Tunagrahita Punya Hak Suara?

Hot News

Hotline

Tunagrahita Punya Hak Suara?



Oleh: Estriani Safitri, Amd. Keb.


Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, TB Ace Hasan Syadzily, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan tunagrahita atau dikenal dengan disabilitas mental menggunakan hak pilihnya saat Pilpres 2019 mendatang.


Menurutnya, hak memilih merupakan hak dasar warga negara, termasuk hak perekaman e-KTP yang merupakan salah satu syarat sebagai pemilih. Ketua DPP Partai Golkar itu menambahkan, putusan MK memiliki spirit untuk memberikan hak yang sama bagi kaum tuna grahita dalam pemilu. Meskipun, tidak semua penderita keterbelakangan mental dapat menggunakan hak pilihnya.


Dirinya pun meminta kepada para penyelenggara pemilu untuk proaktif mendata kaum disabilitas mental yang merupakan salah satu syarat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu. Ia juga mengatakan, kalau mereka berkehendak untuk memilih maka penyelenggara juga wajib memfasilitasi keberadaan mereka, karena tidak mungkin juga negara harus menghilangkan hak politik mereka soal apakah mereka akan menggunakan atau tidak hak politik mereka itu tergantung kepada kesiapan mereka (Okezone.com, 24/11/2018).


Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengaku adanya aturan penyandang disabilitas mental bisa ikut mencoblos di Pemilu pada 2019 merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK bernomor 135/PUU-XIII/2015, warga yang mengidap gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat khusus.


Terkait hal ini, Ilham pun mempertanyakan masih ada warga yang berguyon ketika KPU hendak mengakomudir pemilih dari kaum disabilitas mental. Putusan MK tersebut, menyatakan pemilih disabilitas mental, sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatan yang permanen maka masih memiliki hak pilih. Menurutnya, penyandang disabilitas mental yang mau ikut mencoblos juga diwajibkan membawa bukti berupa surat keterangan dokter jiwa.


Sebelumnya, KPU menyatakan kaum disabilitas mental atau seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan bisa mendapatkan kesempatan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Disabilitas mental bisa mencoblos itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri. Jumlah disabilitas mental menurut data KPU sekitar 400 ribu orang (Suara.com, 22/11/2018).

Bagaimana hal ini tidak membuat banyak orang keheranan, karena seakan-akan pemerintah menyamakan hak pilih antara orang yang waras dan orang yang gila. Padahal sangat jelas diketahui bahwa yang namanya orang gila mentalnya pasti terganggu. Jangankan untuk memilih, untuk mengatur dirinya sendiri saja dia tidak mampu, apalagi harus memilih seseorang pemimpin yang mempunyai tanggung  jawab yang besar.


Bagaimana mungkin seseorang itu dapat memiliki tanggung jawab dan sikap sebagai seorang pemimpin jika yang mendudukkannya saja adalah orang gila. Sudah tidak aneh lagi ketika pemilu kali ini mendatangkan suara orang gila. Karena asas kebebasan menjadi jantung  utama sistem demokrasi ini. Maka suara orang gila pun akan didulang demi meraih angka tertinggi pemilihan.


Mereka menghalalkan segala cara meraih kekuasaan meskipun hal tersebut tidak masuk akal atau di luar kebiasaan, seperti kebijakan ini yang menetapkan orang dengan gangguan jiwa memiliki hak suara dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Tentu dalam sistem ini tidak ada yang bisa diharapkan apalagi untuk kebaikan dan keberkahan hidup.


Maka dari itu umat harus sadar bahwa semua kejadian ini dan kejadian-kejadian yang lain yang lebih parah lagi adalah buah dari penerapan sistem demokrasi yang demikian rusak dan hanya berorientasi kekuasaan saja. Dalam demokrasi, kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan kekuasaan di tangan penguasa. Jadi wajar jika orang gila mendapatkan hak suara sebab kekuasaan berada di tangan penguasa.


Maka sudah saatnya kita kembali kepada aturan yang dibuat oleh Allah yang menciptakan kita, bukan aturan yang dibuat oleh manusia yang dapat mendatangkan banyak kemudaratan.

Di dalam Islam, pemilu pada dasarnya hanyalah sebuah uslub / cara di dalam melakukan aktivitas memilih pemimpin. Karena Islam jelas tidak hanya merincikan kepada kita pemimpin seperti apa yang harus dipilih. Lebih dari itu Islam merinci seperti apa seorang pemimpin harus memimpin, dengan sistem apa dia memimpin.


Di dalam QS. An Nisa  ayat 59 Allah berfirman “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu”.

Dalam ayat ini secara jelas digambarkan agar kita mentaati pemimpin yang merujuk kepada Alquran dan as-sunnah. Maka tugas kita sebagai kaum muslimin tidaklah selesai hanya pada memilih pemimpin, namun juga harus memastikan pemimpin yang kita pilih itu menjamin penerapan kitabullah dan sunnah. Sungguh, setiap amal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya.

Dengan demikian, sudah semestinya kita beralih pada sistem yang datangnya dari Allah yang tentunya selalu membawa kebaikan dan menurunkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam bish shawab.


Penulis Muslimah Media Konawe


Editor Lulu

Ilustrasi detik.com

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.