SDA di Indonesia Dijual Murah oleh Segelintir Orang

Hot News

Hotline

SDA di Indonesia Dijual Murah oleh Segelintir Orang


Oleh: Tri S, S.Si.*

Dapurpena.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif melihat sumberdaya  alam Indonesia kerap disalahgunakan oleh segelintir orang (Tempo.co, 25/1/2019). 
“Banyak sekali sumberdaya di Indonesia dijual murah oleh para pejabat,” kata Laode dalam acara diskusi ‘Melawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam’ di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat, 25 Januari 2019. KPK mencatat, lebih dari 12 kasus korupsi di sektor sumberdaya alam sepanjang 2004-2017.
Sementara itu, ada lebih dari 24 orang pejabat yang diproses KPK karena terbukti melakukan korupsi di sektor kehutanan. Bahkan, disepanjang 2004-2017, sudah 144 orang anggota dewan yang terlibat. Disusul 25 orang menteri atau kepala lembaga, 175 orang pejabat pemerintah, dan 184 orang pejabat swasta. 
Laode pun mencontohkan beberapa nama koruptor dalam bidang sumberdaya alam. Salah satunya adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Al Amin Nasution. Ia terkena kasus penyuapan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. 
Wakil Ketua KPK Laode menyimpulkan, korupsi SDA bukan hanya soal keuangan negara. Tetapi juga karena kegagalan pemerintah dalam mengelola SDA yang sejatinya untuk kemakmuran rakyat. 

Bagaimana Islam Mengatur Tentang Pengelolaan SDA? 
Islam hadir tentunya tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam. 
Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta, apalagi asing. 
Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah Saw.: “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal, air, rumput dan api”. (H.R. Ibnu Majah). 
Menurut aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik garam maupun selain garam seperti batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas, dsb. semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum. 
Sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, setiap muslim, termasuk para penguasanya, wajib terikat dengan seluruh aturan syariah Islam. Karena itu semua perkara dan persoalan kehidupan, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, harus dikembalikan pada Alquran dan as-Sunnah. 
Dengan demikian, untuk mengakhiri kisruh pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang terjadi saat ini, mau tak mau, kita harus kembali pada ketentuan syariah Islam. Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan-aturan sekuler kapitalis, tidak diatur dengan syariah Islam, semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat dan pastinya akan kehilangan berkahnya. 
Terbukti, di tengah berlimpahnya sumberdaya alam kita, mayoritas rakyat negeri ini miskin. Pasalnya, sebagian besar kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama pihak asing, bukan oleh rakyat kebanyakan. 
Alhasil, mari kita bersegera menjalankan semua ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan cara melaksanakan dan menerapkan seluruh syariah Islam. Penerapan seluruh syariah Islam tentu membutuhkan peran negara. Pasalnya, banyak ketentuan syariah Islam berurusan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti pengelolaan sumberdaya alam. Tanpa peran negara yang menerapkan syariah Islam, rakyat secara umumlah yang dirugikan, seperti saat ini. 

*Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi dari Blitar

Editor : M.N. Fadillah

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.