Transaksi Kekayaan Alam, Bikin Suram

Hot News

Hotline

Transaksi Kekayaan Alam, Bikin Suram



Oleh : Ruruh Anjar*

Dapurpena.com - Sungguh menyesakkan dada ketika sumber daya alam Indonesia dijual murah oleh para pejabat negara. Persoalan ini diangkat oleh Wakil Ketua KPK, Laode A. Syarif, dalam acara diskusi “Melawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam” di gedung KPK, Jakarta Selatan (25/01/ 2019).  

Laode menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2004—2017 tercatat lebih dari 12 kasus korupsi di sektor sumber daya alam yang terjadi. Melibatkan 144 anggota dewan, 25 menteri atau kepala lembaga, 175 pejabat pemerintah, dan 184 pejabat swasta (Tempo.co, 25/01/2019). 

Bahkan ada kasus yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp. 1,2 triliun (Tempo.co, 26/01/2019).  Ia menegaskan bahwa itu pun baru sebagian kecil yang berhasil ditangkap (Beritasatu.com, 26/01/2019).

Menariknya, Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayat berpendapat bahwa korupsi di sektor sumber daya alam marak berlangsung dan merupakan bagian dari praktik politik saat ini (nasional.kompas.com, 02/08/2018).  

Hal tersebut diamini pula oleh The Gecko Project and Mongabay (2018)  yang menyatakan bahwa korupsi “jual-beli” lahan dan sumber daya alam (SDA) oleh politisi dilakukan melalui praktik transaksional dan tak transparan untuk menggalang dana kampanye politik yang mahal. Oleh sebab itu tak dapat dipungkiri adanya tekanan korporasi terhadap politisi di daerah dan hubungan saling menguntungkan di antara mereka. 

Menelisik Permasalahan
Keadaan tersebut tak lepas dari beberapa hal seperti, pertama, diterapkannya sistem ekonomi dan politik berbasis kapitalistik liberal.  Bahkan secara jelas dikatakan liberalisasi ekonomi  telah diimplementasikan sejak zaman Orde Baru, yang turunannya adalah privatisasi dan deregulasi.  Akibatnya kewenangan pemerintah menjadi berkurang dan menjadikan swasta atau korporasi sebagai pelaku utama (Hidsal Jamil, 2015).

Kedua, sistem demokrasi saat ini yang menjadi celah besar bagi korupsi akibat kebutuhan modal yang tinggi untuk mengikuti pemilu.  Akibatnya para pemodal yang membiayai kampanye politik meminta balasan sebagai imbal jasa. Seperti kontrak-kontrak dengan pemerintah, pekerjaan, kebijakan, dan izin bisnis (The Gecko Project and Mongabay, 2018).

Ketiga, terjadinya korupsi sumber daya alam bukan hanya masalah keuangan negara. Tetapi menurut Laode, juga akibat kegagalan pemerintah dalam pengelolaannya yang sejatinya untuk kemakmuran rakyat (Tempo.co, 25/01/2019)

Solusi Sistemik
Berbeda dengan sistem ekonomi dan politik yang berpondasi kapitalistik liberal, maka Islam memiliki penanganan yang khas dan unik untuk menutup celah terjadinya penjualan sumber daya alam yang seyogyanya menjadi milik rakyat.  

Pertama adalah mendudukkan posisi kepemilikan sumber daya alam. Di dalam Islam, kepemilikan sumber daya alam terbagi tiga yaitu kepemilikan individu yang memungkinkan dimiliki dan dimanfaatkan oleh pribadi secara langsung. Kepemilikan umum yang terkait harta yang dimiliki bersama dan bisa dimanfaatkan secara bersama. Dan kepemilikan negara yang tidak termasuk milik pribadi dan umum namun terkait hak kaum muslim secara umum.  

Pengelolaan kekayaan alam yang menjadi bagian dari kepemilikan umum dan negara wajib dikelola oleh negara (state based management). Berdasarkan hadits riwayat Ahmad bentuknya adalah air, padang gembalaan, dan api.  Kemudian hasilnya diserahkan kembali untuk kesejahteraan rakyat secara umum. 

Penyerahan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing adalah perbuatan yang dilarang.  Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ath-Tirmidzi bahwa Rasullah 
pernah memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Tetapi, ketika di hari berikutnya Rasulullah mengetahui  bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar—digambarkan bagaikan air yang terus mengalir—maka beliau mencabut kembali pemberian itu.  Kandungan yang sangat besar pada tambang tersebut diklasifikasikan sebagai milik bersama (milik umum). Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta lokal dan asing.

Kedua, penerapan Islam secara keseluruhan dalam aspek politik.  Secara politik, Islam memandang bahwa kedaulatan adalah di tangan syariat sehingga timbangan yang digunakan dalam mengeluarkan suatu kebijakan adalah halal-haram. Tidak boleh keluar dari tuntunan Alquran dan As-Sunnah.  Pemilihan pejabat negara pun melalui mekanisme syuro yang tidak berbiaya tinggi.  Celah kolusi dan korupsi ditutup.   

Oleh sebab itu telah tiba masanya mengambil sistem  Islam sebagai solusi. Karena ia berasal dari Allah Sang Maha Adil Bijaksana. Mencetak pribadi bertakwa, masyarakat yang saling beramar ma’ruf nahi munkar, serta negara yang berfungsi sebagai pelayan dan perisai rakyatnya.  
Wallahua’lam bishshowwab.


*Muslimah dari Lampung

Editor Lulu

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.