Iuran Kesehatan Dibalik Komersialisasi Kapitalis

Hot News

Hotline

Iuran Kesehatan Dibalik Komersialisasi Kapitalis


(Foto:suaraislam.id)




Oleh: Kartini*

Rakyat kembali tercekik, kenaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kini telah sah diketuk palu. Tak pandang masyarakat kaya ataupun miskin, kini mereka wajib memiliki BPJS dengan iuran yang meroket. 

Dalih iuran BPJS naik 100 persen adalah untuk menutupi defisit BPJS yang tinggi serta melunasi hutang kepada rumah sakit. Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris bahwa “selisih dari kenaikan iuran dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 diberlakukan mulai Agustus 2019. Itulah dana yang akan masuk untuk melunasi kewajiban kami di Faskes (Fasilitas Kesehatan) dan Rumah Sakit,” (kompas.com 1/11/2019).




Pernyataan pendukung lainnya dinyatakan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf bahwa “jangan ragu iuran (BPJS Kesehatan) naik, defisit tak tertangani. Ini sudah dihitung hati-hati oleh para ahli” (2/11/2019). 

Banyak kehawatiran dalam benak masyarakat dan sejumlah peneliti, bahwa kenaikan iuran BPJS dikhawatirkan hanya untuk menutupi defisit saja tanpa adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan. Kondisi seperti ini seakan-akan menggambarkan bahwa masyarakat harus bertanggung jawab dan menanggung beban atas besarnya hutang BPJS dan tingginya defisit BPJS kesehatan.

Inilah bukti pengalihan tanggung jawab negara kepada rakyat. Pemerintah memposisikan dirinya sebagai lembaga profit dan bukan lembaga penjamin pemenuhan kebutuhan rakyat khususnya bidang kesehatan. Padahal kesehatan sejatinya merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia yang harus terjamin pemenuhannya secara utuh. 

Begitulah apabila kebutuhan hajat hidup manusia dikelola oleh sistem kapitalis, pertaruhan nyawa dikelola bagai komoditas semata. Sistem kapitalis demokrasi yang menjadikan materi sebagai tujuan akhir dari segala aktifitas serta menjadikan hukum yang akan dibuat harus sesuai dengan pesanan para kapital, bukan sesuai syariat. 

Begitulah, Sistem kapitalis demokrasi yang menjadikan keputusan berdasar suara mayoritas dan untuk materi, membuat negara (pemerintah) harus mengambil keputusan -berkaitan dengan kesehatan- sesuai dengan materi (keuntungan) yang akan didapatkan.

Islam memandang kebutuhan atas pelayanan kesehatan termasuk ke dalam kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi dan menjadi kewajiban negara, tak pandang negara bakal untung atau rugi secara materi. Rumah sakit, Faskes, pelayanan kesehatan, dan lain-lain  merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh masyarakat dalam pengobatan dan disediakan oleh negara secara cuma-cuma tanpa pungutan biaya sepeserpun. 

Hal ini sesuai dengan sabda Rasul saw, “Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR Al-Bukhari).

Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah memberikan pelayanan kesehatan secara percuma dengan kualitas pelayanan yang terbaik. Sebagai kepala negara, pun Rasul Saw menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay, salah seorang sahabat. Ketika Nabi saw mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim). 

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa serombongan orang dari kabilah ‘Urainah masuk Islam. Merekan lalu jatuh sakit di Madinah, Rasulullah saw selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di sekat Quba. Mereka diperolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR Al Bukhari dan Muslim). 

Perlakuan yang sama dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab ra. Beliau menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR Al Hakim).

Semua itu merupakan sebagian dari dalil yang menyatakan bahwa pelayaan kesehatan merupakan tanggung jawab negara secara utuh yang diberikan kepada masyarakat secara percuma tanpa melihat status ekonomi maupun sosial dengan pelayanan yang terbaik.

Dalam bulletin Kaffah dijelaskan bahwa jaminan kesehatan dalam Islam memiliki empat sifat. Pertama, Universal, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga, seluruh rakyat dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon.

Hal di atas tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Akan tetapi dengan sistem ekonomi Islam semua pembiayaan dapat terselesaikan. Sebab pembiayaan dapat diambil dari pengelolaan sumber-sumber pemasukan negara. Seperti hasil pengelolaan harta kekayaan umum yaitu sumber daya alam, sumber kharaj, jizyah, ghanimmah, pengelolaan harta milik negara, dan lain sebagainya.

Hal tersebut meggambarkan bahwa sistem pelayanan kesehatan tidak akan terlepas dari sistem-sistem yang lainnya seperti ekonomi dan politik. Dalam perbaikan sistem pelayanan kesehatan tidak bisa hanya memperbaiki satu sistem saja, akan tetapi harus diperbaiki seperti dimulai dari landasan sistem bernegara yang dipakai. 

Dengan menjadikan Islam sebagai sistem dalam bernegara, maka akan terwujud perbaikan dalam seluruh sistem cabang kehidupan yang lahir dari landasannya. Hal itu hanya bisa terwujud dalam sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan dan menjadi tanggung jawab seluruh umat islam termasuk para pemimpin negeri-negeri muslim saat ini. Wallahu’alam bi ash-shawab

*/Penulis adalah Aktivis Muslimah Mahasiswa

Editor: Wannajmi Aisyi



This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.