Kebijakan Sesaat Untuk Berdaulat?

Hot News

Hotline

Kebijakan Sesaat Untuk Berdaulat?


Oleh mbak Pur*

Ulama sepuh ini kembali menjadi perhatian umat. Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Abud, biasa juga dipanggil Ustadz Abu dan Abdus Somad, merupakan seorang tokoh Islam di Indonesia keturunan Arab. Ba'asyir juga merupakan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia serta salah seorang pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu'min. Usia 81 tahun, berada dalam penjara.

Kondisi beliau yang tua dan sakit-sakitan mendapat perhatian orang nomor satu di negeri ini, dengan wacana memberi pembebasan tanpa syarat. Akan tetapi keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar B'asyir karena pertimbangan kemanusiaan, mendapat tentangan dari Pemerintah Australia. 

Sementara itu, calon wakil Presiden nomer urut 01 itu mengatakan bahwa Jokowi selaku presiden beralasan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan punya kebijakan masing-masing. Maka pihak asing tidak berhak mengintervensi keputusan kepala negara lain (Merdeka.com, 21/1/19)

"Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan. Dan Pak Jokowi sudah mengambil keputusan itu," kata calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin usai menghadiri deklarasi dukungan relawan dan masyarakat Desa Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (20/1). (Merdeka. Com, 21/1/19)

Mengambil kebijakan sesaat, di kala mendekati pemilihan presiden tentu saja siapapun dapat mencium kentalnya aroma politik demi meningkatkan elektabilitas pasangan calon (paslon) ini. Apapun akan dilakukan demi pamor dan sebuah kemenangan. Itulah demokrasi. Dia tak lagi sungkan tuk mengagungkan diri mengambil hati umat muslim yang tentunya dengan kemayoritasannya untuk mendulang suara. 

Saat mengambil kebijakan yang sesaat, paslon ini mengatakan bahwa negara ini berdaulat hingga negara tetangga seperti Australia pun tak dapat ikut campur terhadap keputusan seorang kepala negara. Memang sungguh manis terlihat. Namun,  andai saja sikap seperti ini selalu diterapkan oleh sang kepala negara di setiap kebijakannya, mungkin negeri ini tak dibanjiri asing dan aseng yang kembulan (selamatan)  SDA (sumber daya alam) kita.

Andai benar berdaulat kita dapat menolak impor beras saat panen raya, Dan tak melihat kesedihan petani saat harga gabah jatuh hingga tak dapat membayar hutang riba yang dulunya jadi program dan ditawarkan dengan manis. Belum lagi impor garam di negeri bahari nan kaya, sungguh terlihat aneh bukan karena sebagian besar wilayah negeri kita adalah laut. 

Buruknya kinerja perdagangan tahun 2018 didorong oleh dua sisi, yakni anjloknya pertumbuhan ekspor serta akselerasi impor yang tajam. Ekspor hanya tumbuh 6,7%, jauh di bawah performa tahun 2017 yang tumbuh sampai 16,2%. Sementara impor malah mengalami akselerasi dari 15,7% pada 2017 menjadi 20,2% di tahun 2018 (Center of Reform on Economics Indonesia)   

Masalah kesehatan yang semrawut tersangkut ribawi, masih menjadi persoalan. Padahal negeri ini terkenal kaya. Lantas kemana kekayaannya? Hanya untuk kesehatan saja negara tak dapat menjamin?  Padahal di negara seperti Arab Saudi yang sama punya SDA rakyat mendapat jaminan pelayanan kesehatan begitu istimewa. 

Belum lagi kepungan tenaga kerja asing dan aseng. Sementara rakyat sendiri tak terurusi bahkan terlunta di negeri orang. Bahkan seringnya kita dengar teraniaya, dengan ancaman hukuman mati seperti nasib para TKI.  Sungguh miris! Apalagi yang kita harapkan pada sistem yang terkoyak dan tak sempurna ini. Sebab ia hanya sekedar sistem ciptaan manusia. 

Mengapa tak berpikir "out of the box" ? Jika selama ini kita selalu berpikir seputar siapa menggantikan siapa.  Tapi tak pernahkah kita keluar dari lingkaran pertukaran pimpinan dalam demokrasi. Mengapa masih berharap kita hanya mengganti supir di mobil yang rusak? Andai kita mengubah cara pandang dengan melihat kesalahan dari kurun waktu setelah merdeka hingga kini, apakah kesejahteraan itu sudah kita kecap secara nyata? 

Kita tak memerlukan debat pilpres jika tak akan menghasilkan pemimpin hebat yang bisa mengangkat derajat bangsa. Sebab visi misi bahkan tak terlihat dari debat yang sudah dibekali kisi-kisi. Bukankah seorang pemimpin yang visioner selalu dapat melihat permasalahan rakyat hingga dapat menemukan solusinya?  Seperti Khalifah Umar bin Khatab yang mau memanggul karung demi  melihat warga yang lapar. 

Kita hanya memerlukan kerja nyata bukan sekedar pencitraan hingga berujung kesengsaraan. Saat rakyat meminta pemimpin bertindak tegas terhadap penista agama, pemimpin malah pergi tak mengindahkan umat dan ulama yang menantikan ketegasan. Haruskah muslim sebagai mayoritas di negeri ini merasakan minoritas keberpihakan? 

Muslim yang mengaku Allah tuhannya dan Muhammad SAW rasul nya tapi tak memakai Islam sebagai tuntunannya. Sudah saatnya kita mengulang kejayaan di masa keemasan pemerintahan Islam. Menerapkan Islam secara kaffah, termasuk dalam pemerintahan adalah bukan sebuah utopia. Karena itu sudah dibuktikan selama tiga belas abad di bawah kepemimpinan Islam umat berjaya. Wallahu a'lam.

*Pemerhati masalah sosial politik dari Kalimantan Selatan. 

Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.