Divestasi Freeport Rampung Rakyat Buntung

Hot News

Hotline

Divestasi Freeport Rampung Rakyat Buntung




Oleh.Tety Kurniawati 
( Komunitas Penulis Bela Islam)

Pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi telah menguasai saham mayoritas perusahaan emas yang beroperasi di Mimika, Papua, PT Freeport Indonesia. Pemerintah melalui perusahaan pelat merah, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, kini memegang 51,23% saham Freeport. Saham itu ditebus dengan harga US$3,85 miliar atau sekitar Rp56,1 triliun. ( bbc.com 21/12/18).

Untuk mengambil saham PTFI, Inalum menerbitkan surat utang global sebanyak US$ 4 miliar. Di mana, sebanyak US$ 3,85 miliar digunakan untuk membeli saham dan US$ 150 juta untuk refinancing.

Dalam penerbitan obligasi ini, BNP Paribas dari Perancis, Citigroup dari Amerika Serikat, dan MUFG dari Jepang menjadi koordinator underwriter. Sementara, CIMB dan Maybank dari Malaysia, SMBC Nikko dari Jepang, dan Standard Chartered Bank dari Inggris sebagai mitra underwriter. ( m.detik.com 21/12/18).

Kasus divestasi Freeport sejatinya menunjukkan betapa bobroknya sistem ekonomi kapitalis neolib. Sistem yang meniscayakan kebebasan kepemilikan. Disertai campur tangan negara yang minim. Terbatasi kebijakan pesanan para pemilik kapital. Memberi jalan bagi swasta bebas berkuasa atas segala hal yang dianggap menguntungkan. Kedaulatan rakyat atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya sendiri pun tergadaikan.

Liberalisasi investasi telah menjadi pintu masuknya investor asing dan aseng untuk menguasai sumber daya alam yang semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kalaupun ada yang tersisa untuk rakyat dapatkan. Hanyalah berupa pajak dan royalti yang jumlahnya tidaklah signifikan.

Di lain sisi, liberalisasi ekonomi menanamkan pemahaman bahwa kemakmuran negara dapat diciptakan lewat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya negara akan cenderung memperbesar APBN lewat hutang untuk mengejar ilusi pertumbuhan. Gali lobang tutup lobang pun jadi penyelesaian . Saat itulah debt trap  tak terhindarkan.

Islam memandang barang tambang sebagai kepemilikan umum. Keberadaan mengharuskan pengelolaan yang baik oleh negara. Di mana hasilnya digunakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Haram keberadaannya untuk dimiliki individu maupun korporasi. Rasul SAW  bersabda,  " Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli : air, rumput, api"  ( HR Ibnu Majah).

Terkait kepemilikan umum, Imam At Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Diceritakan bahwa Abyadh pernah meminta kepada Rasulullah SAW. Untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul SAW lalu memenuhi permintaannya. Namun segera seorang sahabat mengingatkan beliau, "Wahai Rasulullah, tahukah anda, apa yang telah Anda berikan padanya? Sungguh anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir". Rasul kemudian bersabda, "Ambil kembali tambang tersebut dari dia". ( HR At Tirmidzi)

Maka tak ada pilihan lain ketika ingin terbebas dari penjajahan ekonomi. Kecuali mengadopsi secara kaffah aturan Illahi dalam pengelolaan negeri. Mengambil kembali hak rakyat lewat pengambilalihan tambang dan SDA yang terkategori milik umum. Untuk kemudian dikelola negara guna sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Saat itulah kedaulatan rakyat atas kekayaan alam berlimpah di wilayahnya akan mewujud nyata. Kesejahteraan dan kemakmuran tak lagi menjadi barang langka. Wallahu a'lam bish showab.

Editor Lulu


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.