Darurat Sawah Kian Mewabah

Hot News

Hotline

Darurat Sawah Kian Mewabah


Oleh: Qiya Amaliah Syahidah
(Muslimah Media Konawe)


Tanah-tanah suburmu sudah menjadi ranjang industri
Menjadi ayunan ambisi-ambisi
Demi gengsi demi aksi
Untuk apa sawah-sawah
Pak taniku sudah pergi
Menjadi pejalan kaki
Yang sepi.


Potongan lagu 'Mencetak Sawah' karangan Iwan Fals sangat tepat menggambarkan realita persawahan saat ini.  Pasalnya, sejumlah kawasan lahan pertanian di berbagai daerah di Indonesia mulai beralih fungsi.


Tengok saja, di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), pemerintah akan melakukan alih fungsi lahan menjadi kawasan industri. Sekitar 500 hektar lahan pertanian rencananya akan disulap menjadi kawasan industri. Padahal Kabupaten Konawe merupakan lumbung pangan bagi masyarakat Sultra. 


Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan alih fungsi lahan tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan Kawasan Industri Konawe (KIK). Nilai investasi pembangunan proyek tersebut mencapai Rp 1,3 triliun (Kumparan.com, 06/07/2017).


Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastuktur lainnya menjadi sebuah kekhawatiran. Pasalnya luas areal sawah terus mengalami penyususutan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) luas bahan baku sawah nasional 2018 hanya 7,10 juta hektar.

Jumlah tersebut berkurang. Lima tahun yang lalu tercatat 7,75 juta hektar. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan dalam 10-15 tahun terakhir sekitar 900.000 hektar sawah menghilang (Cnbcindonesia.com, 08/11/2018).


Mengurai Masalah

Tak dipungkiri,  alih fungsi lahan saat ini sangat masif. Tercatat dalam kurun waktu 15 tahun banyak sawah yang hilang atau beralih fungsi. Alih fungsi lahan ini terjadi akibat dari politik pembangunan yang tidak jelas dan tidak terintegrasi. Sehingga, kebijakan pembangunannya cenderung pragmatis serta menjadi ancaman terhadap ketersediaan pangan jangka panjang. Ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya ketersediaan pangan, terutama beras.


Maka wajarlah, jika Indonesia yang sejak lama merdeka dan dikenal sebagai negara agraris. Namun kemajuan sektor pertaniannya masih jauh dibanding negara-negara lain, sebut saja Vietnam. Bahkan mengalami kemerosotan dari segi ekonomi. Berharap mampu menjadi negara pengekspor hasil pertanian, karena banyaknya lahan pertanian.  Sebaliknya,  Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk pertanian dari luar negeri.


Mayoritas rakyat yang berprofesi sebagai petani pun tidak tampak perbaikan nasibnya. Sehingga, sebagian petani tergiur untuk menjual lahan pertanian dengan iming-uming ganti rugi yang cukup besar. Ketimbang bertani dengan modal yang cukup besar dan hasil yang belum pasti,  ditambah lagi resiko gagal panen.


Maka semakin jelas bahwa pengalihan fungsi lahan pertanian ini menimbulkan dampak yang serius. Terlebih pertanian merupakan sumber perekonomian negara. Dengan adanya alih fungsi lahan, otomatis lahan pertanian semakin berkurang dan menurunnya produksi pangan. Sehingga, stabilitas pangan nasional akan sulit tercapai.


Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan. Harga pangan pun semakin mahal. Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit didapatkan. Hal ini dimanfaatkan sebaik mungkin bagi produsen ataupun pemilik modal untuk memperoleh keuntungan besar.

Belum lagi kebutuhan pokok yang diimpor seperti beras, kedelai, singkong, hingga bawang. Hal ini sebagaimana yang sedang rakyat alami sekarang. Inilah bukti kegagalan penguasa dalam menangani masalah kedaulatan pangan.


Solusi Sistemik

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi negara, di samping perindustrian, perdagangan, dan jasa. Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila bermasalah dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara. Bahkan, akan membuat negara lemah dan berada dalam ketergantungan dengan negara lain.


Maka, agar hal tersebut tidak terjadi, dalam aturan Islam, pengelolaan pertanian dilakukan secara optimal, agar kebutuhan pangan rakyat terpenuhi yaitu dengan cara meningkatkan produksi pertanian. Negara mengupayakan pencarian dan penyebarluasan teknologi budidaya terbaru bagi petani, membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya. Selain itu mendorong pembukaan lahan-lahan baru serta menghidupkan tanah yang mati.


Tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang, dan tidak tampak ada bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, maupun yang lainnya. Menghidupkan tanah mati artinya mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Setiap tanah yang mati, jika telah dihidupkan oleh seseorang, adalah menjadi milik yang bersangkutan. Rasulullah SAW, sebagaimana dituturkan oleh Umar bin al-Khaththab telah bersabda: “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya” (HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud).


Dengan demikian, jelas bahwa ketersediaan kebutuhan pangan dijamin oleh negara. Oleh karenanya negara senantiasa memperhatikan peningkatan produktivitas pertanian, pembukaan lahan-lahan baru, dan penghidupan tanah mati, serta pelarangan terbengkalainya tanah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan produksi lahan-lahan pertanian, agar stok kebutuhan pangan selalu tersedia untuk rakyatnya.


Inilah bentuk nyata dari sistem Islam. Sebagai sebuah agama yang sempurna, Islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Islam memandang pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi per individu. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak bila ada satu saja dari rakyatnya yang menderita kelaparan. Wallahu a’lam bisshawab.


Editor Lulu

Ilustrasi Tribunnews.com

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.