Menolak Bungkam, Kalsel Serukan Selamatkan Uighur

Hot News

Hotline

Menolak Bungkam, Kalsel Serukan Selamatkan Uighur



Dapurpena.com-Adanya penindasan dan penyiksaaan terhadap kaum muslim Uighur di Xinjiang China beberapa waktu yang lalu, membuat geram masyarakat di penjuru Nusantara. Termasuk di Banjarmasin. Menanggapi hal itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kalsel bekerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat lainnya mengadakan Diskusi Kemanusiaan dengan mengangkat tema Urgensi Kalsel Peduli Uighur. Bertempat di rumah bersejarah, Anno, di Jalan Pierre Tendean Banjarmasin (27/12/2018).

Diskusi yang dimulai sekitar pukul 01.00 siang ini menghadirkan tiga orang narasumber. Di antaranya Ustadz H. Muhammad Sholeh Abdullah, Dr. Mispansyah, S.H., M.H., dan Haris Maulidinnor. Diskusi ini dipandu seorang aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Pemateri pertama banyak menjelaskan mengenai sejarah dan fakta yang terjadi di Xinjiang sekarang ini. Dijelaskan bahwa Xinjiang sendiri adalah salah satu provinsi yang ada di Republik Rakyat China dengan luas wilayah sekitar 1.664.897 KM2. Pada 2015 penduduknya berjumlah 23.600.000 dengan komposisi suku di antaranya Uighur 45,84%, Han 40,48%, Kazakh 6,50%, Hul 4,51%, dan suku-suku lainnya 2,67%.

Selain itu, Ustaz M. Sholeh Abdullah juga menjelaskan bagaimana sejarah masuknya Islam ke Xinjiang. Dikatakan, Islam masuk ke Xinjiang secara damai pada abad ke-7 yang dibawa langsung oleh Sa’ad bin Abi Waqash bersama utusan Khalifah Utsman bin Affan atau 20 tahun setelah nabi wafat.

“1949, Xinjing dicaplok oleh rezim komunis China di bawah pimpinan Mao Zedong dan dijadikan daerah otonomi. Semenjak itu, sumber daya alam yang ada di sana dieksploitasi. Penindasan akhirnya terjadi seperti sekarang ini. Lebih parah, para muslimah yang memakai baju panjang akan digunting sampai hampir sebatas pinggang. Mereka (muslim Uighur) juga lebih ingin disebut orang Turkistan Timur, bukan Tiongkok. Ciri-ciri fisik mereka juga berbeda dengan orang Tingkok. Karena dulunya memang bukan bagian dari Tiongkok.”

Di sesi lain, Dr. Mispansyah, S.H., M.H., fokus menyoroti mengenai hukum pidana internasional dan PBB. Di depan hadirin, beliau memulai pemaparan dengan menyinggung Piagam PBB. Misalnya di dalam pasal 55-56 pada Piagam PBB, tertulis bahwa PBB menegakkan dan menghargai HAM dan berjanji menjalankan HAM itu. Namun ini berkebalikan dengan fakta yang sekarang terjadi. Di mana pembantaian yang dilakukan pemerintah China sudah jelas-jelas melanggar hal tersebut, namun tak ada reaksi dari PBB.

Akademisi hukum di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin ini juga pesimis terhadap PBB. Lebih lanjut dijelaskan, seandainya pun PBB memberikan sanksi, Tiongkok bisa dengan mudah melakukan hak veto. Hak veto yaitu hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Beliau mencontohkan terhadap Israel yang sudah diberikan sanksi karena menggunakan senjata terlarang, namun AS mengeluarkan hak veto sehingga sanksi tersebut batal diberikan.

“Sulit memang berharap kepada PBB. Masalah Uighur harus diselesaikan oleh negara. Dalam jangka pendek, kita harus menyatukan kekuataan pemimpin negeri muslim, mendorong menghentikan tindakan penempatan muslim di camp yang tak ubahnya seperti penjara, dan memberikan kebebasan menjalankan ibadah serta hak warga negara yang sama. Adapun jangka panjang, penguasa-penguasa negeri muslim harus membangun kekuataan di luar PBB,” tegasnya.

Sesi terakhir disampaikan Haris Maulidinnor. Pada kesempata itu, ia berharap agar umat Islam peduli dan mau bergerak untuk menyelamatkan muslim Uighur.
“Kita adalah satu tubuh. Kalau ada yang mengatakan dia muslim, namun dia diam ketika saudaranya disiksa, maka harus kita pertanyakan dimana keimananmu? Dimana kepedulianmu kepada saudara muslim?” ucapnya sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Haris juga berharap kepada pemerintah agar bersuara dan mengambil tindakan mengenai penindasan kepada muslim Uighur ini.
“Jangan karena kita punya utang yang banyak dengan China, kita tidak berani bicara. Peran pemerintah harus lebih banyak.”

Reporter : M.N. Fadillah

Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.