Sekulerisme Dibalik Tuduhan Intolerans

Hot News

Hotline

Sekulerisme Dibalik Tuduhan Intolerans

Dapurpena.com - Sikap intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dinilai sebagai penyebab dari lahirnya peristiwa kekerasan di Indonesia. Maka dari itu, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar sidang HAM IV dengan tema "Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dengan Kekerasan".
"Ketiga hal tersebut penting untuk mendapatkan perhatian mendalam dan serius, harus diselesaikan dan dicegah agar tidak berulang kembali," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat jumpa pers di gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (23/11/2018). Sidang HAM IV digelar Kamis (22/11/2018). Forum tersebut mencoba mencari solusi persoalan HAM yang terjadi di masyarakat, di antaranya kebijakan pembangunan rumah ibadah, tindak pidana terorisme, sekolah bagi anak-anak pelaku terorisme, diskriminasi, dan kebencian di media sosial.
Menurut Beka, persoalan intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan perlahan mengancam HAM. "Hilangnya rasa keadilan dan nilai kemanusiaan menjadi penyebab, termasuk semakin suburnya tindakan intoleransi dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama," paparnya.

Stigma Intoleransi Pada Ajaran Islam
Sebenarnya wacana toleran dan intoleran ini bukan pertama kali dimunculkan. Sebelumnya publik di negeri ini dikejutkan dengan pernyataan yang mengusik dan mencederai perasaan umat Islam. Ketua Umum PSI Grace Natalie tidak mendukung peraturan daerah (perda) mengenai agama yang dinilai dapat berimbas pada intoleransi. Penolakan terhadap perda syariah merupakan bentuk intoleransi yang sangat nyata. Semestinya negara memfasilitasi dan memudahkan warga negaranya menjalankan seluruh aturan yang telah ditetapkan agama yang diyakini rakyatnya. Bukan sebaliknya, menghalang-halangi, menuduhnya intoleran, bahkan mengkriminalkan mereka yang memperjuangkannya.
Bahkan isu radikalisme, terorisme pun disematkan pada muslim. Masjid sebagai tempat Ibadah penganut Islam disinyalir telah terpapar hal ini. Sungguh menyakitkan. Terorisme pun setali tiga uang, pemboman gereja dan sejumlah tempat umum diduga dilakukan oleh keluarga muslim taat. Belum lagi tentang adzan dengan speaker luar dianggap mengganggu ketertiban umum. Kriminalisasi para Ulama, Habib dan Ustad yang dinilai melakukan propaganda kebencian terhadap agama lain melalui ceramah mereka. Juga sejumlah isu intoleran lainnya seperti ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru.

Definisi Intoleransi dan Toleransi
Intoleransi keberagamaan dapat didefiniskan sebagai “sifat atau sikap yang tidak menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) perihal keagamaan yang berbeda atau bertentangan dengan agamanya sendiri.” (Wikipedia). Sedang Istilah toleransi adalah kebalikannya. Yakni sikap menghargai, membiarkan atau membolehkan.
Jika konsisten dengan definisi intoleransi di atas maka semestinya tidak akan ada tuduhan intoleran terhadap siapa pun termasuk kepada umat Islam yang berkeinginan menerapkan ajaran agamanya dalam seluruh aspek kehidupan. Tuduhan Intoleran justru menunjukkan sikap anti toleransi. Apakah umat muslim diam saja ketika nabinya di hina? Atau ketika para ulama mereka di persekusi? Bahkan ketika ajarannya seperti syariat tentang jilbab, kerudung, poligami dan khilafah di-bully.
Ironis. Hidup dinegeri mayoritas muslim serasa menjadi minoritas. Seharusnya jika mau fair, Islamlah agama sempurna yang komprehensif. Sebuah sistem hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan dengan paripurna. Bagi umat Islam melaksanakan syariat Islam secara kaffah merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang sudah diikrarkannya.

Akar Masalah Tuduhan Intoleransi
Pertama, kasus intoleransi yang terjadi di masyarakat terjadi karena adanya perbedaan dalam menafsirkan ajaran agama. Kedua, terdapat aksi penolakan pendirian tempat ibadah. Awi menyebutkan, di beberapa tempat kalangan mayoritas dapat melarang pendirian tempat ibadah. (Humas Polri, Kompas.com).
Analisis Humas Polri ada benarnya, terutama poin pertama. Perbedaan menafsirkan ajaran agama dipicu oleh cara pandang yang berbeda. Akar mendasar dari tuduhan miring ini akibat paham sekulerisme yang melanda masyarakat kebanyakan. Memisahkan antara agama dan kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan dikalangan muslim sendiri. Toleransi dan Intoleransi menjadi polemik berkepanjangan seakan menjadi aliran sebuah mahzab. Ini tentu saja tak bisa dibiarkan. Harus segera diakhiri polemik ini dengan dialog intelektual sebagaimana yang diajarkan oelah Rasulullah SAW. Bukan dengan dengan kekerasan atau menuduh tanpa ilmu.

Tuduhan Intoleransi: Menumpulkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Allah SWT menggelari umat Islam sebagai umat terbaik, umat yang beriman pada Allah dan senantiasa melakukan amar ma’ruf nahi munkar (QS.Ali-Imran[3]:110) yang artinya :
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.
Aktivitas amar ma’ruf nahi munkar merupakan karakter yang tidak terpisahkan dari generasi khairu ummah ini. Dalam masyarakat Islam kepedulian dan rasa tanggung jawab untuk melakukannya merupakan salah satu pilar penerapan syariat Islam. Tanpa aktivitas ini akan sulit aturan Allah tegak di tengah masyarakat. Umat akan berlomba-lomba untuk mengajak kepada Islam dan menyerukan kebaikan dan umat pun tidak akan abai untuk segera melakukan pencegahan terhadap terjadinya kemunkaran sekecil apapun, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara.
Keyakinan akan balasan pahala dan kemuliaan yang akan diperolehnya akan terus menjaga semangat aktivitas amar ma’ruf nahi munkar. Ketajaman lisan dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar kian terasah dengan dorongan sabda Rasulullah Saw berikut :
“Beliau memerintahkan untuk mengatakan yang benar walau itu pahit. Beliau memerintahkan padaku agar tidak takut terhadap celaan saat berdakwah di jalan Allah”. (HR. Ahmad 5: 159. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih, namun sanad hadits ini hasan karena adanya Salaam Abul Mundzir)
Begitulah gambaran masyarakat Islam. Setiap orang terpanggil untuk menyerukan kebenaran Islam dan bertanggungjawab untuk mencegah kemunkaran. Aktivitas ini sudah menjadi tabiat yang melekat dan dilakukan dengan kesadaran memenuhi kewajiban dari Allah demi terjaganya penerapan aturan Allah secara kaffah.

Sistem Pemerintahan Islam, Menjaga Toleransi
Sejarah mencatat bahwa selama Islam diterapkan oleh institusi Khilafah hubungan diantara warga masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah terjalin secara harmonis. Negara memperlakukan semua warga negara secara adil tanpa pengecualian. Setiap orang akan mendapatkan haknya sebagai warga negara dengan tidak mempertimbangkan jenis kelamin, usia, tempat tinggal, dan agama yang dianutnya.
Dalam Khilafah tidak dikenal istilah mayoritas maupun minoritas. Semua dipandang sama sebagai warga negara, baik yang jumlahnya banyak maupun sedikit. Istilah yang ada hanya penduduk Muslim dan ahlu dzimmah (penduduk non Muslim yang tunduk pada pemerintahan Islam), namun penyebutan ini tidak berkonsekuensi pada perbedaan hak kewarganegaraan. Negara pun menjamin terlaksananya toleransi, siapapun termasuk pemerintah tidak boleh memaksakan agama kepada warga negaranya. Ahlu dzimmah akan dibiarkan tetap dalam keyakinannya. Mereka pun akan dilindungi dalam melaksanakan aturan agamanya yang menyangkut masalah ibadah, makanan, minuman, pernikahan sesama mereka, dan pakaian, mereka diperlakukan sesuai dengan agama mereka, dalam batas apa yang diperbolehkan hukum-hukum syara’.
Mereka sama-sekali tidak boleh diganggu dalam hal-hal tersebut. Dalam surah Al Baqarah: 256, Allah berfirman: lâ ikrâha fid dîn (Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)). Imam Al Qurthuby menyatakan bahwa yang dimaksud “ad dîn” dalam ayat ini adalah I’tiqad (keyakinan). Sementara perkara yang menyangkut urusan masyarakat ahlu dzimmah dengan sukarela akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan negara sama sebagaimana halnya warga negara yang muslim.
Perlakuan adil negara terhadap ahlu dzimmah ditunjukkan oleh salah satu sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud : Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Siapapun yang menindas seseorang yang terikat perjanjian, atau membebaninya melebihi kemampuannya dan menyakitinya, atau mengambil apapun yang menjadi haknya tanpa keikhlasan darinya, maka aku akan menuntut orang tersebut pada hari perhitungan.”
Namun patut diperhatikan bahwa toleransi yang diterapkan negara tetap berpatokan pada ketentuan syariat. Pelanggaran apapun terhadap aturan syariat tidak akan dibiarkan, negara akan segera bertindak untuk menyelesaikannya.
Alhasil ada bahaya yang harus diwaspadai dibalik tuduhan intoleran, yakni upaya menjauhkan umat dari penerapan ajaran Islam secara kaffah. Harus ada upaya pencerdasan supaya umat tidak terjebak ke dalam perangkapnya. Proses pencerdasan ini berupa terus istiqamah menyampaikan dakwah Islam kaffah dan membongkar makar yang dibuat musuh-musuh Islam. (dikutip dari artikel yang ditulis Dedeh Wahidah Ahmad, MuslimahNews). Wallahu a’lam bi showab.

Penulis : Dwi Agustina Djati, S.S
Penulis adalah Members Komunitas Penulis WCWH Bacht 4


Editor                 : M.N. Fadillah

Sumber Ilustrasi : Remotivi.or.id

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.