Pajak Mengincar Mahasiswa

Hot News

Hotline

Pajak Mengincar Mahasiswa




Oleh : Reni Tresnawati (Pemerhati Generasi)

Belum lama ini Mentri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir dan Mentri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sepakat bahwa kini mahasiswa akan diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan meminta para Rektor untuk mengurus langsung para mahasiswa wisuda mendapatkan NPWP, katadata.co.id (9/11).


Adapun jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun mencapai 1.8 juta orang dari jumlah mahasiswa di Indonesia sebanyak 7 juta. Besarnya jumlah mahasiswa ini menjadi sasaran Dirjen Pajak untuk meraih target penerimaan pajak yang makin besar setiap tahun. Pada tahun 2018 ini target penerimaan pajak Rp 1.424 triliun. Pada tahun 2019 target ini akan naik lagi menjadi Rp 1.781 triliun. 


Untuk itu pemerintah bertekad mencetak generasi patuh pajak dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu upaya agar hal itu terwujud yakni dengan memasukkan materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional, yang bakal diterapkan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi. Madrasah dan Pesantren pun akan dimasukkan pelajaran pajak. Seperti yang dilansir Kompas.com, (9/11).


Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani menggandeng lima instansi di antaranya Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mendidik dan menumbuhkan karakter sadar pajak sejak dini di lingkungan pendidikan. 


Dalam kapitalisme, pajak menjadi tumpuan utama pendapatan negara. Dalam postur RAPBN 2019, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 2.142,5 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah sebesar Rp 361,5 triliun (https//www. Kemenkeu.go.id/rapbn 2019). Penerimaan pajak mencapai 83% dari total pendapatan negara. 


Dengan kata lain rakyat mendanai sendiri semua pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik melalui pajak yang dipungut. Rakyat tak hanya dipungut Pajak Penghasilan (PPh) tapi pajak lainnya juga. Misalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan lain-lain. Rakyat di kejar-kejar untuk membayar pajak. Apabila tak dipenuhi, denda dan sanksi sudah menanti. 


Tetapi pemerintah justru memberikan kebebasan pajak untuk industri pionir di Indonesia dengan investasi minimal Rp 1triliun. Itu merupakan mengistimewaan pajak untuk kalangan yang berada. Perbedaan perlakuan pajak ini tentu mengusik rasa keadilan bagi kalangan yang tak mampu. Sekarang mahasiswa diwajibkan pajak dan akan dimasukkannya mata pelajaran pajak di sekolah, perguruan tinggi, madrasah dan pesantren. 


Tentu menjadi pertanyaan bagi umat. Masih kurang kah pendapat negara? Sehingga mahasiswa juga diwajibkan membuat NPWP setelah wisuda. Berbicara pendapatan negara sebenarnya dari sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah sangat besar. Namun pada kenyataannya sekarang sumber daya alam diserahkan pengelolaannya kepada asing sedangkan rakyat gigit jari.


Dalam APBN Islam, sumber pendapatan tetap negara yang menjadi hak kaum Muslimin dan masuk ke Baitul Mal adalah (1) Fai' (Anfal, Ghonimah, Khumus), (2) Jizyah, (3) Kharaj, (4) Usyur, (5) Harta milik umum yang dilindungi negara, (6) Khumus, Rikaz dan tambang, (7) Harta haram pejabat dan pegawai negara, (8) Harta orang yang tidak memiliki ahli waris, (9) Harta orang murtad, inilah pendapatan tetap negara, ada atau tidak adanya kebutuhan.


Ada juga pendapatan tidak tetap. Pendapatan ini bersifat instrumental, artinya menjadi instrumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi negara, yang dibebankan hanya kepada umat Islam. Insidental artinya tidak diambil secara tetap tergantung kebutuhan yang diberikan oleh syara untuk mengambilnya. Syara telah menetapkan kewajiban oleh pos , yang ada atau tidak adanya harta di Baitul Mal tetap harus berjalan. 


Apabila di Baitul Mal ada harta, maka dibiayai oleh Baitul Mal. Jika tidak ada, maka kewajibannya berpindah ke pundak kaum Muslim. Sebab jika tidak, maka akan menyebabkan dharar bagi seluruh kaum Muslim. Dalam rangka menghilangkan dharar disaat Baitul Mal tidak ada dana, maka negara boleh menggunakan instrumen pajak. Namun hanya bersifat insidental sampai kewajiban dan pos tersebut bisa dibiayai.


Mengenai kewajiban dan pos yang wajib dibiayai adalah :

1. Biaya industri perang.
2. Biaya pengeluaran untuk fakir, miskin dan Ibnu Sabil.
3. Biaya perang.
4. Biaya pengeluaran untuk gaji tentara, pegawai negara, hakim, guru dan semua pihak yang memberikan khidmat kepada negara untuk mengurus kemaslahatan kaum Muslim.
5. Biaya penanggulangan bencana alam kecelakaan dan sejenisnya.
6. Biaya pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.


Inilah kewajiban dan pos yang wajib dibiayai oleh kaum Muslim, baik ketika ada maupun tidak ada dana di Baitul Mal. Maka ini merupakan kewajiban dan pos yang bisa dibiayai melalui instrumen pajak, meski bersifat insidental.
Wajib pajak dalam sistem ekonomi Islam adalah kaum Muslim yang mampu. Dari kelebihan harta yang dimiliki. 


Setelah dikurangi kebutuhan pokok sesuai standard hidup mereka di wilayahnya. Karena itu, jika ada kaum Muslim yang mempunyai kelebihan harta, setelah dikurangi kebutuhan pokoknya maka dia wajib pajak. Namun, jika tidak memilik kelebihan, maka dia tidak wajib pajak dan pajak tidak akan diambil darinya.


Karena itu, pajak di dalam Islam bukan tumpuan pendapatan negara. Hanya pelengkap saat kas negara kosong. Negara juga tidak akan menetapkan pajak tidak langsung, termasuk Pajak Penambahan Nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan pajak yang lainnya. Dengan sistem ekonomi Islam, rakyat tidak akan dikejar-kejar pajak dan kena denda. Wallahu 'alam bish showab.



Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.