Jalan Tol Bahan Kampanye, Rakyat Menjadi Korban

Hot News

Hotline

Jalan Tol Bahan Kampanye, Rakyat Menjadi Korban


Oleh: Rut Sri Wahyuningsih*

Viral di media sosial perkataan Wali Kota Semarang  'Jangan Pakai Jalan Tol jika Tak Dukung Jokowi'. Tahun politik memang panas, semakin mendekati hari H pencoblosan, makin tak nalar pikir para politisi negeri ini. Alih-alih ingin mengambil hati rakyat agar suara terdulang jauh melampaui target, namun malah semakin memperdalam luka di hati rakyat ( Kompas.com,3/2/2019). 

Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah Umar Hasyim mengatakan, pernyataan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'aruf Amin adalah lucu dan berlebihan. Karena pembangunan jalan bebas hambatan di Jawa Tengah sudah digagas sejak era Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto. Oleh karena itu, menurut dia, klaim pembangunan jalan tol tersebut hanya kerja dari salah satu pasangan calon tertentu adalah berlebihan.

Jalan tol sebagai infrastruktur berbayar di klaim keberhasilan rezim  dalam sebuah kampanye, memang bisa disebut sebagai tindakan keterlaluan dan pengecut. Pasalnya itu bukti nyata kezaliman penguasa. Hakekat infrastruktur adalah layanan publik yg disediakan negara untuk  kemudahan akses transportasi dalam mengangkut produksi maupun penumpang, gratis tanpa bayar. Sehingga seluruh kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dengan semestinya. Kesejahteraan tercapai. 

Hal yang demikian tidak akan muncul di negara yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Karena kapitalisme sebagai hal yang menonjol dari paham induknya  sekulerisme, memang menempatkan asas manfaat sebagai landasan berpikir dan berbuatnya. Segala pelayanan negara dianggap hal yang berlebihan sehingga tidak boleh terlalu ikut campur. Karena secara teori mereka campur tangan negara  justru akan mematikan perkembangan perekonomian. Maka pembangunan, arah pembangunan dan pengembangannya diserahkan kepada pihak ketiga. Negara hanya berfungsi sebagai legislator. 

Muncullah berbagai kebijakan yang pro kapitalis dalam hal ini para investor yang jelas menyisihkan kepentingan umat. Agar investasi tumbuh berkembang dalam suasana yang kondusif, investor mendapat kenyamanan, penguasa mendapat " keuntungan". Kembali rakyat hanya dijadikan tumbal, karena proyek-proyek yang berlangsung tidak akan berhenti pada satu waktu, melainkan mendominasi dan mengeksploitasi sektor-sektor ekonomi rakyat. Inilah yang disebut neoliberal, penjajahan gaya baru, melalui kesepakatan dan lobi-lobi. 

Sebenarnya jika umat mau berpikir, cara kampanye yang demikian bukan dalam rangka menunjukkan kemampuan rezim mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan yang hakiki, namun justru sebaliknya. Kampanye seharusnya dalam rangka ta'rif (mengetahui) kapabilitas calon pemimpin dalam mengurusi rakyat. Dan harus dengan Islam, karena hanya Islam yang melarang adanya dominasi dan neoliberal ekonomi. Jika tidak maka ia tidak layak menjadi pemimpin umat. Karena pasti akan mendatangkan kemudaratan bagi rakyat karena kebijakan yang ia keluarkan.

Dalam Islam, kepala negara adalah pelayan urusan umat, bukan semata-mata individu. Dia dipilih untuk menjalankan fungsi sebagai kepala negara yg memang seharusnya ia lakukan. Menentukan kebijakan pembangunan infrastruktur dengan pertimbangan untuk kemudahan rakyatnya mengakses sektor perekonomian. Karena ia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah jika rakyat yang menjadi tanggungannya masih mengalami kesulitan. Wallahu a'lam biashowab.


*Pegiat Literasi dan Anggota Revowriter Sidoarjo

Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.