Agenda Terselubung di Balik Larangan Menikah Dini

Hot News

Hotline

Agenda Terselubung di Balik Larangan Menikah Dini





Oleh: Siti Rosyidah*

Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meluncurkan gerakan bersama pencegahan perkawinan anak yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga masyarakat dalam upaya kolektif untuk mencegah perkawinan anak. Menurut Deputi Tumbuh Kembang Anak (DTKA) Lenny N Rosalin gerakan bersama tersebut bertujuan untuk mempercepat upaya-upaya pencegahan perkawinan anak. Peluncuran gerakan bersama sekaligus peluncuran peta jalannya ini merupakan peringatan 16 hari peringatan anti kekerasan terhadap perempuan dan hari anak internasional (Antara news,18/12/2018).

Adapun yang dimaksud pernikahan dini apabila mengacu pada UU Perkawian Bab 11 pasal 7 ayat (1) adalah pernikahan yang dilakukan bila salah satu mempelai dibawah umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, sedangkan yang termasuk usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah dibawah 18 tahun.

Pernikahan dini sebenarnya sudah banyak terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statisfik (BPS) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) mencatat bahwa pernikahan anak usia di bawah usia18 tahun di Indonesia hampir terjadi di semua provinsi hingga mencapai 23 %. Berdasarkan data UNICEF, Indonesia menempati urutan ke 7 tertinggi di dunia dan urutan ke 2 tertinggi di Asosiation South East of Aseanation ( ASEAN).

Banyak kalangan yang menentang pernikahan dini, Mereka beralasan bahwa menikah dini dapat beresiko terhadap kesehatan psikologi dan sosiologi.
Menurut UNICEF, pada pernikahan dini pihak yang paling dirugikan adalah pihak perempuan. Pasalnya akan mengorbankan perkembangan fisik dan juga mentalnya. Hamil terlalu muda dan berhenti sekolah bisa membatasi kesempatan wanita untuk berkarir. Selain itu juga meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga.

Masih tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai masalah yang serius untuk segera dilakukan pencegahan. Beberapa pihak pun melakukan usaha-usaha untuk menghentikan tren pernikahan dini di Indonesia. Upaya yang terus digencarkan oleh kelompok penentang pernikahan dini adalah tuntutan untuk pembuatan hukum positif yang memberikan batas usia minimum untuk menikah.

Dalam hal ini pihak-pihak penentang pernikahan dini terus mendorong pemerintah untuk melakukan revisi atas UU Perkawinan pasal 7 ayat (1) tahun 1974 tentang batas usia minimum untuk menikah. Mereka mengangap pasal tersebut bersifat diskriminatif terhadap perempuan.
Pada tahun 2015, Koalisi 18+ dengan organisasi anggotanya yaitu KJR, KPI, Perkumpulan Magenta, Pronikah.org, SCN-CREST, YPHA, Kapal Perempuan, telah mengajukan permohonan pengujian UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat(1) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia nikah untuk perempuan 16 tahun agar dinaikkan menjadi 18 tahun. Hal itu pernah juga dilakukan oleh organisasi penggiat yang lain namun MK menolaknya.

Sementara itu, mengingat angka pernikahan dini makin meningkat, upaya menaikkan batasan usia nikah untuk perempuan semakin digencarkan diantaranya dengan kembali mengajukan permohonan revisi UU Perkawianan. Upaya ini pun berhasil. MK akhirnya mengeluarkan keputusan tertulis pada tanggal 13 Desember 2018, memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan diberi tenggat waktu 3 tahun untuk merevisi UU Perkawinan tentang batas usia pernikahan. MK dalam putusannya menilai pasal 7 ayat (1) tersebut diskriminatif dan inkonstitusional karena membedakan batas usia minimum laki-laki dan perempuan.
Disini jelas adanya agenda kesetaraan gender dibalik gerakan larangan menikah dini. Para penggiat gender mendorong pemerintah melakukan revisi UU Perkawianan agar menaikkan batas usia minimum menikah terutama bagi perempuan.

Dalam Islam tidak ada istilah menikah dini. Sebab batasan boleh atau tidaknya seseorang membangun rumah tangga bukanlah usia dewasa seperti standar pemerintah sekarang melainkan kematangan berfikir dan kemampuan untuk membangun rumah tangga. Islam menetapkan kedewasaan biologis seorang adalah saat anak mulai baligh. Saat anak sudah baligh kematangan berfikir bisa akan mengikutinya. Namun UU Perkawinan yang berlaku saat ini telah memundurkan target kedewasaan berfikir seseorang dari usia baligh yang biasanya 9 tahun menjadi 16 tahun. Bahkan menteri PPPA yohana setelah putusan MK kemarin mengusulkan batas usia perempuan dinaikkan lagi menjadi 20 tahun. Menurutnya batas itu cukup adil dalam hal kesetaraan gender dan tidak melanggar ketentuan UUPA (Antara news,19/12/2018).

Dalam perspektif Islam usia berapapun jika sudah mampu untuk menikah maka diperbolehkan untuk menikah. Sabda Nabi : "Wahai  para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai perisai)" (HR.Bukhori).

Sayangnya disistem kapitalis sekuler ini, para pembenci Islam telah berkoalisi dengan para kapitalis yang didukung para penggiat gender, HAM, dan demokrasi bersama-sama menentang pernikahan dini. Hal itu dilakukan agar perempuan tidak buru-buru menyibukkan diri dalam rutinitas mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Maka munculah narasi yang menyatakan bahwa posisi ibu rumah tangga itu tidak produktif, karena mereka tidak bisa menghasilkan uang yang akan dibelanjakan untuk produk-produk pabrikan para kapitalis.

Para kapitalis berpikir bahwa yang menghalangi para perempuan berbondong-bondong masuk ke dunia kerja adalah ajaran Islam, termasuk tidak ada larangan untuk menikahkan anak perempuan dan laki-laki tanpa ada batasan umur. Bila kondisi ini dibiarkan terus maka akan mengganggu ketersediaan tenaga kerja. Karena itu harus ada upaya global untuk menyudutkan pernikahan dini.
Mereka membuat aturan dengan dalih perlindungan anak karena mereka mengganggap bahwa masa anak-anak bukan untuk menanggung beban rumah tangga. Sehingga diwacanakan membiarkan anak menikah usia muda akan menyebabkan malapetaka. Mereka membuat sanksi sosial dan hukum positifnya, sehingga kaum muslimin tidak merasa nyaman ketika mengikuti ajarannya, tapi justru mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat.

Saya berpendapat bahwa gerakan pencegahan pernikahan dini adalah suatu rekayasa. Saya berpikir banyak pernikahan orang dewasa juga berujung pada ketidakmatangan emosi, penelantaran nafkah, KDRT, perceraian, dan pembunuhan. Maka menurut saya bukan usialah akar masalah dari persoaloan rumah tangga melainkan kematangan berpikir.

Saya yakin sistem kapitalis sekuler seperti yang ada di Indonesia ini telah mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan . Pernikahan yang jelas kehalalannya, jelas syariatnya, dipersulit bahkan dicegah. Sedangkan pergaulan bebas di kalangan remaja, merebaknya bisnis prostitusi dibiarkan bahkan dipermudah aksesnya. Padahal menurut saya apa yang ﷲ syariatkan kepada manusia pasti mendatangkan kemaslahatan dan mecegah kemudharatan bagi kehidupan manusia.

Inilah bukti nyata bahwa di balik larangan menikah dini ada upaya liberalisasi yang sangat berbahaya, terutama bagi para remaja, generasi penerus bangsa. Mereka diberikan kebebasan tanpa batas untuk mngeluarkan pendapat, bebas berekspresi, bebas berkeyakinan, bahkan bebas dalam pergaulan meskipun itu bertentangan dengan agama.

Pernikahan memang menghadapi gempuran dan erosi baik makna maupun implementasinya. Maka perjuangan dakwah Islam tidak boleh terpisah dari usaha pengembalian institusi pernikahan sesuai syara' dalam bingkai tata pergaulan islami dan mencampakkan sistem kapitalisme yang menganut faham sekuler liberal.

Bukan perkara yang mudah bagi kita untuk mengembalikan muruah institusi pernikahan karena di dalamnya terdapat perang pemikiran antara ideologi Islam dan ideologi kapitalisme. Oleh karena itu perlu action yang sistematis dalan level individu, keluarga, masyarakat dan negara untuk mewwujud negara dengan sistem terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, yaitu khilafah Islamiyah. Saya yakin, hanya dalam naungan khilafah Islamiyah sajalah kita akan  mampu mewujudkan generasi seperti generasi Ali bin Abi Thalib yang menjadi panglima hebat ketika berumur 17 tahun. Saya juga yakin dengan menjalankan khilafah Islamiyah secara konsisten akan lahir Ali bin Abi Thalib baru yang bisa  menjadi suami teladan dalam usia yang masih relatif muda. Begitulah


Penulis adalah Ibu Rumah Tangga dan pemerhati sosial.
Editor: Al Iklas Kurnia Sala

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.