Panen Raya Borjuis, Proletar Meringis

Hot News

Hotline

Panen Raya Borjuis, Proletar Meringis


Oleh: Shafayasmin Salsabila*


"Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, Saudara-Saudara?
Jangan Saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire demokratie. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?"
Petikan pidato, Presiden pertama Indonesia meremajakan ingatan tua. Soekarno lantang menawarkan konsepsi demokrasi pada 1 juni 1945. (wikipedia.org)

Cita-cita salah satu The Founding Fathers Indonesia semakin tak tergapai. Harapannya akan demokrasi yang mampu mengalokasikan seluruh sumber daya ekonomi kepada seluruh rakyat atau sederhananya kekuasaan rakyat atas ekonomi dan perlawanan terhadap kemiskinan, musnah. Demokrasi kembali dipertanyakan keidealannya.

74 tahun berselang, kaum borjuis mengambil alih panggung perpolitikan dan kekuasaan. Mereka kaum hartawan yang tega mengkhianati rakyat. Mencuri uangnya dan memiskinkan kaum proletar. Di samping itu pajak, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tak terjangkau kemampuan finansial, menjadi pukulan mematikan. Beban kehidupan membuat rakyat kalang kabut untuk menyambung nafas.


Suap Lagi, Korupsi Lagi

Terungkapnya kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, menambah daftar panjang pejabat negara yang korup. Tak main-main, kerugian negara yang diakibatkannya mencapai angka yang fantastis, yakni Rp 5,8 triliun. Wajar jika banyak pihak mengecam. (JawaPos.com, 8/2/2019)

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat 29 kepala daerah dalam sejumlah kasus dugaan korupsi sepanjang 2018. Kepala daerah yang terjerat itu baik dalam tingkat gubernur atau bupati dan wali kota. (KOMPAS.com)

KPK tak pernah kendor menyisir para koruptor. Tapi mengapa, selalu saja beberapa petinggi panen raya, berpesta pora dengan uang yang bukan menjadi haknya. Di sisi lain 26,58 juta orang di Indonesia masih dalam dekap kemiskinan. Apa yang membuat kejahatan yang luar biasa ini bak rumput liar yang sulit dibasmi?


Sistem Error, Jadi Teror

Sebagai ciptaan pasti manusia memiliki keterbatasan. Sejenius dan sehebat apapun, manusia tetaplah manusia. Lekat dengan kesalahan. Begitupun saat menjalani kehidupannya di muka bumi, ada aturan main yang wajib ditaati. Jika tidak, maka buah pahitlah yang akan dihasilkan. Ketidakadilan, ketimpangan sosial, kesewenang-wenangan, kerusakan, kemiskinan hingga bencana alam.

Sistem dalam kehidupan, sejatinya hanya ada ada dua. Bersumber dari wahyu dan satu lagi bersumber dari akal dan nafsu. Sistem demokrasi dengan berbagai macam versi dan pendapat, keseluruhannya memiliki kesamaan sumber. Yakni buah pikir manusia. Apalagi jika dirunut dari asal muasalnya.

Demokrasi lahir dari Dunia Barat, lebih tepatnya Yunani kuno yang saat itu berbentuk sebuah Negara-Kota Athena (sekarang Ibukota Yunani modern). Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “demos” yang artinya rakyat dan “kratos” yang artinya kekuasaan, jadi demokrasi secara terminologi berarti pemerintahan yang menghendaki kekuasaan oleh rakyat. (wikipedia.org)

Demokrasi modern yang kini dianut oleh sebagian besar negara hanyalah derivat dari rahim yang sama. Penguasaan akal manusia untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal sudah ditegaskan endingnya akan seperti apa, jika manusia yang sering kali keliru dalam menduga dan cenderung pada kerusakan, berani menandingi aturan Tuhannya.

Nabi Saw telah memperingatkan: "... Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka tak berhukum dengan kitab Allah dan mereka tidak memilih (wahyu) yang Allah turunkan kecuali Allah akan menjadikan saling bermusuhan di antara mereka." (HR Ibnu Majah, Abu Nu’aim, Al-Hakim, Al-Baihaqi).

Allah Ta'ala juga memberi cap kepada pihak yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, sebagai pelaku kekafiran, kezaliman dan kefasikan. (QS. Al-Maidah: 44,25,47)
Bahkan pintu keberkahan suatu negeri akan terkunci jika penduduknya enggan mentaati aturan Allah. Padahal tak satupun dari umat manusia yang sanggup menanggung petaka bencana. Apalagi siksa pedih di neraka. Teror dunia akhirat mengintai tatkala sistem kehidupan tidak bersumber dari wahyu.


Idealisme Sistem Tandingan

Demokrasi adalah ide yang diimpor dari Barat, bukan berasal dari Islam. Suburnya korupsi menjadi salah satu efek samping dari sistem berpenyakit ini. Bukan perkara mudah bagi seseorang bisa duduk mewakili rakyat. Butuh modal, butuh mahar. Masa menjabat dijadikan rentang waktu untuk membalik modal. Praktik korupsi menjadi jalan pintas dan pilihan teratas.

Sangat berbeda dengan sistem Islam. Tidak ada cacat bawaan, kesejahteraan dan keadilan menjadi kealamian. Korupsi tidak memiliki tempat dan habitat, baik sebatas dalam benak apalagi merasuk ke dalam sistem. Siapapun yang mendapat amanah menjadi pemimpin dapat dipastikan tanpa prosesi mahal. Selama Muslim dan bertekad untuk setia kepada aturan Allah, maka tak perlu ada mahar.

Islam sebagai sebuah sistem ideal disiapkan secara sempurna oleh Sang Pencipta kehidupan. Demi menghantarkan manusia pada kebaikan dan keberkahan. Di dunia, akan sejahtera, di akhirat pun bahagia.

Muroqobatullah (merasa diawasi Allah) menjadi karakter individunya. Masyarakat yang bergeming terhadap maksiat. Serta negara sebagi pilar penting yang akan memberlakukan sanksi tegas bagi para pelaku kecurangan. Baik mencurangi takaran dan timbangan, terlebih lagi pencurian uang rakyat. Hukuman dalam sistem Islam akan menjadi penebus dan pencegah. Penebus dosa bagi pelaku dan efek jera dari sanksinya akan menjadi pencegah terjadinya kejahatan yang serupa.

Sudah saatnya meluaskan cakrawala. Islam bukan sebatas agama. Melainkan ideologi langit untuk kesejahteraan makhluk di bumi. Siapa yang lebih tahu apa yang terbaik bagi manusia, selain Penciptanya sendiri.
Apalagi Alquran menegaskan, "... Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah..." (Al-An'am/6: 57)
Setelah ayat di atas turun, pantaskah ada hukum lain yang diambil?

Hanya dengan kembali menerapkan aturan Islam secara keseluruhan, kaum borjuis kembali difitrahkan. Diluruskan pemahamannya akan hakikat Tuhan, kehidupan dan hari pembalasan. Tercekat niat berkhianat. Tak ada ruang bagi korupsi. Bahkan tak kenal lagi istilah borjuis dan proletar. Hanya ada satu label, hamba Allah.

Wallahu a'lam bish-shawab.


*(Penggerak Opini Islam, Revowriter Indramayu)


Ilustrasi flickr.com

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.