Makin Liberal dan Pro Asing, Ekonomi Makin Hancur

Hot News

Hotline

Makin Liberal dan Pro Asing, Ekonomi Makin Hancur


(Foto/https://rmol.id)

Oleh: Kartini*

Menjelang akhir tahun 2019, Pemerintah serta situs-situs media perekonomian dikejutkan dengan informasi semakin melambatnya perekonomian Indonesia. Dilansir dari cnbcindonesia.com, bahwa ekonomi Indonesia tak mampu bergerak dari 5%. Perlambatan ekonomi Indonesia kian nampak sejak triwulan I-2019. BPS baru saja melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh melambat pada triwulan III-2019. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% di triwulan III-2019 atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang  mencapai 5,05%.

Hal ini merupakan suatu kegagalan rezim dalam membangun perekonomian Indonesia. Kemerosotan ekonomi terjadi karena sistem ekonomi yang semakin liberal. Alih-alih ekonomi pasar bebas memberikan peluang besar bagi para pemilik modal untuk menanamkan investasinya, justru dapat dilihat dan dirasakan dari berbagai kebijakan yang semakin longgar kepada para investor asing dan aseng yang mencekik rakyat.

Sebab dalam sistem ekonomi liberal pengaturan ekonomi hanya dikuasai atau dikelola oleh sebagian orang bahkan individu yang memiliki modal untuk mengekspoitasi SDA yang ada dan merauk keuntungan. Posisi pemerintah dalam hal ini hanya sebagai mediator yang dapat memuluskan jalannya para investor.
Bukti bahwa dalam sistem ekonomi liberal pemerintah hanya sebagai mediasi adalah semakin merosotnya perekonomian suatu negeri. Karena, keuntungan yang sesungguhnya hanya diambil oleh para investor (pemilik modal).

Penerimaan negara yang semakin seret dan hanya mengandalkan pajak. Kesejahteraan masyarakat semakin merosot, pengangguran di Indonesia menduduki posisi tertinggi ke-2 di Asia Tenggara, 22 juta orang dikabarkan mengalami kelaparan, serta ditambah dengan berbagai macam tekanan hidup yang serba berbayar dengan harga yang kian meroket.

Sungguh sistem ekonomi liberal sangat mencekik. Di atas penderitaan rakyat, pemerintah membuka keran dengan selonggar-longgarnya kepada para investor asing dengan mempermudah kebijakan investasi. Salah satunya adalah dengan wacana penghapusan IMB dan AMDAL bagi para investor.

Sistem ekonomi liberal tidak memberikan batasan sektor-sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk dimasuki oleh investor swasta/asing, dan aturanya dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan. Sehingga, wajar apabila SDA yang begitu melimpah di Indonesia tidak dapat menjadi sumber pendapatan dan cara untuk mensejahterakan rakyat, karena telah dimanfaatkan oleh segelintir orang.

Sistem ekonomi Islam memandang bahwa harta-harta milik umum seperti SDA tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh segelintir orang saja. Sebab itu adalah milik rakyat, yang pengelolaanya harus dilakukan oleh negara untuk kepentingan rakyat. Negara berposisi sebagai pengatur dan pengelola bukan sebagai mediasi.

Tentu ini merupakan PR besar bagi pemerintah Indonesia. Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan, sebelum semakin ambruk dan jatuh pada lubang yang sangat dalam kekuasaan penuh kekuatan ekonomi pasar global ciptaan negara-negara adidaya.

*/Penulis adalah Aktivis Muslimah Mahasiswa

Editor: Rosendah Dwi Maulaya

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.