UNGKAPAN SHUMMUN, BUKMUN DAN UMYUN YANG SALAH PASANG: NAIF DAN MEMATIKAN ASPIRASI POLITIK UMAT

Hot News

Hotline

UNGKAPAN SHUMMUN, BUKMUN DAN UMYUN YANG SALAH PASANG: NAIF DAN MEMATIKAN ASPIRASI POLITIK UMAT



Oleh: Ainul Mizan

Cawapres pasangan petahana, KH. Ma’ruf Amin, kembali membuat ungkapan–ungkapan aneh dan membingungkan. Sebagaimana yang dilangsir oleh detik.com edisi 10/11/2018, KH. Ma’ruf Amin menuturkan kepada tim blak–blakan detik.com bahwa kalangan yang selalu menyudutkan pemerintah itu sudah ‘bisu dan budek’ dari melihat prestasi–prestasi pemerintah. Bahkan menurut beliau, di dalam Al – Qur’an ada ayat yang menyatakan “ Shummun, bukmun, umyun fahum laa yarjiun” ( mereka itu tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak bisa kembali), Q.S. Al-Baqaroh ayat 18. 

Apakah penetapan beliau sebagai cawapres petahana ini memang diperuntukkan bisa menghasilkan kebingungan dan kegamangan pada diri umat? Kalau melihat akhir–akhir ini beliau mengeluarkan pernyataan–pernyataan aneh, tentunya pertanyaan tersebut adalah sebuah kewajaran untuk dimunculkan. Sebelumnya beliau membagi rakyat ini dengan pernyataan “Lakum capresikum, wa Lana capresuna”, yang tentunya nihil dari faktor aqidah. 

Ungkapan shummun bukmun dan umyun yang ditujukan kepada para pengkritik pemerintahan, termasuk hal yang naïf. Akibat serius dari ungkapan tersebut paling tidak ada dua hal yang mendasar. 

Pertama, mematikan aspirasi politik umat yaitu untuk melakukan Muhasabah lil Hukkam. Aktivitas muhasabah lil hukkam yakni aktivitas melakukan koreksi terhadap penguasa. Apalagi Alloh SWT dan Rasul-Nya telah memerintahkannya. 

Dari sahabat Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasululloh SAW telah bersabda:            
افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 
Artinya : Seutama–utamanya jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil di depan penguasa yang dholim ( H.R. Abu Dawud). 
Kalimat adil merupakan kalimat yang lurus dan mengandung kebenaran. 

Sesungguhnya penyimpangan sedikit saja dari hukum Islam, tentunya harus ada aktivitas untuk mengoreksi. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Al Kholiq, Allah SWT. 

Bukankah kondisi pemerintahan saat ini wajib untuk dikoreksi dan diluruskan?? Bukankah pernyataan Mbah Kyai ini bisa diserang balik?? Lalu siapa sebenarnya yang bisu, tuli, dan buta terhadap kondisi bangsa dan negara ini. 

Utang luar negeri yang menggunung, kau sebut itu sebuah prestasi. Kecelakaan transportasi yang berulang, apakah kau sebut itu sebagai kekhilafan. Serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia dengan legalisasi Perpres no 20 tahun 2018, apakah kau sebut sebagai suburnya investasi. Penistaan kepada Islam dan persekusi terhadap ulama, apakah kau sebut itu sebagai penjagaan keamanan. Yang terbaru adalah peristiwa pembakaran terhadap bendera Tauhid di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional 2018. Sontak hal tersebut memicu kemarahan umat Islam seantero negeri untuk turun ke jalan membela kehormatan kalimat Tauhid. Tuntutan guru honorer yang meminta kejelasan nasibnya kepada presiden, apakah kau sebut itu sebagai ujian kesabaran dan revolusi mental bagi guru. Sementara usaha para guru honorer ini bertepuk sebelah tangan. Rakyat menjerit, apakah kau bilang itu adalah sebuah kesejahteraan. Para pejabat BPIP yang bergaji tinggi tanpa mengeluarkan keringat, apakah kau sebut itu kebaikan bagi negara ini. Dan masih banyak yang lainnya. 

Sudahlah, yang pasti bahwa untuk mengklaim sebuah prestasi atau kemerosotan dari sebuah pemerintahan, harus menggunakan data. Tatkala terjadi penyimpangan pemerintah, bukankah melakukan koreksi kepada pemerintah adalah hak rakyat? Apalagi melakukan koreksi kepada pemerintah adalah kewajiban agama. 

Kedua, adalah naïf menggunakan ungkapan shummun, bukmun, umyun, dipakai untuk membela kepentingan pribadi dan golongannya. Yang dalam hal ini untuk melanggengkan kekuasaan. 
Mungkin ada yang berdalih bahwa penggunaan kalam yang serupa dengan Al-Qur’an maupun hadits hanya dimaksudkan sebagai iqtibas. Aktivitas iqtibas merupakan aktivitas menggunakan kalam Al- Quran maupun hadits dengan maksud bukan sebagai kalam Alloh dan RasulNya. Tujuan dari iqtibas adalah tahsin lafdziyah (membaguskan lafadz-lafadz yang diucapkan). 

Persoalannya adalah apakah penggunaan ungkapan shummun, bukmun, dan umyun yang ditujukan untuk kalangan yang mengoreksi penyimpangan penguasa itu diperbolehkan? 
Imam Suyuthi di dalam Syarah Badi’iyyah menjelaskan tentang jenis iqtibas yang tertolak dan haram dilakukan. 
والاخر تضمين اية في معنى هزل او مجون
Artinya iqtibas yang tertolak adalah menggunakan ayat untuk makna bergurau dan berkelakar. 

Jadi penggunaan ungkapan nash Al-Qur’an shummun, bukmun dan umyun dalam konteks ini termasuk yang diperingatkan oleh As-Suyuthi tersebut. Padahal ayat Al-Baqoroh ayat 18 tersebut berkaitan dengan karakter orang–orang munafik. Lantas, apakah orang–orang yang kritis terhadap penguasa termasuk munafik? Tentu tidaklah demikian. 

Fragmen–fragmen politik yang ditampilkan oleh para elit politik jauh dari politik yang digariskan oleh Islam.  Politik yang santun, tidak saling menjegal, berorientasi kepada kemaslahatan bangsa dan negara dengan menerapkan Syariat Islam secara kaffah, inilah koridor politik Islam yang seharusnya ditampilkan oleh para elit politik. Dengan demikian, para ulama bisa menjalankan fungsinya untuk mendidik umat dan mengoreksi penguasa dengan baik sehingga roda pemerintahan negara bisa berjalan terarah untuk mewujudkan sebuah baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur. 


penulis tinggal di Malang
Editor : M.N. Fadillah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.