Demokrasi Biang Korupsi

Hot News

Hotline

Demokrasi Biang Korupsi


Oleh: Amallia Fitriani*



Dapurpena.com- Lagi dan lagi kasus korupsi terulang kembali seakan tidak ada ujungnya. Belum selesai kasus korupsi yang satu telah muncul kasus korupsi yang lain. Seolah-olah korupsi menjadi budaya negeri ini yang sulit untuk diakhiri.

Banyak kasus korupsi yang terjadi, kali ini dilakukan kader parpol pengusung demokrasi, seperti yang di beritakan JawaPos.com – Kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi dikecam banyak pihak. Bukan tanpa sebab, kader PDI Perjuangan itu diduga telah merugikan negara dengan angka yang fantastis dari praktik haramnya tersebut, yakni Rp 5,8 triliun.

Tindak korupsi yang dilakukan kader PDIP ini pun langsung menuai komentar dari Politikus Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahean. Menurutnya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Supian bisa dikategorikan sebagai mega korupsi. Sekaligus, kasus ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat koruptif.

“Rp 5,8 T ini sangat fantastis. Ini menjadi gambaran nyata betapa kekuasaan sekarang sangat korup,” kata Ferdinand kepada JawaPos.com, Jumat (8/2).

Kasus korupsi tersebut merupakan satu kasus dari sekian banyak kasus korupsi yang bisa terungkap di negeri ini, bahkan mungkin masih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang belum terungkap.

Ini adalah gambaran nyata dalam sistem demokrasi bahwa kasus korupsi jelas telah menunjukkan  hakekat demokrasi sebagai biang korupsi. Hal ini dikarenakan dalam sistem demokrasi terjadinya pemisahan agama dengan kehidupan, yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai ketakwaan pada individu begitupun para pelaku politik dan pemerintahan.

 Sistem demokrasi juga menjadikan begitu mahalnya dana yang harus dikeluarkan dalam sistem politiknya. Dibutuhkan dana besar dalam membiayai kampanye-kampanye yang dilakukan. Sehingga membuat pola kecenderungan pada setiap individu pelaku politik yang ingin balik modal dengan melakukan korupsi. Karena dana yang telah dikeluarkan tidak mungkin tertutupi dengan gaji dan tunjangan selama menjabat.

Sumber hukum dalam sistem demokrasi, berasal dari akal pemikiran manusia, yang senantiasa mudah berubah-ubah berdasarkan asas kepentingan belaka. Bahkan dalam kasus korupsi ini begitu rumit dan berbelit-belit untuk membuktikan kesalahan si pelaku korupsi. Sehingga banyak celah untuk para koruptor lolos dari jeratan hukum.

Sanksinya ringan. Jangankan mencegah orang melakukan korupsi, sanksinya pun tidak membuat koruptor jera. Kondisi ini seharusnya membuat umat sadar tentang kebobrokan demokrasi. Seharusnya muncul kesadaran serta keinginan untuk mencampakkan sistem demokrasi ini.


Sistem Islam Mampu Memberantas Korupsi.

Dalam Islam peluang terjadinya korupsi akan tertutup rapat karena, pertama keimanan menjadi pelindung utama bagi seorang individu. Keimanan itulah yang akan mengarahkan seluruh aktivitas sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Karena meyakini semua aktivitasnya itu dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah.

Kedua dalam hal pemilihan pejabat dan kepala daerah tidak mahal. Karena dalam Islam pejabat dan kepala daerah ditunjuk langsung oleh khalifah, sehingga tidak berpikir untuk mengambil keuntungan besar dari jabatannya dengan jalan korupsi. Karena faktor maraknya korupsi yaitu untuk mengembalikan modal biaya politik

Ketiga, politisi dan proses politik, kekuasaan dan pemerintahan tidak bergantung dan tak tersandera oleh parpol. Peran parpol dalam Islam adalah fokus dalam mendakwahkan Islam, amar ma’ruf dan nahyi munkar atau mengoreksi dan mengontrol penguasa.  Anggota Majelis Umat tidak memiliki kekuasaan politik dan anggaran sehingga mafia anggaran tidak akan terjadi.

Keempat, struktur dalam sistem Islam, semuanya berada dalam satu kepemimpinan kepala negara yakni imam atau khalifah, sehingga ketidakpaduan antar instansi dan lembaga bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi.

Kelima, adanya sanksi yang setimpal bagi pelaku korupsi, serta dengan sanksi tersebut akan mampu memberikan efek jera dan mencegah kembali terjadinya tindak korupsi yang lain. Sanksi ta'zir akan dikenakan kepada para koruptor, semisalnya dengan mempertimbangkan jumlah uang yang dikorupsi. Jika uang yang dikorupsi mencapai jumlah yang mengancam ekonomi negara bisa dijatuhi hukuman mati.

Dengan sistem Islam, pemberantasan korupsi bisa benar-benar dilakukan hingga tuntas ke akar-akarnya.  Aturan Islam ini lengkap dan efektif dalam menangani semua problem kehidupan manusia salah satunya masalah tindak pidana korupsi.  Islam menyelesaikan masalah dari hal yang mendasar sampai cabangnya.  Sistem Islam juga memiliki cara dalam pencegahan, hingga penyelesaian.

Melihat begitu sempurnanya sistem Islam, siapa yang tidak menginginginkan nya. Seharusnya umat merasa rindu dan menginginkan penerapan sistem Islam ini, yang bisa membawa umat kepada keberkahan dan kesejahteraan. Karena Islam rahmatan lil'alamin, dengan demikian sesungguhnya umat punya kewajiban syar'i untuk menegakkannya. Wallahu’alam bi ash shawab.


*(Anggota Komunitas Ibu Pembelajar kota Karawang)


Ilustrasi huffingtonpost.com


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.