Pelayanan Kesehatan Yang Meninggalkan Keluhan

Hot News

Hotline

Pelayanan Kesehatan Yang Meninggalkan Keluhan


Oleh: Desi Wulan Sari*

Dapurpena.com - Belum lagi tuntas berbagai masalah pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya yang terkait dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Satu lagi peristiwa yang memprihatinkan terjadi beberapa waktu lalu. Seorang anggota TNI Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang bernama Kapten Infantri Leo Sianturi, yang berobat di Rumah Sakit TNI Pematang Siantar, Kapten Leo merasa  tidak mendapatkan pelayanan yang tepat. Ia menangis dan berteriak memohon kepada bapak Presiden untuk menolongnya. 

Peristiwa ini menambah daftar panjang pasien yang mengeluh akan sulitnya pelayanan kesehatan yang didapat, dan mahalnya biaya keanggotaan BPJS bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tingkat ekonominya hanya cukup untuk hidup sehari-hari. 

Dalam konfensi pers Rumah Sakit TNI Pematang Siantar tersebut, Komandan Dankesyah 01.04.01 Letkol CKM  Suhartono menjelaskan, hal ini terjadi karena Kapten Leo mudah tersinggung.
"Pasien yang dirawat sudah sesuai prosedur tak ada kami telantarkan. Karena ketersinggungan itu maka pasien marah-marah. Kami sudah rawat dengan baik. Sudah kita fasilitasi tetapi tidak mau difasilitasi. Tidak ada kami menolak dan mengusir pasien itu. Prioritas fungsi kami pelayanan. Pasien umumnya saja kami layani dengan baik. Pada dasarnya kami tidak menelantari pasien dinas," ujarnya (gelora.co, 26/1/2019).

BPJS lagi-lagi dikeluhkan. Dari mulai keikutsertaannya yang diwajibkan pemerintah,  iuran yang wajib dibayarkan, sistem rujukan kelas yang menyulitkan pasien, rumah sakit yang belum menerima pembayaran dari BPJS, bahkan sampai pada tidak sepenuhnya gratis lagi pembiayaan bagi pengguna layanan kesehatan BPJS. 

Hal ini wajar karena bagi penguasa dengan sistem sekuler dan kapitalis saat ini, segala kebijakan dan keputusan harus sesuai dengan penghitungan untung rugi bagi penguasa dan pemilik modal. Artinya baik dari penguasa atau pun pihak swasta yang ikut terlibat dalam bisnis kesehatan ini, sama-sama diuntungkan dengan aturan dan kebijakan yang telah mereka tetapkan.

Fakta ini wajar saat paradigma untung-rugi menjadi dasar pemerintah melayani rakyatnya. Padahal masalah kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Masyarakat yang sakit dan ingin berobat justru ditambah dengan  beban biaya-biaya dan prosedural merepotkan yang  sudah mereka bayangkan menjadi dilema yang harus mereka hadapi. Mereka berobat sambil menjerit berharap mendapatkan keringanan dan kemudahan untuk berobat di rumah sakit yang dimiliki Indonesia saat ini. 

Pada kenyataannya rumah sakit yang bagus dengan perawatan dan pengobatan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki uang banyak. Sedangkan masyarakat kecil hanya mampu menikmati  layanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit kecil yang belum memilki fasilitas kesehatan yang memadai. 

Masalah apa pun yang dialami anggota TNI tersebut saat berobat ke rumah sakit, dapat terjadi kapan saja,  di mana saja, dan siapa saja, karena  sistem  pelayanan kesehatan saat ini memang tidak disetting sepenuhnya untuk melayani kesehatan rakyat tanpa batas, tetapi justru memiliki batas-batas yang harus diikuti oleh rakyat melalui berbagai prosedural yang merepotkan. 

Masyarakat yang kaya atau pun miskin memilki perbedaan pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit. Hanya yang mampu membayar dan memiliki uang saja yang akan mendapatkan fasilitas pengobatan terbaik. Dan yang tidak memiliki uang  hanya mengandalkan pada standar fasilitas umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apa adanya. 

Pelayanan Kesehatan di Era Pemerintahan Islam 
Pelayanan kesehatan yang diberikan Islam seperti pelaksanaannya pada masa Pemerintahan Islam selama 13 abad dahulu. Dalam pandangan Islam, rakyat menikmati pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas tanpa memandang apakah ia mampu ataukah miskin. Islam tidak membiarkan SDA (Sumber Daya Alam)  dikuasai pihak asing, atau perorangan.

Semua hasil sumber daya alam dikembalikan kepada rakyat, sehingga negara tidak memiliki kekurangan anggaran belanja dan kecil kemungkinan memangkas kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya termasuk dalam bidang kesehatan.
Pada masa penerapan Islam sebagai aturan kehidupan bernegara, hampir setiap daerah terdapat tempat tenaga medis yang mumpuni. Negara tentu sangat memperhatikan penempatan tenaga ahli kesehatan di setiap daerah. 

Islam juga tidak membatasi hari bolehnya pasien menginap selama sakitnya belum sembuh tanpa dipungut biaya apapun. Sekalipun dipungut biaya tidak akan memiskinkan pasien karena sumber daya alam negara dikelola dengan baik dan benar sesuai aturan Allah. Artinya uang tidak jadi penghalang bagi negara saat menyediakan berbagai fasilitas umum yang pokok bagi rakyatnya, seperti halnya penyediaan fasilitas kesehatan ini.

Sebagai gambaran kecil pelayanan ketika itu, saat ada pasien masuk rumah sakit, mereka disuruh untuk melepas baju dan diganti baju baru dari rumah sakit agar tidak terjadi penularan penyakit. Setelah itu, mereka dimasukkan ruang (kamar)  khusus sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. Pasien ditempatkan di ranjang satu persatu sesuai tempatnya berikut sarana dan fasilitas kesehatan yang berada di samping meraka.

Hal yang patut diungkap juga saat itu adalah pelayanan dokter-dokter rumah sakit dalam peradaban Islam begitu lembut dan manusiawi. Siapa pun yang sakit, apapun agamanya, kaya atau miskin pasti cepat ditangani dengan pelayanan prima. Ini berbanding terbalik dengan pelayanan Rumah Sakit yang pertama kali dibangun di Eropa (Prancis) di mana pasien tidak ada kamar khusus, semua dijadikan satu, campur baur meski berbeda penyakit.

Contoh lain yang ada di masa kekhilafahan adalah yang diceritakan oleh Ibnu Jubair Rahimahullah. Pada sekitar tahun 580 Hijriah, saat ia berkunjung di salah satu daerah di Baghdad, di situ seluruhnya adalah Rumah Sakit (pelayanan kesehatan) yang dihuni oleh dokter-dokter dengan aneka ragam spesialisasi. Bayangkan, satu kampung isinya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. 

Bahkan pasien yang tak mampu, dilayani secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, siapa pun, di mana pun rakyat berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang terbaik, yang disediakan oleh negara hingga mereka sembuh dan sehat kembali. Pelayanan kesehatan dalam peradaban Islam begitu monumental dikarenakan ada kepedulian tinggi dan sinergi yang baik antara negara, dokter, tim pelayanan kesehatan dan masyarakat. Salah satu dana terbesar yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan ini adalah pengembangan dana produktif yang disediakan oleh negara.

Kemajuan yang tercatat dalam tinta emas oleh peradaban Islam tentu saja bisa dijadikan pemantik kesadaran bagi umat Islam dewasa ini. Dengan contoh yang sedemikian membanggakan di masa lalu, sudah selayaknya umat Islam membangkitkan dan mengambangkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Dan itu, tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat, tim pelayanan kesehatan dan negara. Hanya dengan sistem yang tepat berlandaskan syariat semua itu bisa berjalan sesuai harapan. Karena Negara seutuhnya menjamin seluruh kebutuhan pokok rakyat  tanpa membebani rakyatnya.
Wallahua'lam bishawab.


*Muslimah dari MT Izzur Rahman Bogor


Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.