Bola Panas Tol Trans Jawa

Hot News

Hotline

Bola Panas Tol Trans Jawa


Oleh: Chezo*

Dapurpena.com - Tahun politik memang membuat lidah orang lebih gampang tergelincir, apalagi jika disertai  tanpa adanya pemahaman. Mungkin itu pula yang terjadi pada Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Dalam acara kampanye Jokowi di Semarang Town Square, Jawa Tengah, Sabtu (2/2/2019) ia mengatakan, 
"Di sini ada yang pernah lewat tol? Sampaikan ke saudaranya di luar sana. Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol". (m.cnnindonesia.com/09/02/2019)

Ia membahas tentang keberhasilan pemerintah dalam membangun jaringan jalur jalan tol yang menyambungkan Jakarta dan Surabaya. Menurutnya, hasil kerja pemerintah selama empat tahun terakhir telah berhasil mewujudkan waktu tempuh perjalanan darat yang lebih cepat.

Jelas ucapan tersebut akhirnya menjadi viral, hingga banyak pihak yang mengatakan bahwa ucapan itu tak sepatutnya keluar dari mulut pejabat publik. Padahal jalan tol dibangun untuk siapapun, bukan untuk satu golongan atau pendukung orang tertentu. Hal ini menjadi isu panas setelah pemerintah berhasil menyelesaikan jaringan tol Trans Jawa sepanjang 600 km. 

Sayangnya keberhasilan tersebut diimbangi dengan mahalnya tarif yang berlaku. Pengusaha truk yang tergabung dalam Asosisasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengeluhkan mahalnya tarif tol Trans Jawa . Kondisi tersebut membuat ongkos operasional pengiriman naik dua kali lipat dibandingkan lewat Jalan Pantura. 

Pada akhirnya, dibandingkan melalui jalur tol, para pengusaha truk pun lebih memilih untuk lewat jalur Pantura. Hal ini membuat pemerintah dilematis untuk menentukan tarif yang lebih murah. Apalagi, investasi yang telah digelontorkan menghabiskan triliunan rupiah. Pemerintah beralasan kalau tarifnya murah maka tidak akan ada yang mau berinvestasi. (www.cnbcindonesia.com/09/02/2019)

Jalan tol sebagai infrastruktur berbayar diklaim keberhasilan pemerintah dalam kampanyenya. Padahal itu adalah bentuk kezaliman penguasa. Persoalan dana pembangunan proyek infrastruktur termasuk di dalamnya infrastruktur transportasi tentunya akan menjadi masalah ketika yang diperhatikan oleh pemerintah hanyalah seputar untung dan rugi semata. Padahal penyediaan infrastruktur tersebut merupakan kewajiban pemerintah yang seharusnya bisa dinikmati dengan tarif yang murah bagi seluruh warganegaranya.

/Pengadaan Infrastruktur Dalam Islam/

Hakekat infrastruktur sebenarnya adalah layanan publik yang disediakan oleh negara untuk kemudahan akses transportasi dalam mengangkut produksi maupun penumpang. Sehingga pengadaan infrastruktur adalah bagian dari pelaksanaan akan kewajiban negara dalam melakukan pelayanan (ri’ayah) terhadap rakyatnya, bukan sebagai ajang mencari keuntungan atau ajang untuk melancarkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Prinsip ini sangat berbeda dengan pola pembangunan infrastruktur dalam sistem Kapitalisme yang menjadikan proyek infrastruktur sebagai ajang mencari keuntungan.

Persoalan dana pembangunan proyek infrastruktur termasuk di dalamnya infrastruktur transportasi tidaklah akan menjadi masalah ketika sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam meniscayakan sebuah negara mengelola seluruh kekayaan yang dimilikinya sehingga mampu membangun infrastuktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Dengan pengelolaan kekayaan umum (milkiyyah ‘ammah) dan kekayaan negara (milkiyyah daulah) yang benar berdasarkan Islam, menjadikan sebuah negara mampu membiayai penyelenggaraan negara.

Sejarah telah membuktikan, pembangunan infrastuktur dalam sistem Khilafah telah berjalan dengan baik. Sejak tahun 950, jalan-jalan di Cordoba sudah diperkeras, secara teratur dibersihkan dari kotoran, dan malamnya diterangi lampu minyak.  Sementara Paris baru dua ratus tahun kemudian (tahun 1185) berhasil meniru Cordoba.

Bahkan hingga abad 19 Khilafah Utsmaniyah masih konsisten mengembangkan infrastruktur transportasi ini.  Saat kereta api ditemukan di Jerman, segera ada keputusan Khalifah untuk membangun jalur kereta api dengan tujuan utama memperlancar perjalanan haji. Tahun 1900 M Sultan Abdul Hamid II mencanangkan proyek “Hejaz Railway”. Jalur kereta ini terbentang dari Istanbul ibu kota Khilafah hingga Mekkah, melewati Damaskus, Jerusalem dan Madinah.  Di Damaskus jalur ini terhubung dengan “Baghdad Railway”. Rel kereta ini mencapai Madinah pada 1 September 1908. Dan pada tahun 1913, stasiun “Hejaz Train” di Damaskus telah dibuka dengan perjalanan perdana ke Madinah sepanjang 1300 Km.

Khatimah

Pelaksanaan sistem ekonomi dan politik Islam mampu menjamin pembangunan infrastruktur negara bagi rakyatnya. Hanya saja sistem ekonomi dan politik Islam ini hanya dapat terlaksana secara paripurna dalam naungan bingkai Khilafah Islam. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., para khulafaur rasyidin hingga Khilafah Utsmaniyyah.


*(Aktivis BMI Community Cirebon)

Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.