Mahasiswa Terbidik Pajak

Hot News

Hotline

Mahasiswa Terbidik Pajak




Oleh: Puji Ariyanti
(Pemerhati Generasi)

Berbagai cara terus dilakukan pemerintah agar perolehan pajak meningkat. Obyek pajak dan mekanisme pajak terus dilakukan. Kali ini mahasiswa menjadi bidikan jitu dalam upaya wajib pajak. 

Sepertinya hal ini bukan sekedar wacana karena Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Natsir bekerja sama dengan jajaran rektor Perguruan Tinggi di Indonesia. Sehingga mudah bagi Kemenkeu untuk memuluskan targetnya dalam mencapai perolehan Wajib Pajak terhadap warga negara Indonesia, dengan harapan generasi muda  sadar pajak.

Menristekdikti Mohamad Nasir meminta para rektor mengurus  para mahasiswa wisuda untuk langsung mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun mencapai 1,8 juta orang. "Sehingga kalau dia keluar saat wisuda dia sekaligus menerima kartu NPWP itu akan bagus sekali. Di satu sisi pembelajaran harus dilanjutkan, di sisi lain ini harus ditindaklanjuti," kata dia dalam acara Pajak Bertutur di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (9/11). 

Dengan kebijakan tersebut, ia berharap para mahasiswa yang lulus bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Kebijakan ini, menurut dia, dalam upaya membangun negara, (Dkatadata.co.id). Dalam sistem ekonomi kapitalis, pendapatan utama negara adalah pajak. Biaya pembangunan hingga pelayanan publik diambil dari pajak yang dipungut dari rakyat.

Pajak Sebagai Pendapatan Negara Dalam Kapitalisme

Penerimaan pajak mencapai 83% dari total pendapatan negara. Nilai pajak ini meliputi Pajak Pengahasilan (PPh), Pajak Pendapatan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan lain-lain. Dengan demikian dalam negara pengemban kapitalisme, rakyatlah yang membiayai dirinya sendiri.

Bukankah target penerimaan pajak sumber daya alam Indonesia yang  dikelola swasta mampu memberikan nilai pajak yang sangat tinggi? Namun faktanya tidak, bahkan pajak makin membebani rakyat. Karena Pajak Penghasilan menggerogoti gaji dan pendapatan rakyat. Pajak Penjualan membuat beban belanja berbagai kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan semakin meningkat. Sedangkan pajak atas bahan bakar minyak semakin mencekik pelaku industri dan petani.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan pencapaian tersebut didukung oleh tingginya realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas (migas) yaitu sebesar Rp 47,59 triliun atau tumbuh 23,31% secara tahunan. "(Realisasi) PPh migas 124,80% (dari target) atau telah melewati target APBN," kata dia di kantornya di Jakarta, Rabu (10/3).

Islam Mengatur Pendapatan Negara

Islam memiliki mekanisme yang khas dalam mengatur pendapatan negara. Di antaranya diperoleh dari hasil kepemilikan umum seperti minyak dan gas. Dari sektor pertanian seperti kharaj. Dari sektor industri seperti zakat atas barang dagangan. Dengan demikian negara mendapatkan pemasukan yang sangat besar sehingga rakyat terbebas dari pajak yang menyengsarakan. Kalaupun ada pajak akan dibebankan kepada si kaya saja dan itupun sifatnya sementara sampai kebutuhan dana negara tercukupi.

Rasulullah bersabda:
"Tidak akan masuk surga para pemungut pajak (cukai)". ( Hr. Ahmad).

Dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang benar dan konsisten kas negara diyakini akan meraup dana yang cukup besar sehingga mampu membiayai pembangunan khususnya dalam sektor pelayanan publik yakni sektor pendidikan, kesehatan, air, listrik, komunikasi serta infrastruktur lainnya seperti jembatan, jalan dan sebagainya.

Islam datangnya dari Allah. Dia diyakini mampu sebagai pemutus persoalan dalam berbagai probematika hidup. Jika selama ini pendapatan negara didapatkan melalui pajak yang nyatanya makin memberatkan rakyat. Saatnya kita beralih pada Islam sebuah sistem yang mampu mensejahterakan rakyat tanpa pajak. Wallahu a'lam bishawab.



Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.