Import Pangan Jagal Daulat Pangan

Hot News

Hotline

Import Pangan Jagal Daulat Pangan



Oleh: Amallia Fitriani*

Dapurpena.com - Bila kita cermati di masa pemerintahan saat ini, impor pangan begitu gencar dilakukan. Program nawacita yang digulirkan di awal periode pemerintahan, salah satunya bicara tentang janji mewujudkan kedaulatan pangan, ternyata  program tersebut belum terlaksana bahkan dapat dikatakan nyaris gagal total. Hal tersebut terlihat bagaimana pemerintah saat ini  benar-benar bergantung pada pangan impor.


Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia akan kedatangan 60 ribu ton jagung impor hingga Maret 2019. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah memutuskan menambah impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton Februari mendatang. Tirto.id.


Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto meyampaikan, produksi padi tahun 2018 mencapai 83,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 48,3 juta ton beras. Angka ini tercatat masih surplus dibandingkan dengan angka konsumsi sebesar 30,4 juta ton beras. Begitu juga dengan jagung, pada periode yang sama produksinya mencapai 30,05 juta ton Pipilan Kering (PK), sedangkan perhitungan kebutuhan sekitar 15,58 juta ton PK.


Secara nasional selama setahun di 2018 bisa disimpulkan bahwa surplus padi dan jagung sudah bisa kita capai. Namun, tentu jika diturunkan datanya spesifik per daerah dan periode tertentu ada yang kekurangan, tapi bisa ditutupi dari daerah lain yang punya kelebihan produksi. Hal ini akan sangat terkait dengan masalah distribusi, kata Sumarjo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/1/2019). iNews.id.


Tapi meski jelas surplus, pemerintah tetap memutuskan impor. Kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar memberikan mudharat terhadap masyarakat. Bagaimana tidak, meski stok cadangan berlebih akibat tambahan impor, namun harga-harga pangan di level konsumen kelas ekononi menengah kebawah tetap saja dirasakan mahal. Sementara di tingkat petani lokal, kebijakan ini pun justru merugikan para petani, pasalnya harga jualnya menjadi rendah. Kalau pun ada yang diuntungkan, mereka adalah para bandar bermodal besar.


Impor pangan yang dilakukan pemerintah memperlihatkan ketidakseriusan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Bergantung pada impor justru bisa mengancam kedaulatan negara. Ini terjadi karena paradigma neoliberal menjadikan negara sebagai pebisnis, bukan pelayan dan pelindung rakyat. Serta sistem saat ini yang begitu pro kepada para kapitalis.


Amatlah jelas negeri ini masih dicengkeram oleh rezim kapitalis neoliberal. Negara di bawah rezim seperti ini memang tidak bertujuan untuk menjadi pengurus dan pelindung rakyat. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan para kapitalis saja dengan para pemegang kekuasaan, tanpa memperdulikan apakah kebijakan tersebut bisa menyengsarakan rakyat.


Kondisi ini jelas berbeda dengan Islam. Dalam Islam negara berfungsi sebagi pengurus dan pelindung bagi warganya. Dalam pengurusannya tentu saja akan sejalan dengan syariat yang Allah tentukan, yang akan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya. Negara akan memberikan jaminan penuh kepada warganya tanpa kecuali, baik jaminan pemenuhan akan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), maupun jaminan pemenuhan kebutuhan komunal seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.


Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki berbagai aturan yang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Termasuk mewujudkan kedaulatan pangan yang merupakan salah satu komponen terwujudnya kesejahteraan rakyat tadi.


Adanya hukum-hukum tentang kepemilikan, hukum-hukum tentang tanah (termasuk soal pengelolaan tanah mati dan tanah produktif), hukum-hukum yang mencegah terhambatnya distribusi (seperti larangan ihtikar/praktek penimbunan dan monopoli, larangan menimbun emas-perak/mata uang, larangan penipuan dan mendistorsi harga pasar), hukum-hukum sanksi yang tegas atas tindak pelanggaran, serta ketatnya aturan-aturan terkait perdagangan luar negeri, menunjukkan bahwa Islam begitu memperhatikan urusan kesejahteraan masyarakat, khususnya urusan kedaulatan pangan ini. Sehingga, negara bisa mandiri mengelola sumber daya alam yang dimilki tanpa harus bergantung pada asing dalam masalah pangan ini.


Praktik Pengaturan kedaulan pangan dalam Islam sebetulnya telah dicontohkan Rasulullah Saw dan para Khalifah setelahnya sebagai kepala negara, yang menunjukkan bagaimana keseriusan negara dalam sistem Islam menfungsikan dirinya sebagai penjamin atas kebutuhan dasar rakyatnya sekaligus pelindung mereka dari kebinasaan.


Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam dipenuhi kisah-kisah menakjubkan soal tingginya level kesejahteraan yang tidak bisa diungguli oleh peradaban manapun, termasuk peradaban yang sekarang dipaksakan mencengkeram manusia.


Begitu nyata terlihat dan dirasakan, umat saat ini mengalami kesengsaraan ketika sistem kapitalis ini tetap diterapkan. Lantas apakah kita mau tetap mempertahankan sistem kapitalis neoliberal yang sudah terbukti gagal total mewujudkan kesejahteraan, termasuk daulat pangan? 
Saatnya umat bangkit dan sadar bahwa sistem Islamlah satu-satunya sistem yang akan membawa kesejahteraan pada umat karena aturan yang lahir dari sistem Islam bersumber dari Allah SWT.


*Muslimah dari Karawang


Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.