Jaminan Kesehatan Ala Kapitalis, Bikin Rakyat Makin Kritis

Hot News

Hotline

Jaminan Kesehatan Ala Kapitalis, Bikin Rakyat Makin Kritis





Oleh : Dewi Tisnawati, S. Sos. I

Masyarakat Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan akan dipaksa menanggung hutang. Bahkan, bakal ada sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran tiap bulan. Sanksinya bagi peserta yang tak patuh tidak akan bisa memperpanjang SIM, STNK hingga Paspor. tribunnewsbogor.com.

Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan perusahaan akan mengetatkan sanksi tersebut terhadap peserta yang termasuk dalam pekerja bukan penerima upah (PBPU/informal). Sebab segmen tersebut merupakan salah satu penyumbang defisit yang dialami BPJS Kesehatan saat ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (KemenKeu) per akhir Oktober 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 7,95 triliun. Jumlah itu merupakan selisih dari iuran yang terkumpul yakni Rp 60,57 triliun dengan beban Rp 68,52 triliun.

Adapun pekerja penerima upah (PPU) yang didaftarkan pemerintah daerah juga menyumbang defisit Rp 1,44 triliun karena iuran Rp 4,96 triliun dan bebannya Rp 6,43 triliun. Justru untuk segmen penerima bantuan iuran (PBI) keuangannya tidak negatif. Tercatat, iuran PBI jumlahnya mencapai Rp 19,1 triliun. Sementara, bebannya cenderung lebih rendah Rp 15,89 triliun. Sehingga menurut Kemenkeu dari PBI justru surplus Rp 3,21 triliun.

Melihat hal tersebut, salah satu yang bisa dilakukan untuk membuat peserta informal patuh adalah adanya penguatan regulasi soal sanksi ketat. Salah satunya yakni tidak bisa memproses izin-izin jika belum melunasi tunggakan BPJS Kesehatan. 

"Soal keterkaitan izin ini sebetulnya sudah tercantum di PP 86 Tahun 2013, memang ini sudah dipersiapkan bahkan sebelum JKN ada," jelas Iqbal melansir Kontan.co.id, Senin (12/9/2018).
Disebutkan, dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 sanksi itu meliputi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada yang dikenai penerima seperti perizinan terkait usaha, izin yg diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan TKA dan izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara sanksi yang dikenakan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan PBI juga akan terganjal perizinan seperti mengurus IMB, SIM, sertifikat tanah, paspor bahkan STNK.

Iqbal pun mengatakan, jika sesuai peraturan maka hal itu seharusnya sudah siap diefektifkan per 1 Januari 2019, amanat Perpres 82/2018. Apalagi, saat ini sudah ada online single submission (OSS) yang membuat semua perizinan terintegrasi.

"Sudah dibicarakan supaya 2019 tidak kelewat lagi kalau orang daftar harus punya kartu (BPJS Kesehatan), tambah dia. Bahkan saat ini juga sudah ada beberapa pemerintah daerah yang menyiapkan regulasi untuk memberlakukan ketentuan tersebut. Pemerintah tidak langsung mengaktifkan seluruhnya tapi akan ada sosialisasi dahulu ke masyarakat," terangnya.

Di sisi lain, pelayanan peserta BPJS Kesehatan saat berobat di klinik atau di rumah sakit hingga saat ini masih kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat. Tak sedikit peserta BPJS Kesehatan tidak mempergunakan kartu JKN-nya ketika berobat karena mereka tak mau ribet. Terlebih mendapatkan pelayanan lebih baik jika melakukan pembayan tunai tanpa menggunakan kartu JKN atau kartu BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan sebenarnya merupakan perwujudan dari cara pandang kapitalis-liberal  bahwa pelayanan kesehatan adalah jasa yang harus dikomersialkan. Inilah prinsip pengelolaan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Tampak pada keharusan tiap orang membayar premi tiap bulan dengan berbagai ketentuan yang tidak mudah. Juga pelayanan berjenjang yang seringkali mengabaikan kondisi fisik dan psikologis orang sakit. 

Demikian pula pembayaran tagihan casemix, yakni pembayaran tagihan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit tidak didasarkan pada real kebutuhan pasien yang sering kali lebih tinggi. Hal serupa juga terlihat pada penggajian kapitasi, yakni perhitungan biaya untuk obat, peralatan medis dan jasa dokter didasarkan perhitungan minimal kebutuhan bukan real kebutuhan. 

Semua bermula dari kelalaian negara, berupa penyerahan wewenang dan tanggung jawab yang begitu penting kepada BPJS Kesehatan karena dianggap BPJS Kesehatan lebih mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dari pada negara, meski hingga kini anggapan itu tidak pernah terbukti. Sebab dari awal BPJS Kesehatan terus didera tekanan keuangan yang semakin berat dari tahun ke tahun.

Di sisi lain kemampuan BPJS Kesehatan begitu buruk di setiap menjamin keterpenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan tiap orang sebagaimana tampak dari banyaknya kejadian diskriminisasi pelayanan. Hasilnya sungguh mengkhawatirkan, tidak sedikit jiwa melayang sia-sia akibat rumah sakit, dokter dan para medis bekerja di bawah tekanan bisnis BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan sebenarnya tidak pernah bermaksud memberikan manfaat secara tulus. Yang ada hanyalah, publik dijadikan objek bisnis. Inilah fakta pelayanan kesehatan sistem politik demokrasi, cerminan kerusakan dan kegagalan peradaban barat sekuler.

Berbeda dengan pelayanan kesehatan dalam Islam. Ia adalah pelayanan kesehatan terbaik sepanjang masa, dilingkupi atmosfir kemanusiaan yang begitu sempurna. Hal ini karena negara hadir sebagai penerap aturan-aturan Islam secara menyeluruh, termasuk yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan hajat pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik setiap individu publik. 

 Sebab Rasulullah swt telah menegaskan yang artinya: Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya. (HR Al- Bukhari). 

Kehadiran negara sebagai pelaksana aturan Islam secara menyeluruh, khususnya dalam pengelolaan kekayaan negara menjadikan negara berkemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan berbagai fungsi dan tanggungjawabnya. Tidak terkecuali tanggung jawab menjamin pemenuhan hajat setiap orang terhadap pelayanan kesehatan yang gratis, berkualitas, serta terpenuhi aspek ketersediaan, kesinambungan dan ketercapaiannya.

Hasilnya, rumah sakit, dokter dan para medis tersedia secara memadai dengan sebaran yang memadai pula. Difasilitasi negara dengan berbagai aspek bagi terwujudnya standar pelayanan medis terbaik. Baik aspek penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian terkini, ketersediaan obat dan alat kedokteran terbaik hingga gaji dan beban kerja yang manusiawi.

Tidak seorangpun yang datang ke rumah sakit kecuali pulang dengan rasa terhormat dan perasaan bahagia. Sebab, semua diberi pelayanan terbaik hingga yang berpura-pura sakit sekalipun. Di setiap kota, termasuk kota kecil, terdapat rumah sakit, berikut dengan tenaga kesehatan berkualitas lagi memadai, berikut peralatan medis dan obat-obatan. Bahkan disediakan rumah sakit berjalan, dipenuhi berbagai obat dan peralatan medis serta para dokter dan tenaga medis lainnya. Dibawa sejumlah unta mendatangi orang-orang yang beruzur untuk datang ke rumah sakit.

Dengan demikian kepemimpinan dalam Islam benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap rakyatnya. Namun ini semua tidak akan terwujud jika aturan-aturan Islam tidak diterapkan dalam kehidupan nyata sehingga diperlukan perjuangan untuk menerapkannya. Wallahu a'lam bisshawab.



Penulis  Pemerhati Anak dan Sosial

Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.