Maraknya Impor di Negeri Penuh Sumber Daya Alam

Hot News

Hotline

Maraknya Impor di Negeri Penuh Sumber Daya Alam


(Foto/https://spi.or.id)

Oleh: Ummu Athifa


Sebuah negara yang aman, sejahtera, sentosa, dan merakyat tentu menjadi idaman semua orang. Negara yang kaya akan sumber daya alam yang diolah sendiri tanpa campur tangan negara lain adalah harapan rakyat Indonesia saat ini kepada pemimpin yang sedang berkuasa.

Pemimpin negara sering melakukan blusukan untuk melihat langsung keadaan rakyat. Hanya saja, ternyata di balik blusukan tersebut masih saja negeri ini tak bisa mandiri dalam hal mengatasi masalah perekonomian. Bantuan dari pihak asing pun terus mengalir hingga saat ini. Padahal Indonesia sangat menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara, tapi kebijakannya malah bekerja sama dengan pihak asing. Di mana letak pro rakyatnya?

Faktanya, di era kepemimpinan sebelumnya ada tiga pilar tanda negara telah menjadi antek asing menurut pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng. Pertama, menyandarkan pembangunan pada investasi asing dan swasta; kedua, menyandarkan anggaran pada utang kepada swasta dan asing; ketiga, menyandarkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan rakyat pada barang industri, jasa, dan pangan impor (mediaumat,edisi237/ 28 Februari 2019).






Yang paling terasa adalah ketika impor beras. Padahal pasokan di gudang Bulog masih menumpuk. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Logistik Budi Waseso menegaskan, hingga Juli 2019 Indonesia tidak perlu mengimpor beras lantaran ketersediaan beras di bulog masih mencukupi (bisnis.tempo.co/21Sept2018).

Tentu saja kebijakan ini memukul petani dalam negeri saat itu. Terlebih impor dilakukan menjelang musim panen tiba di berbagai wilayah. Harga beras petani pasti akan hancur. Sementara petani asing dan importir beras akan untung. Selain itu, pemerintah kerap mengimpor gula, garam, dan daging sapi. Padahal dapat dilakukan swasembada oleh pemerintah.

Kemudian tak kalah heboh negeri ini, ketika memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2041, dengan dalih diambil alih oleh BUMN yakni PT. Inalum. Menurut Ferdy Hasiman dari Peneliti Pertambangan Lembaga Alpha Research Database, perpanjangan kontrak sampai tahun 2041 sebenarnya masuk akal, karena PT. Inalum masih membutuhkan Freeport mengolah tambang underground yang berteknologi dan infrastruktur canggih (www.beritasatu.com/29Des2018).

Itulah potret negeri ini. Pemerintah yang selalu menjamin kesejahteraan rakyat, tetapi tidak pernah terlihat. Bagaimanapun Indonesia dipimpin dengan orang yang sama ataupun berbeda, akan tetap pro asing dan belum dapat bekerja secara mandiri.

Dalam pandangan Islam, terdapat dua hal yang penting dalam kepemimpinan Islam. Pertama, pemimpin harus merdeka. Pemimpin negara tidak boleh berada dalam pengaruh siapa pun, baik orang, lembaga, terlebih lagi negara lain. Ini berarti dapat menjalankan amanah kekuasaan dengan mandiri tanpa adanya intervensi.

Kedua, pemimpin harus memiliki kepribadian kuat. Orang lemah tidak pantas menjadi pemimpin, karena akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Seperti yang dilakukan Nabi Saw ketika menolak kepemimpinan Abu Dzar ra. Sabda Nabi Saw: "Abu Dzar, kamu ini lemah, sementara jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Pembalasan amanah akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah tersebut sesuai dengan haknya dan menunaikan kewajiban dalam kepemimpinan." (HR Muslim).

Maka dari itu, Indonesia perlu melepaskan diri dari dominasi asing, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka agar dapat menjadi negara mandiri dengan tatanan kuat. Indonesia bukanlah negara miskin. Indonesia kaya dengan sumber daya alam.

Jangan hanya menerima impor yang padahal produk impor tersebut melimpah ruah di bumi Indonesia. Harusnya Indonesia menjadi negara penghasil ekspor ke seluruh dunia. Wallahu'alam bi shawab.


*/Penulis adalah Pemerhati Sosial Masyarakat

Editor: Rosendah Dwi Maulaya

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.