Gagasan Desa Anti Politik Uang, Akankah Efektif?

Hot News

Hotline

Gagasan Desa Anti Politik Uang, Akankah Efektif?


(Foto/https://youtube.com)


Oleh: Ummu Asma



Perilaku penyuapan yang terjadi menjelang pemilihan dianggap lumrah dan sudah menjadi semacam kearifan lokal yang membudaya di tengah masyarakat. Bahkan ada slogan “Yang penting uangnya diambil, orangnya tidak usah dilihat”.

Sempat bangga, desa saya yang terletak di ujung selatan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi desa percontohan nasional Tim Anti Politik Uang. Desa yang terletak di Kelurahan Murtigading menjadi teladan dalam berdemokrasi.  Jauh sebelum pemilu 2019 desa ini sudah ramai mendeklarasikan ‘Anti Politik Uang. Sebelas orang tim yang mendekrasikannya adalah para sukarelawan anti politik uang (APU)  yang dibentuk tahun 2016 lalu (harianjogja.jogjapolitan2019/03/04).

Bermula dari warga yang jengah dengan adanya politik bagi-bagi uang setiap jelang pilihan tingkat desa maupun nasional.  Tim yang terdiri dari berbagai profesi, seperti guru, PNS, kontraktor, buruh, LSM ini bertugas memantau gerak-gerik calon yang dicurigai memberi suap uang pada warga. Mereka juga melakukan sosialisasi sampai tingkat keluarga.

Gagasan yang cukup menarik dan merupakan proses pencerdasan politik bagi masyarakat. Bayangkan saja jika semua desa di seluruh wilayah Indonesia memiliki tim 11 seperti itu, mungkin masyarakat akan sadar dan sedikit tercerahkan dengan demokrasi yang cacat dan sudah berlangsung selama beberapa dekade terakhir.






Perbedaan daerah juga menentukan berhasil tidaknya program Politik Anti Uang. Karena masing-masing daerah memiliki adat, kesepakatan, dan karakter masyarakat yang berbeda-beda. Tim Anti Politik Uang bisa diterapkan di daerah Bantul dan sekitarnya, tapi belum tentu berhasil di daerah lain.

Pemilu dan Pilkada memang identik dengan uang. Yah, namanya juga pesta demokrasi, pasti membutuhkan dana yang besar.  Pesta yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali ini memang sudah dibiayai atau dianggarkan oleh pemerintah. Namun, kegiatan yang digelar  tiap 5 tahun sekali ini tidak pernah mendidik masyarakat melek politik. Yang berkantong tebal, akan dengan mudah mengumpulkan suara.

Fokus tujuan hanya pada pengumpulan suara terbanyak, sibuk dengan pencitraan, mengumbar janji perubahan yang pada akhirnya tidak dilaksanakan. Semua penuh kebohongan dan kepura-puraan. Akhirnya hasil dari pemilu seolah selalu gagal.

Melihat karakter masyarakat yang sudah terlanjur memiliki mindset money politik, membuat perubahan seolah-olah mustahil terjadi. Jikalau memang gagasan ‘Anti Politik Uang’ berhasil dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia, hasil pemilu tetap saja mengeluarkan para wakil rakyat yang suaranya pada saat sidang tidak pernah berpihak kepada rakyat.

Yang memperjuangkan hak rakyat akan menjadi minoritas di tengah-tengah kaum elit yang sibuk mengumpulkan duit.  Itulah demokrasi, suara mayoritas yang akan menang, tidak peduli apakah sesuai syariat atau tidak, apakah untuk rakyat atau hanya untuk para pemodal alias investor.

Tak salah jika banyak UU yang dihasilkan hanya menguntungkan para investor asing dan pemilik modal. Akhirnya kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak pada rakyat. Tetap saja, gagasan desa nasional anti politik uang ini perlu kajian dan pantauan lebih.

Harapan Penulis gagasan Anti Politik Uang ini bisa menjadi sarana pencerdasan politik, walaupun hasil dari pemilu itu sendiri juga belum tentu menghasilkan kebijakan yang pro rakyat.



Editor: Rosendah Dwi Maulaya


This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.