Youtuber Dan Selebgram Kena Pajak

Hot News

Hotline

Youtuber Dan Selebgram Kena Pajak


Oleh : Ummu Nadiatulhaq*

Dapurpena.com - Baru-baru ini beredar kabar bahwa pemerintah menginginkan pedagang, pengusaha, dan penyedia jasa di platform e-dagang membayar pajak mulai April 2019.  Sebagai Implementasi dari peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 210 tahun 2018 tentang pajak untuk e-dagang.  Dengan alasan sektor Ekonomi digital yang berkembang terus dengan cukup kuat.  Pajak juga berlaku untuk YouTuber dan selebgram karena mereka juga memiliki penghasilan seperti pengusaha online, Kompasiana (15/1/2019).

Bukan rahasia umum lagi jika penghasilan YouTuber maupun selebgram saat ini sudah mencapai jutaan, puluhan juta, ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah.  Melihat realita tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara. Menurutnya, penghasilan besar yang diperoleh para YouTuber maupun selebgram akan dikenai pajak. Hal tersebut berdasarkan dengan Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Suara.com ( 20 Januari 2019).

Inilah wajah sistem Ekonomi neoliberal yang terlihat kebobrokannya, mencari berbagai cara untuk menopang pendapatan negara dengan pungutan yang dibebankan pada rakyat. Melihat perkembangan zaman digital yang sudah berkembang pesat, dengan banyaknya pengusaha, pedagang atau penyedia jasa online untuk berbagai transaksi ekonomi.

Pajak dalam Islam adalah harta yang diwajibkan Allah swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Maal kaum muslim tidak ada uang atau harta. Warga non muslim tidak boleh dipungut pajak.  Sebab,  untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah difardhukan oleh syariah adalah semata difardhukan atas kaum muslim saja.  Karena itu, pajak tidak boleh diambil selain dari kaum muslim.  

Cara pemungutan pajak dalam Islam berbeda dengan sistem kapitalis. Dalam Islam, pajak dipungut dari sisa nafkah (kebutuhan hidup) mereka, serta dari harta orang kaya, menurut ketentuan syariah.  Harta orang kaya adalah harta yang merupakan sisa dari pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya yang makruf.  Dan pajak dipungut berdasarkan kadar kebutuhan negara.

Dalam Islam, pajak adalah sumber pemasukan negara yang terakhir dalam pungutannya. Jadi jelas, pajak tidak akan menjadi andalan utama dalam pemasukan negara.
Sumber Pemasukan Negara dalam Islam sangat banyak. Klasifikasi harta-harta Negara meliputi: (1) Anfal, Ghanimah, Fai, dan Khumus; (2) Al Kharaj; (3) Al Jizyah; (4) Macam-macam harta milik umum; (5) Pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya; (6) Al Usyur; (7) Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; (8) Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; (9) Harta yang tidak ada pewarisnya; (10) Harta orang yang murtad; (11) Zakat; (12) Pajak.
Sangat jelas dalam Islam, pos-pos pemasukan maal untuk negara sudah sangat banyak.  Sehingga tidak perlu memungut pajak dalam segala hal yang menzalimi rakyat. Wallahu 'alam.[]

*Member Akademi Menulis Kreatif 4 dari Kuningan.

Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.