CPNSD Tidak Boleh Jadi Istri Kedua?

Hot News

Hotline

CPNSD Tidak Boleh Jadi Istri Kedua?


Oleh: Dewi Tisnawati, S. Sos. I*


Dapurpena.com - Kebahagiaan 248 Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang sudah dinyatakan lulus seleksi belum sepenuhnya direngkuh. Mereka melengkapi berkas calon abdi negara untuk mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). 

Selain keterangan bebas narkoba, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat berbadan sehat, syarat lainnya yang wajib dipenuhi CPNSD adalah menandatangani surat pernyataan tidak atau sedang menjadi isteri kedua. Ini berlaku bagi CPNSD perempuan, Kendari Pos (18 Januari 2019).

Lalu bagaimana jika sebelum lulus seleksi CPNSD, yang bersangkutan sudah dalam posisi isteri ke-2? Sebaliknya, bagaimana jika CPNSD laki-laki punya 2 isteri? "Apabila itu terjadi kami tidak mau tahu bagi CPNS yang sedang berstatus isteri ke-2. Yang jelas pada saat pemberkasan tidak ada lagi yang namanya isteri ke-2 atau laki-laki beristeri 2," ujar Sekretaris BKPSDM Konkep, Umar, kamis (17/1/2019). 

Apa konsekuensinya apabila terdapat CPNSD yang sedang menjadi istri ke-2 atau CPNSD laki-laki punya 2 istri? "Kalau pun itu terjadi, mereka harus ceraikan dan anaknya tidak masuk dalam tanggungan. Kalau misalnya menjadi istri ke-2, tidak boleh memasukkan anak dan suaminya sebagai tanggungan. Harus kembali berstatus bujang mulai saat ini sampai pensiun. Begitu juga dengan CPNSD laki-laki," jelas Umar. 

Umar menambahkan persyaratan yang sudah ditetapkan, bersifat wajib bagi CPNSD. "Berkas-berkas persyaratan ini nantinya akan diverifikasi kembali dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Sulawesi," ungkapnya. Menurut Umar, haram hukumnya seorang pegawai negeri, menjadi isteri ke-2. 

Fakta di atas menegaskan bahwa perempuan yang menjadi isteri ke-2 tidak boleh menjadi PNS. Dalam kebijakan ini ada beberapa masalah di antaranya adalah bahwa jika ada PNS yang menjadi isteri ke-2, anak dan suaminya tidak masuk dalam tanggungan. Dalam hal ini, tanggungan anak dan suami yang menjadi isteri ke-2 membawa beban bagi negara.

Namun, lebih dari itu masalah lain adalah tentang status perempuan yang menjadi isteri kedua menjadi PNS adalah haram hukumnya. Kebijakan ini tidak dapat dibenarkan karena menyalahi syariat Islam dalam hal ini, merampas hak seorang wanita. Demikianlah sistem kapitalis sekuler yang mengeluarkan kebijakan tidak berlandaskan pada syariat Islam.

Dalam Islam tidaklah mengungkung para wanita untuk tidak bekerja di luar rumah seperti halnya PNS, selama terpenuhi beberapa syarat maka Islam membolehkan. Syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits mengenai wanita yang mencakup hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. 

Adapun di antara syaratnya adalah menutup aurat (al-hijab) (QS An Nur : 31), pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki, mendapat izin dari orangtua, wali atau suami bagi wanita yang telah menikah, firman Allah, di dalam surah al-Nisa’ (4): 34, yang artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”

Selain itu, perempuan tetap menjalankan kewajibannya di rumah. Wanita boleh saja bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah asalkan ia tidak melalaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya. Waktu yang dimiliki wanita tidak boleh dihabiskan di luar rumah untuk bekerja melainkan ia tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya. 

Dalam Islam, wanita sangat dimuliakan. Islam memuliakan kedudukan kaum wanita, baik sebagai ibu, sebagai anak atau saudara perempuan, juga sebagai istri.  Rasulullah saw, mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi makanan, pakaian, dan sebagainya. 

Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak membolehkan perempuan yang menjadi istri kedua sebagai PNS yang akibatnya anak dan suaminya tidak akan masuk dalam tanggungan, tidaklah tepat.  Sebab dalam Islam, perempuan tidak wajib memberi nafkah untuk anak dan suaminya justru laki-lakilah yang akan menafkahinya. 

Selain itu, Islam juga membolehkan laki-laki untuk berpoligami. Begitupun dengan perempuan boleh menjadi istri pertama,  kedua dan ketiga dan mereka mendapatkan hak yang sama dari suaminya sehingga tidak boleh diharamkan. Seperti firman Allah SWT pada Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya: 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Demikianlah,  sistem Islam yang sempurna karena dapat mengatur segala sesuatu yang berurusan dengan manusia baik laki-laki maupun perempuan, dari hal yang kecil hingga yang besar sehingga patut diterapkan dalam sistem pemerintahan yang dapat memenuhi segala hak dan kewajiban seluruh umat manusia. Wallahu a'alam bish-shawab. 


*Muslimah dari Konawe


Editor Lulu 

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.