BPJS, Ilusi Atau Solusi?

Hot News

Hotline

BPJS, Ilusi Atau Solusi?


Oleh: Rosyidah


Belum lama ini terungkap, Badan Pengelola Jaminan Kesehatan(BPJS) mengalami defisit pembiayaan, sehingga banyak rumah sakit yang mengeluh karena biaya pelayanan kepada pasien BPJS belum dibayar. Presiden Jokowi meminta Fahmi Idris selaku Direktur Utama BPJS kesehatan untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.

Karena jika sistem dibangun secara benar presiden Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan. Menurutnya masalah ini cukup ditangani oleh menteri kesehatan dan Dirut BPJS saja. (Pikiran Rakyat,17/10/2018).

Padahal secara hirarki, BPJS langsung dibawahi presiden. Selain itu, BPJS sejak mulai beroperasi dari tahun 2014 hingga saat ini masih menghadapi berbagai masalah sistemik. Mulai dari defisit keuangan, persoalan kualitas pelayanan, minimnya gaji untuk tenaga medis, hingga biaya kapitasi fasilitas kesehatan yang minimal.

Dengan demikian peran presiden sangat krusial untuk menyelesaikan masalah ini. Karena dampaknya mengancam jutaan tenaga kesehatan, ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan pun terganggu operasionalnya. Begitu juga dengan perusahaan farmasi dan penyedia obat terancam gulung tikar.

Defisit keuangan yang dialami BPJS dikarenakan pembayaran iuran peserta. Baik peserta penerima bantuan iuran pemerintah maupun peserta mandiri, masih lebih rendah dibandingkan dengan beban pelayanan kesehatan yang harus ditanggung badan itu.Tahun lalu jumlah beban manfaat yang dikeluarkan sebesar Rp 84 triliun.

Sedangkan iuran yang diperoleh sebesar Rp 74 triliun. Defisit sekitar Rp 10 triliun. Pemerintah kemudian ikut menambal defisit sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara data per 31 Oktober 2018 defisit mencapai angka Rp 16,5 triliun.(Kompasiana,31/10/2018).

Akibat terjadinya defisit keuangan, BPJS kesehatan pun mengambil langkah yang dianggap dapat meminimalisir defisit yang terjadi di perusahaan. Salah satunya dengan mengetatkan sanksi terhadap peserta yang masih menunggak iuran bulanan. Sanksi tersebut antara lain tidak bisa memproses berbagai izin.

Sebagaimana dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 sanksi yang disebutkan dalam pasal 9 meliputi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada yang dikenai penerima, seperti perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan izin mendirikan bangunan ( IMB ).

Sanksi yang dikenakan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan PBI juga akan terganjal perizinan seperti IMB, mengurus SIM, STNK, sertifikat tanah bahkan paspor. (Tribunnews, 12/11/2018).

/Sekularisme Memberatkan/
Kesempitan hidup bagi rakyat akan semakin bertambah lagi pada tahun 2019 nanti. Seluruh masyarakat wajib menjadi anggota BPJS dan membayar iuran. Ini tidak dapat ditolak oleh rakyat, sebab sesuai dengan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS yang merupakan amanat dari UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN), kewajiban menjadi anggota berlaku.

Jika warga negara Indonesia tidak terdaftar, maka akan dikenakan sanksi perorangan berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu dari pemerintah, seperti mengurus SIM, STNK, IMB dan paspor.

Ini merupakan bentuk kezaliman penguasa yang memaksa dengan berbagai cara agar masyarakat tunduk pada kemauannya. Keberadaan BPJS yang mengadopsi sistem asuransi sosial membuat pelayanan kesehatan berubah dari tanggung jawab pemerintah menjadi tanggung jawab rakyat.

Badan ini hanya memungut iuran dari rakyat, lalu digunakan untuk membayai klaim tenaga medis, fasilitas dan apotik yang melayani BPJS. Besar iuran pun dapat ditambah jika dianggap perlu. Peran negara termarjinalkan. Pemerintah hanya membantu mereka yang dianggap miskin. Anggaran yang rendah dari pemerintah yakni hanya 5 % dari APBN dan 20 % dari APBD  menunjukkan rendahnya peran negara dalam pelayanan kesehatan.

Sehingga membuat ketersediaan infrastruktur kesehatan milik pemerintah berkembang pesat dan tidak merata. Tidak sebanding dengan penambahan jumlah pasien dan jenis penyakit mereka. Rumah sakit rujukan masih sangat terbatas, akibatnya banyak pasien yang harus mengeluarkan banyak dana, waktu dan tenaga untuk mendapatkan rumah sakit rujukan yang dibutuhkan.

Alih-alih memudahkan, BPJS dijadikan alat menyempitkan kehidupan rakyat. Untuk menjaga agar tetap eksis, terutama untuk menjaga likuiditas dan solvabilitasnya. BPJS menjadi sangat ketat dalam mengatur anggaran.

Efisiensi anggaran mengalahkan kualitas pelayanan. Dengan sistem Indonesian Case Base Group (INA-CBG's), tindakan suatu penyakit telah dibatasi kuantitas dan kualitas layanannya seperti jenis obat, bentuk tindakan dan biayanya (Media Indonesia,28/11/2018).

Namun pada praktiknya, banyak obat dan tindakan medis  atas suatu penyakit tidak masuk dalam data base sistem itu. Dampaknya, pasien harus mengeluarkan dana sendiri (out of pocket). Sistem juga kerap membatasi tindakan dokter untuk memberikan layanan sesuai standar medis.

/Islam Adalah Solusi/
Sistem jaminan sosial yang lahir dari sistem kapitalisme ini jelas bertentangan dengan Islam. Pasalnya pelayanan publik merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Bukan hanya masalah pembiayaan layanan, negara di dalam Islam wajib mencukupi ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan pengobatan, obat-obatan, penyelenggaraan pendidikan SDM tenaga kesehatan, serta seluruh tata kelola kesehatan dan penunjangnya.

Tentu saja negara wajib pula memperhatikan kesejahteraan tenaga medis yang telah mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan.
Rasulullah SAW bersabda " Imam adalah pelayan yang bertanggung jawab atas rakyatnya".(HR.Muslim).

Hadits tersebut setidaknya menunjukkan 2 hal yaitu pemimpin saja yang berhak melakukan aktivitas pelayanan (ri'ayah) dan pelayanan tersebut bersifat umum untuk seluruh rakyat. Sebab kata (ra'iyyah) dalm hadits tersebut berbentuk umum.
Adapun wajibnya pemenuhan pelayanan kesehatan dan pengobatan oleh negara telah ditunjukkan oleh sejumlah dalil syara'. Ketika Rasulullah SAW diberi hadiah seorang tabib maka beliau menjadikannya untuk kaum muslim bukan untuk dirinya pribadi (Al-Maliky,Al-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsla,hal.80).

Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian tabib tersebut membedah uratnya dan menyundutnya dengan kay (besi panas).

Demikian pula dalam riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa Zaid bin Aslam dari bapaknya, ia berkata: "Di masa Umar bin Khatab saya menderita sakit parah. Lalu Umar memanggilkan tabib untukku.Tabib itu menjagaku, dimana aku harus menghisap biji kurma untuk berdiet.

Riwayat itu menunjukkan bahwa penyediaan layanan kesehatan dan pengobatan wajib disediakan oleh negara secara gratis bagi yang membutuhkannya.(An-Nabhany,Muqaddimah ad-Dustur,hal.19).

Sistem jaminan kesehatan semacam ini hanya bisa dijalankan oleh kepemimpinan Islam yang mampu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat melalui penerapan aturan-aturan Islam secara kaffah dalam naungan daulah khilafah Islamiyah. []

Rosyidah (Penulis Muslimah Kuningan dan Pemerhati Sosial).

Editor Lulu

Ilustrasi pinterest.com

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.