaha memberi fasilitas kepada rakyatnya untuk bisa taat pada Allah seratus persen, termasuk dalam hal qishos maupun yang lainnya.

Contoh lain, hadits rasulullah saw, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Mari kita lihat fakta hari ini bagaimana air, lahan, sumber-sumber energi seperti gas/bensin dan sebagainya dikuasai oleh swasta. Freeport dengan saham yang hampir 100% dimiliki Amerika. PT Moya Holding Asia Limited, perusahaan swasta di bidang air yang mengembangkan diri menjadi lima perusahaan di Indonesia. Belum lagi tanah Meikarta yang masih dipertanyakan soal perizinannya.

Semua itu tidak akan terjadi ketika Islam menjadi landasan dalam bernegara. Karena negara sejatinya hanyalah pengelola sumber daya rakyat agar dapat dinikmati oleh rakyat. Sungguh jauh berbeda dengan hari ini. Ketika negara menjadi pedagang dan rakyat menjadi pembelinya. Atau lebih buruk lagi, negara memperjualbelikan aset rakyat kepada para kapitalis, dan menjadikan rakyat bidikan untuk membeli hasil produksinya. Negara selaku regulator, dengan bangga meneriakkan 'Indonesia for sale'.

Di sisi lain, seorang profesor hukum Universitas Diponegoro, profesor Suteki, menjelaskan bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, beliau mengungkapkan, "Saya akui bahwa khilafah itu ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu ada, berarti boleh dipelajari," katanya. Kalau kemudian boleh mempelajari khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam, lanjut dia, mestinya mempelajari dan mendakwahkan ajaran Islam itu tidak boleh dilarang atau dikriminalkan. Meski memang di sisi lain, beliau tidak setuju jika khilafah diterapkan di Indonesia.

Itulah fakta hari ini terkait dengan ide khilafah dari segi yang pro dan kontra. Berada di sisi manakah kita. Hanya kita sendiri yang tahu. Sudah berlaku adilkah kita? Sudah bertabayyun? Atau asal dengar, asal 'katanya', yang penting yang berbicara bersanad nyata? Jangan marah, jangan resah, dan jangan menuduhnya dengan sumpah serapah. Karena hakikinya,  khilafah tak bersalah. Wallahu'alam bish showab.




Penulis merupakan Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.