Rezim Gagal Alih Fungsi Lahan

Hot News

Hotline

Rezim Gagal Alih Fungsi Lahan




                Oleh: Yuyun Suminah

TOD (Transit Oriented Development) Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Karawang rencananya akan dibangun di Desa Wanakerta dan Desa Wanasari seluas 250 hektar. Dimana 230 hektar di antaranya merupakan areal pertanian dan sempadan Sungai Ciketing dan Sungai Cibaregbeg di Desa Wanakerta dan Wanasari. Sementara 20 hektar sisanya adalah lahan sekitar Sungai Cibeet dan permukiman Desa Wanasari.

Menurut dinas Pertanian Kabupaten Karawang Bapak. Hanafi khawatir TOD Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kecamatan Telukjambe Barat, akan mencaplok Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Beliau menyebutkan, Karawang sudah menetapkan 87.000 hektar lahan pertanian yang  tidak boleh dialihfungsikan hingga tahun 2030. Sementara jumlah lahan pertanian yang ada saat ini sekitar 97.000 hektar. Hanafi juga khawatir keberadaan TOD akan memicu pengembangan pembangunan hingga menimbulkan alih fungsi lahan di sekitarnya. Kompas. Com (9/10/2018)

Komersialisasi Terhadap Lahan

TOD adalah kawasan terpadu yang menyokong stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Di dalamnya terdapat stasiun, areal komersil, dan properti. Sudah terbayangkan akan mematikan mata pencaharian masyarakat sekitar. 

Yang ada akan membuka peluang usaha bagi pemilik modal untuk memanfaatkan TOD tersebut. Masyarakat setempat akan kalah bersaing karena keterbatasan modal. Walaupun dinas setempat meminta pihak pusat untuk memberikan pendampingan kepada para petani dan buruh tani, jika TOD menggerus lahan mereka. Para petani bisa mengalihkan mata pencahariannya ke sektor lain.

Jangan sampai setelah dibangun baru berdampak. Selain menghilangkan lahan pertanian, menghilangkan mata pencaharian warga setempat. Bahaya alih fungsi lahan pun akan dirasakan seperti menurunnya produksi pangan, sarana prasarana pertanian tidak terpakai seperti bendungan, irigasi dll. Harga pangan akan mahal, ketika lahan pertaniannya dialihfungsikan otomatis hasil produksinya akan menurun yang akan mengakibatkan kelangkaan.

Islam Mengatur Alih Fungsi Lahan

Rasulullah SAW dalam sabdanya: telah menegaskan fungsi pemerintah dalam Islam melalui sabdanya: “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad). Dan dalam hadits lainnya Rasulullah bersabda: “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).

Dalam Islam semua masalah yang dihadapi oleh negara prihal kebutuhan rakyat akan ditinjau secara hukum syara. Seperti kereta cepat apakah sangat urgen sekali, apakah sudah tidak bisa memakai transfortasi lain? Dampak buat lingkungan dan dampak bagi rakyat seperti apa andai lahan pertaniannya tergerus oleh proyek tersebut. Islam sangat detail dan rinci dalam penyelesaian masalah apapun jangan sampai manfaat dari kereta cepat itu hanya memudahkan para pemilik modal untuk berkuasa.

Karena Islam telah menetapkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai pelayan (raain) dan juga pelindung (junnah). Karenanya negara wajib hadir menjamin terpenuhinya kebutuhan asasiah (pokok) bagi seluruh rakyatnya baik pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Kewajiban ini mutlak dijalankan sepenuhnya oleh negara dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain apalagi korporasi atau asing.

Maka dengan bersumber pada hukum syara pengalihan fungsi lahan akan teratasi. Keberkahan akan diraih oleh penduduk bumi. Maha Benar Allah dengan firmanNya: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, …” (TQS Al A’raf (7): 96).  Wallahu’alam



Penulis merupakan Komunitas Aliansi Peduli Umat Karawang

Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.